TW's Blog

Jangan coba-coba jadi Whistle Blower

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on July 12, 2011

Jangan Coba-coba Jadi Whistleblower

Oleh: Tony Wong

 

RENCANA Ketua Mahkamah Agung, Prof H Harifin A Tumpa untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan perhatian kepada peniup peluit atau Whistleblower sesungguhnya memberikan harapan baru agar penegakan hukum, khususnya  pemberantasan korupsi yang menggerogoti bangsa ini bisa diminimalisir.

Tapi, apakah harapan itu bisa kita titipkan sebaik-baiknya karena Mahkamah Agung (MA) memiliki ketulusan untuk menegakkan  hukum di negeri ini? Tunggu dulu.

Baiklah, dari pengapnya dinding penjara Lembaga Pemasayarakatan Klas IIA Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, perkenankan saya menguraikan pengalaman pribadi saya sebagai seorang peniup peluit (whistleblower) atas kejahatan yang dilakukan para penegak  hukum di negeri ini, yang justru menjadi pesakitan dalam dua kasus pidana. Para penegak hukum, khususnya kepolisian yang  sakit hati lantaran saya membongkar kasus mafia illegal logging di Ketapang, Kalimantan Barat, berupaya mencari-cari  kesalahan saya. Targetnya, menangkap saya dan memenjarakan saya. Tak peduli benar atau tidak tuduhan yang dialamatkan  kepada saya, yang penting bisa menangkap dan memenjarakan saya. Ini pembungkaman secara khas yang dirancang secara khusus oleh mereka yang mengaku penegak hukum.

Kasus saya bermula pada tayangan Metro Realitas pada 26 Maret 2007 (saya sebagai salah satu Narasumber). Saya juga  melaporkan ke Mabes Polri praktek pembalakan liar di wilayah Ketapang, Kalimantan Barat. Para mafia ini dengan leluasa menjarah kayu di Kalbar untuk dijual ke Malaysia atau beberapa negeri lainnya. Jutaan kubik kayu dari bisnis haram itu tentu melibatkan banyak oknum di kepolisian, dan pasti, aparat yang memiliki kemampuan untuk menjerat mereka, juga kecipratan.

 

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Bambang Hendarso Danuri atau BHD (kemudian menjadi Kapolri), langsung membentuk team pencari fakta yang diketua oleh Kombes Pol William Lameng turun ke TKP Bukit Lawang, tempat pusat pembalakan liar sebagaimana yang saya laporkan . Sebagai pejabat tinggi Polri, BHD tak perlu “kulonuwan” kepada Polda Kalbar dan Polres Ketapang. dan team menemukan dan menyita puluhan ribu kubit ilegal sebagaimana yang saya laporkan, baik yang ada dihutan maupun yang berada diberbagai Saw Mill di Kab Ketapang .

 

Apakah saya mendapatkan penghargaan? Boro-boro penghargaan, perlindungan hukum pun tidak ada. Demi Tuhan, saya tidak berharap penghargaan dari negara ini. Saya hanya ingin agar hukum ditegakkan dengan benar, adil dan transparan. Saya sangat cinta kepada bangsa dan negara ini.

 

Maka tibalah bencana bagi saya. Tepatnya pada pada 7 Mei 2007, saya ditangkap oleh Resmob Polda Kalbar di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, dengan tuduhan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH-DR). Seperti teroris yang tak punya hak apapun saya ditahan. Saya meminta agar dilaporkan ke Polsek Metro Cengkareng dan meminta diproses di Mabes Polri, sementara Polda Kalbar memaksa membawa saya kembali ke Kalbar.

 

Dalam persidangan yang penuh dengan rekayasa dari kepolisian maupun kejaksaan, tak ada saksi yang bisa menjawab pertanyaan saya, selau terdakwa, untuk menjerat hukum kepada saya. Tudingan saksi dari pejabat BPKP yang menjelaskan nilai korupsi saya, justru tidak ada dasarnya.

 

Makanya, dengan tegas majelis hakim mengganjar vonis bebas murni kepada saya dari segala dakwaan itu. Karena memang dana PSDH-DR adalah urusan Perdata dan sudah saya lunasi.

 

Bebaskah saya? Tidak. Tiga langkah kaki saya keluar gedung Lapas Klas IIB Ketapang, ratusan anggota polisi dari Polres Ketapang sudah menghadang dengan surat penangkapan baru. Saya dituduh melakukan illegal logging. Tak cukup dengan itu, saya juga akan dijerat dengan UU Pencucian Uang, sehingga rekening saya dibekukan. Saya tidak saja dinistakan, tetapi juga dibunuh secara ekonomi. Meski belakangan rekening saya dibuka kembali.

 

Para polisi yang menangkap saya ini, termasuk Kapolres Ketapang AKBP A Sun’an Cs, akhirnya juga terbukti ditangkap sebagai pelaku illegal logging oleh Mabes Polri.

 

Saya menyadari sebagai target, objek sebagai sebuah dendam yang dipendam oleh aparat penegak hukum, yang bisa menangkap, menahan, menuntut dan memenjarakan. Maka dengan berbagai kasus yang didakwakan itu, tak diperlukan lagi kebenaran. Yang penting saya ditangkap dulu, dipenjarakan kembali.

 

Meski dari balik tembok penjara Ketapang saya tetap selalu mengirim  berita aktivitas Ilegal Logging di Ketapang yang makin tidak terkendali ke Mabes Polri dan media massa, khususnya TV.  Metro Realitas mengutip statement saya pada edisi 02 Januari 2008 yang mengatakan Ketapang Sarangnya Ilegal Logging.

 

Dampak statement saya itu, Mabes Polri pada Maret 2008 kembali  mengadakan operasi dadakan dan berhasil menangkap basah atas puluhan kapal yang penuh dengan muatan kayu ilegal ,  dari operasi itu, 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.  Di antaranya, 3 pemilik sawmill, 15 nahkoda kapal, 6 oknum dinas kehutanan, Dari unsur kepolisian, 7 ditetapkan sebagai tersangka (3 dari Polres Ketapang, 4 dari Polda Kalbar), di antaranya Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sun’an dan dicopot dari jabatanya karena tersangka.

 

Sementara, Kapolda Kalbar Brigjen Zainal Abidin Ishak dicopot dari jabatannya meski tetap diperlakukan istimewa karena tidak turut menjadi tersangka.  Perwira tinggi itu hanya dinyatakan lalai dalam menjalankan tugas dan pengawasan. Mabes Polri juga pasti enggan memerika apakah para petinggi di Polda Kalbar menerima atau tidak menerima setoran dari para mafia perambah hutan itu.

 

Fakta dominannya unsur dendam dan rekayasa dalam perkara saya dapat dilihat jelas dari proses pemeriksaan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung, yang nyata-nyata terasa bahwa kasusnya dipaksakan untuk dijadikan perkara.  Kenyataan lain, dalam putusan pengadilan pertama sampai dengan MA pertimbangun hukum hakim banyak kontroversi dan kontradiktif  antara yang satu dengan yang lain.

 

Makanya, dalam kasus PSDH-DR, pada 21 Oktober 2008, MA mengabulkan kasasi JPU, putusan PN Ketapang dibatalkan, saya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.  Dan, MA merampas kemerdekaan saya selama empat tahun penjara dan pidana denda Rp200juta. Padahal, pasal 224 KUHAP tegas menyatakan bahwa putusan Bebas tak bisa di kasasi.  Tapi hal itu diterima MA.

 

Tak cukup dengan itu, perkara kedua yang ditimpakan kepada saya adalah kasus illegal logging terhadap objek kayu yang sudah disidangkan pada perkara terpisah yang lebih dulu. Perkara itu adalah Perkara yang berdiri sendiri , terpidananya sudah jelas dan putusannya pun inkrach, (terpidana tidak di Ekskusi ). Meski begitu agar saya tetap berada dalam tahanan, maka dimajukanlah kasus ini. Dan saya didakwa melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf (f) Jo pasal 78 (5) UU No.41 Tahun 1999 tentang Jehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan tuntutan 7 tahun kurungan penjara dan denda Rp20 juta subsidair enam bulan kurungan.

 

Namun, sekali lagi, karena targetnya menghukum saya dan membungkam saya, maka PN Ketapang memvonis saya 10 bulan penjara tanpa harus menjalani hukumannya (sebelumnya dituntut JPU 7 tahun penjara).  Di Tingkat PT Kalbar, vonis PN Ketapang itu dikuatkan.  Namun, jaksa tetap dan tidak puas atas hukuman itu dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

 

Tepat sehari menjelang saya bebas dari dakwaan pertama, yaitu pada tanggal 30 Mei 2011 lalu, turunlah sebuah surat yang mengaku dari Mahkamah Agung. Saya dihukum lagi selama 5 tahun penjara.

 

Putusan Kasasi dari MA ini saya sangat merasakan banyak kejanggalannya. Pertama, disebutkan saya residivis dengan Putusan kasasi MA pada tanggal  21 Oktober 2008 atas kasus PSDH-DR. Padahal, pada halaman awal putusan MA ini menyebut saya ditahan sejak 27 Mei 2008. Kejanggalan lainnya, dalam putusan disebutkan keputusan MA itu diambil pada rapat permusyawaratan majelis MA pada tanggal 29 Nopember 2010 oleh M Hatta Ali SH MH sebagai ketua majelis. Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat (Minggu, 10 Juli 2010), website http://www.mahkamahagung.go.id masih menyebutkan bahwa kasus dengan perkara No.2280 K/Pid.Sus/2009 dinyatakan masih dalam proses pemeriksaan J. Sementara saya sudah dieksekusi kembali hanya  dengan surat fax 7 Jam  menjelang kebebasan saya pada tanggal 31 Mei lalu.

 

Lebih aneh lagi, tiga perkara saya yang dikirimkan ke MA (Kasasi kasus PSDH-DR, PK Kasus PSDH-DR dan kasus illegal logging)  selalu ditangani hakim agung yang bernama Hatta Ali SH MH.  Maka lengkaplah dugaan saya, MA seolah-olah seperti dikuasi oleh kelompok tertentu yang juga bisa saja diorder untuk melegalisasi hukuman bagi saya.

 

*

Saya hanya satu contoh orang kecil yang mencoba menggugat ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Dua pejabat tinggi semacam Komjen Susno Duaji dan mantan anggota DPR RI, Agus Condro, juga dipenjara dengan kasus yang mirip-mirip dengan saya. Membongkar praktek pelangaran hukum di negeri ini. Lalu, para penegak hukum yang memiliki legalitas untuk menangkap, menahan, menyidang, menuntut dan memenjarakan siapa saja yang mengganggu kepentingan mereka.

 

Menghukum saya, lalu Komjen Susno Duaji dan Agus Condro, semakin memberikan gambaran betapa kuatnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh oknum pejabat yang diamanahi kekuasaan untuk menghukum orang lain. Seolah-olah mereka menyisipkan pesan yang berbunyi; Jangan Coba-coba jadi Wishtleblower.

 

Tapi, yakinlah. Meski saya ditahan, penjara tak cukup ampuh membungkam saya. Dalam keyakinan saya, akan banyak anak bangsa yang siap meledakkan ketidakadilan di negeri ini. Salam juang dari dalam pengapnya penjara!***

Comments Off

REKAPAN KASUS TONY WONG

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on March 4, 2011

Berbagai hal yang patut mendapatkan perhatian,antaranya:

 

  •  Adanya Kasus Korupsi atas dasar Laporan Polisis pada tanggall 26 April 2007 adalah upaya balas dendam dari Pihak terlapor  yang terlibat Pembalakan Liar yang di Bongkar Tony Wong.

 

  • Adanya Kasus IL yang didakwakan kepada Tony Wong   adalah bagian dari usaha membungkam  Tony Wong  agar tetap dalam Tahanan setelah Tonty Wong  dibebaskan oleh PN Ketapang atas Kasus Korupsi  yang  didakwakan .  Hal ini terilihat secara jelas dari dasar penangkapan atas dasar LP Polisi pada tanggal 26 April 2007 yang nota bene sudah ada terdakwanya dan sudah dijatuhi hukuman oleh PN Ketapang dan  ditingkat banding  Majelis Hakim PT  menghukum ybs selama 2 tahun 10 bulan penjara,  namun terpidana tidak di ekskusi oleh JPU , kasus tersebut adalah kasus yang berdiri sendiri tanpa ada unsure keikut sertaan orang lain ( pasal 55 ).

 

  • Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi JPU pada tanggal 21 Okt 2008 terindikasi  ada sesuatu yang tidak wajar,  baik dari sisi waktu maupun dalam hal Penerapan Hukum  yang kami yakini ada terjadi Kehirafan  Majelis Hakim di MA.

 

  • Dalam kasus Illog ,Keputusan Majelis Hakim di PN Ketapang yang sama sekali menyampingkan  Fakta yang terungkap di Persidangan , dan  dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim berdasarkan BAP  atas saksi yang tidak pernah dihadirkan oleh JPU ke depan Persidangan.

 

  • Dalam Proses Banding atas Kasus Tony Wong  ke 2 terkesan digantung , Memori Banding diajukan pada 5 Feb 2009 dan Keputusan Majelis Tingkat Banding pada tanggal 25 Juni 2009 , namun baru pada tanggal  25 Agustus 2009  PN Ketapang memberitahu atas adanya Keputusan tingkat Banding  di Pontianak , berbeda dengan kasus ILLog lainnya yang harnya perlu waktu sekitar 60 hari  saya , bergitu juga dalam tahapan Kasasi , dimana Berkas Memori Kasasi Tony Wong  terindikasi dipendam di PN Ketapang sejak awal September 2009 dan baru diterima oleh MA pada 17 December 2009 dengan Nomer Perkara  2280/Panmud-PidSus/2280/XII/2009/K dan sampai saat ini belum ada keputusan dari MA .

 

  • Dalam Proses PK yang berkas perkara sudah diterima oleh MA pada tgl 30 September 2009 dengan No Perkara 123 sampai saat ini juga belum ada Keputusan.

 

  • Tony Wong  sampai saat ini sudah menjalani  tahanan  lebih dari 2/3 masa pemidanaan  ,namun tidak bisa mengajukan Pembebasan Bersyarat dikarenakan adanya Kasus ke 2 yang belum mendapatkan Putusan dalam Tingkat Kasasi di MA.

 

  • Keganjilan lain yang sangat melukai rasa keadilan adalah , banyak perkara   ( Orang-orang tertentu ) yang mendapatkan  tuntutan tinggi dari JPU dan  diputus oleh PN atau PT dengan hukuman  dibawah 30% dari Tuntutan JPU dan JPU tidak melakukan upaya Banding atau Kasasi.   
Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 Jul 2010 – Surat No.358 ke Indonesia Corruption Watch (ICW)

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.357 ke Menteri Hukum dan Ham

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.356 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.355 ke KOMNAS HAM

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.354 ke Komisi III DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.353 ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.352 ke Fraksi PKS DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.351 ke Fraksi PKB DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.350 ke Fraksi PDIP DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 26, 2011

26 Jul 2010 – Surat No.349 ke Fraksi Hanura DPR RI

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING, KASUS PSDH-DR by paktw on February 25, 2011

08 Sep 2009 – Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on February 22, 2011

26 Aug 2009 – Laporan Singkat kepada Mahkamah Agung – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on February 22, 2011

25 Aug 2009 – Memori Kasasi JPU – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on February 22, 2011

27 Feb 2009 – Memori Banding atas Putusan PN Ketapang – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on February 21, 2011

05 Feb 2009 – Keputusan Majelis Hakim – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on February 21, 2011

13 Jan 2009 – Nota Pembelaan / Pledoi – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on September 23, 2010

NOTA PEMBELAAN

(PLEDOI)

ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG. PERKARA PDM : 182 / KETAP / 07 / 2008, TERTANGGAL 17 DESEMBER 2008

DENGAN TERDAKWA :

TONY WONG

Disusun Oleh:

GAMAL MUADDI, S.H.

I. JONI PRIYANA, S.H.

TITO WIDYARTO, S.H.

W. SUWITO, S.H., M.H.

JAMHURI AMIR, S.H.

DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H.

SUSANTY, S.H.

Diajukan Melalui:

Penasehat Hukum Terdakwa

SS&R LEGAL CONSULTANTS

Ariobimo Sentral Mezzaninne Floor

Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5

Jakarta -12950

Telepon: (+6221) 2525835 Fax: (+6221) 2525895

http://www.srlegals.com


No. Ref.: 018/SSR/GM/I/2009 Jakarta, 13 Januari 2009

Kepada Yth.

MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA & MENGADILI

Perkara Pidana No. 229/Pid/2008/PN. KTP

Pada Pengadilan Negeri Ketapang

Jl. Jend. Sudirman No. 19

Kabupaten Ketapang – Propinsi Kalimantan Barat

Dengan Hormat,

Hal. : NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Sehubungan dengan Surat tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara PDM: 182/KETAP/07/2008, tertanggal 17 Desember 2008, dengan ini kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa hendak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Penuntut Umum dan Dakwaan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang No. 229/Pid/2008/PN. KTP, dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, sebelumnya perkenankanlah kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa TONY WONG menyampaikan terima kasih kepada, Ketua Majelis Hakim beserta Anggota dan termasuk juga Panitera Perkara ini yang dengan sabar dan telaten memimpin persidangan, hingga sampai pada giliran kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi ini, berjalan dengan lancar dan tertib, walau dalam proses pemeriksaan saksi kerap diwarnai sedikit perdebatan, namun berkat kearifan Ketua Majelis Hakim selaku pimpinan sidang, proses persidangan berjalan tertib dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau yang menghina martabat peradilan. Perjalanan sidang demikian, kami rasakan dan maknai sebagai bagian dari kecintaan semua pihak untuk mengungkap kebenaran materil dalam perkara ini.

Memang harus diakui mencapai kebenaran selalu membuat orang frustasi, apalagi kebenaran atas perbuatan yang jelas-jelas tidak dilakukannya, namun didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan yang telah dilakukannya, padahal Terdakwa hanyalah seorang yang dikambing-hitamkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh DANIEL WEBSTER bahwa:

“Justice is the great interest of man on earth”

(keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia di dunia; Hart, halaman 11), karena tanpa adanya keadilan akan timbul keresahan dalam masyarakat, dan rasa keadilan harus memiliki kepentingan yang berimbang dalam proses peradilan pidana, termasuk rasa keadilan bagi Terdakwa.

Keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani kemanusiaan, namun demikian keadilan dengan menelantarkan kepastian hukum dan hak asasi Terdakwa justru menjadikan keadilan sebagai sarana kepentingan politik sesaat, bahkan akan dijadikan kepastian hukum dan sebagai sarana persuasi dari makna Rule of Law suatu Negara, termasuk Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Agaknya tidak berkelebihan dikemukakan, bahwa ada suatu pendapat yang hidup dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan, bahwa baik Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi.

Untuk itu, masing-masing pihak yang berproses digambarkan oleh Prof. Mr. M. TRAPMAN sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penasihat Hukum mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan yang objektif dalam posisi yang objektif pula.(Prof. Mr. Van Bemmelen, “Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht”, halaman 132, 6 e herziene druk).

Kami sangat sependapat dengan pernyataan Penuntut Umum dalam hal pemberantasan ILLEGAL LOGGING karena ILLEGAL LOGGING sangat merugikan negara dan mengancam kehidupan ekosistem yang ada di dalam hutan …dst, namun PERLU DITEKANKAN bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan ILLEGAL LOGGING jangan hanya sekedar untuk memenuhi target pemberantasan ILLEGAL LOGGING tetapi mengesampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata penegakan hukum bukan dalam arti HARUS menghukum SESEORANG, penegakkan hukum adalah apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan dalam penyidikan dan juga di dalam persidangan maka kami sangat setuju haruslah hukum ditegakkan, namun jika kesalahan hukum tidak dapat dibuktikan maka janganlah seperti bermain judi siapa tahu Terdakwa dapat dihukum, karena pihak yang menghukum mempunyai kewenangan atau bagaimana caranya Terdakwa ini dapat dihukum, sehingga penegakan hukum hanya dalam arti sempit supaya Terdakwa dapat diproses dan dihukum karena interest pihak-pihak tertentu.

Dengan dalih dan alasan tersebut sudah sewajarnya bahwa pendirian kami berbeda dengan pendirian Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melakukan suatu Tindak Pidana.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Setelah mendengar dan membaca tuntutan (requisitoir) pidana terhadap Terdakwa TONY WONG yang dibacakan oleh Penuntut Umum dengan penuh nafsu dan berapi-api, perkenankanlah kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Pledoi. Pledoi ini adalah merupakan salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim sampai pada suatu keyakinan dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan, secara benar, adil dan baik bagi Terdakwa, Masyarakat dan Negara.

Perlu kami sampaikan sebelumnya, bahwa Proses Peradilan/Persidangan terhadap Terdakwa TONY WONG, kami menganggap sangat ironis sekali bisa terjadi, dimana Terdakwa TONY WONG, adalah merupakan salah satu Anak Bangsa yang mendukung upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Illegal Loging, khususnya yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di tengah-tengah maraknya Pelaku Illegal Loging Terdakwa TONY WONG dengan tanpa rasa takut, pada sekitar bulan Februari 2007 telah memberikan informasi adanya Kegiatan Illegal Loging di Pawan Utara Kabupaten Ketapang pada aparat yang bewajib dalam hal ini Pihak Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (“MABES POLRI”) dan Media (METRO REALITAS). Kemudian sekitar bulan Maret 2007, Terdakwa TONY WONG bersama-sama Saksi ASNAWAR menjadi penunjuk jalan Tim Media (METRO REALITAS) yang akan melihat dan meliput secara langsung kegiatan Illegal Loging di Pawan Utara, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya sekitar bulan April 2007, Saksi ASNAWAR menjadi penunjuk jalan Tim dari MABES POLRI untuk melihat lokasi Illegal Loging tersebut di atas.

Namun yang terjadi Terdakwa TONY WONG yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, justru sebaliknya dijadikan Tersangka dan didakwa melakukan Tindak Pidana Illegal Loging, hingga duduk di kursi pesakitan seperti sekarang ini. Pengungkapan kegiatan Illegal Loging harus dibayar mahal dengan dihadapkannya TONY WONG sebagai Tersangka dan Terdakwa pelaku Tindak Pidana Illegal Loging.

Nota Pembelaan ini bertitik tolak pada fakta yang terjadi dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi ahli dan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, serta keterangan Terdakwa, selanjutnya disusul dengan analisa hukum dan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, kemudian diakhiri dengan tangkisan terhadap requisitoir Penuntut Umum.

II. DAKWAAN :

Dengan dilatarbelakangi pentingnya dakwaan harus dibuktikan di persidangan ini dan tidak wajib membuktikan hal-hal diluar dakwaan, sehingga untuk mempermudah memadukan fakta-fakta hukum dengan dakwaan dalam pembelaan ini, kembali kami kutip Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa TONY WONG, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ASNAWAR alias AS bin ABUNAWI, SUJADI alias ATIAN (berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, yaitu antara bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2007, atau setidak-tidaknya tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sawmill Ketapang Timber Dusun Dalon/Kepala Pulau, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, menerima titipan atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ia Terdakwa TONY WONG, selaku Direktur PT. Gelora Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No. 47, tanggal 28 Januari 2008;

- Bahwa salah satu usaha PT. Gelora Indonesia adalah bergerak dalam bidang perkayuan, adapun jabatan Terdakwa TONY WONG pada perusahaan tersebut sebagai Direktur;

- Bahwa kemudian sesuai dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 20 Februari tahun 2006 Terdakwa membeli Pengolahan Kayu yang diberi nama KETAPANG TIMBER dari LIM KHIOK TIAK dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat pengoperasian Pengolahan Kayu Ketapang Timber, Terdakwa sudah bekerja sama dengan H. FARID, dimana Terdakwa selaku Penjual Kayu kemudian H. FARID selaku Pembeli;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2006 bertempat di Kantor PT. Gelora Indonesia, Desa Sukabangun Ketapang, Terdakwa TONY WONG bersama-sama dengan Saksi H. FARID, SUJADI alias ATIAN dan STEVANUS alias AKIAM dan LIFA, menyetujui kesepakatan yaitu Terdakwa TONY WONG menjual kayu kepada Saksi H. FARID dengan perjanjian Full Dokumen, adapun harga kayu yang disepakati adalah untuk jenis Bangkirai per 1 M3 Rp. 3.050.000,-, kemudian untuk jenis kayu Kruing, Punak dengan harga Rp. 1.750.000,- per 1 M3, kemudian untuk kayu jenis Kapur dengan Harga Rp. 1.900.000,- per 1 M3;

- Bahwa dalam surat perjanjian tanggal 19 September 2006 tersebut, yang bertandatangan antara STEVANUS alias AKIAM yang mewakili PT. Gelora Indonesia dan Saksi H. FARID;

- Bahwa Saksi H. FARID tidak mempermasalahkan apakah Terdakwa TONY WONG yang bertandatangan dalam perjanjian pembelian kayu tersebut atau Sdr. STEVANUS alias AKIAM, karena Saksi H. FARID sudah mengetahui jika STEVANUS alias AKIAM adalah orang atau karyawan dari PT. Gelora Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN (berkas terpisah), bahwa setelah kesepakatan dengan H. FARID disetujui, kemudian Saksi DISURUH oleh Terdakwa TONY WONG untuk mencari kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai, adapun modal pembelian kayu yang dilakukan oleh Saksi SUJADI alias ATIAN adalah berasal dari H. FARID, bahwa selain dari Saksi SUJADI alias ATIAN sendiri yang mencari kayu-kayu dari Tayap dan Sandai ada juga Saksi lain yang ikut mencari kayu-kayu sekitar Sandai dan Tayap, kemudian ditumpuk di TPK Ketapang Timber, yaitu Saksi ALAI, baik Saksi SUJADI alias ATIAN maupun Saksi ALAI dalam membeli kayu dari masyarakat setempat semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah;

- Bahwa Saksi SUJADI alias ATIAN selain menerima uang dari Saksi H. FARID untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai, Saksi ALAI juga pernah menerima uang secara langsung dari AKUN (DPO) selaku Akunting PT. Gelora Indonesia untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa Saksi SUJADI alias ATIAN sudah menerima uang dari H. FARID sebesar kurang lebih Rp. 4.440.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) bahwa penerimaan uang tersebut tanpa disertai dengan tanda terima, karena uang tersebut ditransfer oleh H. FARID melalui Bank BNI dan Bank Danamon Ketapang;

- Bahwa tempat pengolahan kayu Ketapang Timber tempat Saksi SUJADI alias ATIAN memasukan kayu yang dibeli dari warga masyarakat setempat, yang mengelola TPK tersebut adalah Saksi ASNAWAR (berkas terpisah), namun pemiliknya adalah TONY WONG;

- Bahwa meskipun Saksi ASNAWAR sudah mempunyai perjanjian sewa tempat pengolahan kayu Ketapang Timber dari Terdakwa TONY WONG tetapi perjanjian tersebut hanyalah untuk mengalihkan perhatian atau tangung jawab TPK Ketapang Timber kepada Saksi ASNAWAR, sedangkan Saksi ASNAWAR selaku penyewa tempat pengolahan kayu Ketapang Timber belum pernah menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa TONY WONG;

- Bahwa Saksi ASNAWAR selaku pengelola dan sekaligus yang ditunjuk oleh PT. Gelora Indonesia sebagai petugas yang mengurus keluar masuk kayu, menerima kayu, termasuk mengawasi karyawan di Sawmill Ketapang Timber milik dari Terdakwa, Saksi juga masih berstatus selaku karyawan PT. Gelora Indonesia, hal ini dijelaskan dengan keterangan Saksi ASNAWAR bahwa meskipun Saksi sudah menyewa TPK Ketapang Timber dari Terdakwa TONY WONG tetapi Saksi masih menerima gaji bulanan dari PT. Gelora Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga Saksi mendapatkan fee atau bonus uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gelora Indonesia per meter kubik setiap kali ada pemuatan kayu ke dalam kapal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2007 sekitar jam 22.00 WIB Petugas dari Polres Ketapang melakukan razia atau operasi, kemudian ditemukan di Sawmill Ketapang Timber ada tumpukan kayu dari berbagai jenis dan ukuran dengan jumlah kurang lebih 100 M3, dimana kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah Petugas menanyakan kepada penjaga Sawmill tersebut, siapa pemilik kayu tersebut, kemudian Penjaga malam (JAHUDIN dan JOKO SIRINDO RINDO) mengatakan kalau pemilik dari Sawmill dan tumpukan kayu yang ada adalah milik Terdakwa TONY WONG.

Perbuatan Terdakwa TONY WONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (f) jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa TONY WONG, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan dengan ASNAWAR, SUJADI alias ATIAN (berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, yaitu antara bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Februari tahun 2007, atau setidak-tidaknya tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sawmill Ketapang Timber Dusun Dalon/Kepala Pulau, Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ia Terdakwa TONY WONG, selaku Direktur PT. Gelora Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No. 47, tanggal 28 Januari 2008;

- Bahwa salah satu usaha PT. Gelora Indonesia adalah bergerak dalam bidang perkayuan, adapun jabatan Terdakwa TONY WONG pada perusahaan tersebut sebagai Direktur;

- Bahwa kemudian sesuai dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 20 Februari tahun 2006 Terdakwa membeli Pengolahan Kayu yang diberi nama KETAPANG TIMBER dari LIM KHIOK TIAK dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat pengoperasian Pengolahan Kayu Ketapang Timber, Terdakwa sudah bekerja sama dengan H. FARID, dimana Terdakwa selaku Penjual Kayu kemudian H. FARID selaku Pembeli;

- Bahwa pada tanggal 19 September 2006 bertempat di Kantor PT. Gelora Indonesia, Desa Sukabangun Ketapang, Terdakwa TONY WONG bersama-sama dengan Saksi H. FARID, SUJADI alias ATIAN dan AKIAM dan LIFA, menyetujui kesepakatan yaitu Terdakwa TONY WONG menjual kayu kepada Saksi H. FARID dengan perjanjian Full Dokumen, adapun harga kayu yang disepakati adalah untuk jenis Bangkirai per 1 M3 Rp. 3.050.000,-, kemudian untuk jenis kayu Kruing, Punak dengan harga Rp. 1.750.000,- per 1 M3, kemudian untuk kayu jenis Kapur dengan Harga Rp. 1.900.000,- per 1 M3;

- Bahwa dalam surat perjanjian tanggal 19 September 2006 tersebut, yang bertandatangan antara Sdr. STEVANUS alias AKIAM yang mewakili PT. Gelora Indonesia dan Saksi H. FARID;

- Bahwa Saksi H. FARID tidak mempermasalahkan apakah Terdakwa TONY WONG yang bertandatangan dalam perjanjian pembelian kayu tersebut atau Sdr. STEVANUS alias AKIAM, karena Saksi H. FARID sudah mengetahui jika STEVANUS alias AKIAM adalah orang atau karyawan dari PT. Gelora Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN (berkas terpisah), bahwa setelah kesepakatan dengan H. FARID disetujui, kemudian Saksi DISURUH oleh Terdakwa TONY WONG untuk mencari kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai, adapun modal pembelian kayu yang dilakukan oleh Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN adalah berasal dari H. FARID, bahwa selain dari Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN sendiri yang mencari kayu-kayu dari Tayap dan Sandai ada juga Saksi lain yang ikut mencari kayu-kayu sekitar Sandai dan Tayap, kemudian ditumpuk di TPK Ketapang Timber, yaitu Saksi EDY LIM alias ALAI, baik Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN maupun Saksi EDY LIM alias ALAI dalam membeli kayu dari masyarakat setempat semuanya tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat-surat yang sah;

- Bahwa Saksi EDY LIM alias ATIAN selain menerima uang dari Saksi SUJADI alias LIM TAU untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai, Saksi EDY LIM alias ALAI juga pernah menerima uang secara langsung dari AKUN (DPO) selaku Akunting PT. Gelora Indonesia untuk membeli kayu-kayu dari masyarakat sekitar Tayap dan Sandai yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN sudah menerima uang dari H. FARID sebesar kurang lebih Rp. 4.440.000.000,- (empat milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) bahwa penerimaan uang tersebut tanpa disertai dengan tanda terima, karena uang tersebut ditransfer oleh H. FARID melalui Bank BNI dan Bank Danamon Ketapang;

- Bahwa tempat pengolahan kayu Ketapang Timber tempat Saksi SUJADI alias LIM TAU TIEN alias ATIAN memasukan kayu yang dibeli dari warga masyarakat setempat, yang mengelola TPK (Tempat Pengelolaan Kayu) tersebut adalah Saksi ASNAWAR (berkas terpisah), namun pemiliknya adalah TONY WONG;

- Bahwa meskipun Saksi ASNAWAR sudah mempunyai tempat pengolahan kayu Ketapang Timber dari Terdakwa TONY WONG tetapi perjanjian tersebut hanyalah untuk mengalihkan perhatian atau tangung jawab TPK Ketapang Timber kepada Saksi ASNAWAR, sedangkan Saksi ASNAWAR selaku penyewa tempat pengolahan kayu Ketapang Timber belum pernah menyerahkan uang sewa kepada Terdakwa TONY WONG;

- Bahwa Saksi ASNAWAR selaku pengelola dan sekaligus yang ditunjuk oleh PT. Gelora Indonesia sebagai petugas yang mengurus keluar masuk kayu, menerima kayu, termasuk mengawasi karyawan di Sawmilll Ketapang Timber milik dari Terdakwa, Saksi juga masih berstatus selaku karyawan PT. Gelora Indonesia, hal ini dijelaskan dengan keterangan Saksi ASNAWAR bahwa meskipun Saksi sudah menyewa TPK Ketapang Timber dari Terdakwa TONY WONG tetapi Saksi masih menerima gaji bulanan dari PT. Gelora Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu juga Saksi mendapatkan fee atau bonus uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari PT. Gelora Indonesia per meter kubik setiap kali ada pemuatan kayu ke dalam kapal;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2007 sekitar jam 22.00 WIB Petugas dari Polres Ketapang melakukan razia atau operasi, kemudian ditemukan di Sawmill Ketapang Timber ada tumpukan kayu dari berbagai jenis dan ukuran dengan jumlah kurang lebih 100 M3, dimana kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Setelah Petugas menanyakan kepada penjaga Sawmill tersebut, siapa pemilik kayu tesebut, kemudian Penjaga malam (JAHUDIN dan JOKO SIRINDO RINDO) mengatakan kalau pemilik dari Sawmill dan tumpukan kayu yang ada adalah milik Terdakwa TONY WONG.

Perbuatan Terdakwa TONY WONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat 3 huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

III. FAKTA-FAKTA DI DALAM PERSIDANGAN :

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, umur 41 Tahun, bekerja sebagai Bagian Pemasaran di PT. Gelora Indonesia, pada persidangan tanggal 16 Oktober 2008, menyatakan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal Tony Wong dan tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi menyatakan, PT. GELORA INDONESIA MERUPAKAN PERUSAHAAN RENTAL ALAT – ALAT BERAT DAN KONTRAKTOR PEMBUATAN JALAN DAN BUKAN BERGERAK DI BIDANG PERKAYUAN;

- Saksi menyatakan, PT. GELORA INDONESIA tidak pernah jual kayu dan PT. GELORA INDONESIA tidak pernah bergerak dalam bidang jual beli kayu;

- Saksi mengetahui, Tony Wong merupakan pemilik dari Sawmill Ketapang Timber dan belum pernah datang dan melihat Sawmill tersebut;

- Saksi menyatakan, kenal dengan SUJADI alias ATIAN (SUJADI) dan EDY LIM alias ALAI serta TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA, hanya kenal saja dan mereka bukan pegawai PT. Gelora Indonesia;

- Saksi menyatakan, Sawmill Ketapang Timber telah disewa oleh Asnawar dan yang bertanggungjawab seharusnya adalah Asnawar;

- Saksi menyatakan, mengetahui SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI MEMBELI KAYU lelang milik Terdakwa Tony Wong, karena Saksi pernah membantu rekap kayu lelang yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN pada tahun 2006 dan Saksi lupa jumlah kayu lelang yang direkap;

- Saksi menyatakan, pernah diperlihatkan oleh Penyidik mengenai Struktur Organisasi PT. Prima Sawitindo yang sedang dalam perencanaan dan didalamnya ada nama Saksi, yang akan diberlakukan jika izin HPH milik Terdakwa Tony Wong telah diterbitkan. Dalam Struktur Organisasi tersebut, SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI juga direncanakan akan bekerja pada bagian Divisi Loging ;

- Saksi menyatakan, telah memberikan keterangan yang sama dalam kasus Asnawar;

- Saksi menyatakan, TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA dengan Asnawar di SAWMILL KETAPANG TIMBER;

- Saksi menyatakan, kenal dengan Akun yang bekerja sebagai tenaga pembantu umum di PT. GELORA INDONESIA;

- Saksi menyatakan, hanya membuat laporan tentang upah saja dan bekerja sejak November 2003 sampai saat ini;

- Saksi menyatakan bahwa Bendahara (Keuangan) PT. GELORA INDONESIA adalah AHUY;

- Saksi menyatakan, sama sekali tidak mengenal para pegawai Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan tidak ada hubungan antara SAWMILL KETAPANG TIMBER dengan PT. GELORA INDONESIA;

- Saksi menyatakan, tidak mengetahui perubahan yang terjadi dalam SAWMILL KETAPANG TIMBER sebelum dan setelah di sewa karena Saksi tidak pernah ke SAWMILL KETAPANG TIMBER.

- Saksi menyatakan, melakukan rekap kayu lelang milik Terdakwa TONY WONG;

- Saksi menyatakan, SAWMILL KETAPANG TIMBER bukan Perseroan Terbatas (PT);

- Saksi menyatakan, tidak pernah melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan SAWMILL KETAPANG TIMBER;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui kayu – kayu lain yang dibeli oleh SUJADI alias ATIAN, selain membeli kayu lelang milik Terdakwa Tony Wong;

- Saksi menyatakan, tidak pernah diperiksa dalam Persidangan Kasus SUJADI alias ATIAN;

- Saksi menyatakan TIDAK KENAL dengan H. FARID dan STEVANUS alias AKIAM;

- Saksi menyatakan, tidak mengetahui tentang perjanjian antara H. FARID dengan STEVANUS alias AKIAM;

- Saksi menyatakan, tidak mengetahui foto, kwitansi dan packing list yang dijadikan bukti oleh Polisi dan baru dilihat pada saat di Persidangan, Kwitansi dan Packing List tersebut bukan milik PT. Gelora Indonesia. Dari foto tersebut yang Saksi kenal Terdakwa Tony Wong dan SUJADI alias ATIAN;

- Saksi menyatakan, pada saat diperiksa oleh Penyidik tidak pernah disuruh mengikuti sumpah oleh Polisi namun Saksi benar menandatangani Berita Acara Sumpah dalam BAP;

- Saksi menyatakan, tidak membaca kembali BAP yang dibuat oleh Polisi karena sudah terlalu lama dan terburu – buru pulang.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Dalam tanggapan atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI adalah benar STAF PENCATAT UPAH KARYAWAN PT. GELORA INDONESIA.

2. Keterangan Saksi R. JOKO SANTOSO bin SARWONO, Anggota Kepolisian Polres Ketapang, dalam Persidangan tanggal 23 Oktober 2008, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan, kenal dengan Terdakwa Tony Wong dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tony Wong;

- Saksi menyatakan, pernah DIPERIKSA dan MENJADI SAKSI DALAM PERKARA ASNAWAR;

- Saksi menyatakan, TIDAK PERNAH DIPERIKSA sebagai SAKSI DALAM PERKARA SUJADI alias ATIAN;

- Saksi menyatakan, tidak pernah mendengar nama SUJADI alias ATIAN;

- Saksi menyatakan, hanya diperiksa di kepolisian satu kali;

- Saksi menyatakan, diperintah oleh KASAT SERSE melalui Surat Perintah pada hari Kamis, 26 April 2007, sekitar pukul 22.00 dan atas perintah tersebut Saksi menuju ke Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan, pergi bersama 4 orang dari anggota Kepolisian yakni Saksi, Suparngadi, Irianto dan Henry dan sesampainya disana Saksi masuk dengan cara melompat lewat pintu depan dan ia bertemu dengan Bapak Jahudin yang bersama cucunya di Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan, pada saat bertemu Pak Jahudin menanyakan tentang kayu yang terdapat di Sawmill Ketapang Timber, Pak Jahudin menjawab tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa, Saksi sempat bertanya kepada Joke, Sawmill Ketapang Timber milik siapa, dan Joke mengatakan bahwa Sawmill Ketapang Timber adalah milik Tony Wong. Pada saat Saksi menanyakan kayu tersebut milik siapa, Joke menjawab bahwa ia tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa dan SAKSI DISARANKAN UNTUK BERTANYA KEPADA ASNAWAR SEBAGAI PENYEWA Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan, kayu yang ditemukan di Sawmill Ketapang Timber ada yang berukuran 15 x 15 cm, 10 x 10 cm, 3 x 10 cm, 3 x 7 cm dan saat ini Saksi tidak tahu posisi kayu ada dimana, Saksi tidak tahu apakah kayu tersebut dilelang dan selepas tugas tersebut sekitar tahun 2007, Saksi sudah tidak di BARESKRIM lagi ;

- Saksi menerangkan, pemeriksaan dilakukan pada malam hari karena atas perintah KASAT SERSE;

- Saksi menyatakan, pengecekan Sawmill Ketapang Timber dilakukan oleh POLRES Ketapang pada 26 April 2007, namun hanya terhadap Sawmill Ketapang Timber dan tidak pada Sawmilll yang lain dan jenis kayu yang ditemukan adalah Meranti dan Bengkirai. Pada saat itu Saksi membawa senter dan tumpukan kayu Bengkirai warna hitam, sedangkan kayu yang berwarna merah telah tersusun rapih dan telah diolah, bukan lagi bahan baku;

- Saksi menyatakan, bahwa ada 5 (lima) tumpuk yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 100 M3;

- Saksi menyatakan, perintah yang diterima adalah untuk melakukan pengecekan di Sawmill Ketapang Timber, apakah ada kayu atau tidak dan sesampai di Sawmill Ketapang Timber ternyata ada kayu. Saksi langsung memasang Police Line bukan berupa pita rolling POLICE LINE tetapi berupa tanda cat pada kayu yang ditemukan, karena takut kayu tersebut dipindahkan, walaupun TIDAK MENANYAKAN DOKUMEN KAYU TERSEBUT;

- Saksi menyatakan, kayu tersebut adalah milik SUJADI alias ATIAN dan saksi tidak mencari Asnawar terlebih dahulu untuk menanyakan keterangan mengenai kayu tersebut;

- Saksi menyatakan, yang membuat laporan polisi adalah Saksi, setiap Polisi dapat melaporkan kejadian tersebut karena mengetahui bahwa kayu tersebut ada di Sawmilll Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan posisi kayu sebagian ada yang di bawah atap dan ada yang di luar atap, Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan, Saksi berada di Sawmill Ketapang Timber selama 3 (tiga) jam datang pukul 22.00, kembali ke POLRES pukul 01.00 untuk membuat Laporan Polisi dan 30 (tiga puluh menit) kemudian Joke dan Jahudin dijemput untuk dibawa dan diperiksa di POLRES KETAPANG;

- Saksi menyatakan, tidak pernah dipertemukan dengan SUJADI alias ATIAN, Asnawar dan Tony Wong. Saksi diperiksa esok harinya dan Saksi tidak mengetahui asal usul kayu tersebut;

- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui hubungan antara kayu tersebut dengan Tony Wong;

- Saksi menyatakan, pada saat itu ada operasi Mabes Polri di Gunung Lawang, sehingga semua anggota Serse diturunkan dan waktu itu tinggal penyidik dan sedikit Anggota Serse yang ada di Polres Ketapang;

- Saksi menyatakan, kayu yang telah diolah adalah kayu yang berwarna Merah yaitu jenis Meranti dan posisi kayu yang ada di belakang adalah kayu yang berukuran besar-besar letaknya di Tepi Sungai dan kayu tersebut tidak banyak;

- Saksi menyatakan, jumlah keseluruhan kayu yang ditemukan diperkirakan 100 M3;

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kondisi Sawmill Ketapang Timber karena sudah lama disewakan kepada Asnawar, sehingga tidak tahu apakah penyataan saksi benar atau tidak ;

3. Keterangan Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR, dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2008 di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan tahu dengan Terdakwa tapi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa. Saksi hanya dengar nama Terdakwa dari teman-teman Saksi yang membicarakan;

- Saksi menyatakan hanya sebatas bekerja sebagai tukang teli di Sawmilll Ketapang Timber pada tahun 2006 dan Saksi dipekerjakan oleh Asnawar;

- Saksi menyatakan pada saat diperiksa di Kepolisian pada bulan April tahun 2007, Saksi agak gerogi dan pada saat Saksi menghadap Polisi, Saksi DIBENTAK SEHINGGA SAKSI TAKUT UNTUK MENJAWAB dan Saksi pernah di periksa di persidangan untuk perkara Asnawar;

- Saksi menyatakan tidak pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi untuk perkara Terdakwa;

- Saksi menyatakan bekerja di Sawmill Ketapang Timber pada tahun 2006 selama kurang lebih 1 (satu) / bulan, kemudian Saksi diperiksa untuk perkara Asnawar;

- Saksi menyatakan kenal dengan YOKE dan ada perempuan yang jika tidak salah bernama Sri;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui kayu yang berada di Sawmilll Ketapang Timber milik siapa dan Saksi mengukur sebanyak 3 (tiga) kali;

- Saksi menyatakan ukuran kayu yang pernah diukur ada yang besar, kecil dan banyak kayu yang pernah diukur, Saksi lupa berapa saja kepastian ukuran kayu tersebut;

- Saksi menyatakan tidak pernah bertemu Terdakwa;

- Saksi menyatakan tidak tahu jenis kayu yang diukur dan hanya mengukur kayu saja, dengan hanya menghitung jumlah batang kayu yang ada bukan menghitung panjang dan lebarnya;

- Saksi menyatakan pernah bekerja di PT. Gelora Indonesia pada TAHUN 2004, saat itu untuk pembukaan jalan dan membantu mekanis, Saksi bekerja di PT. Gelora Indonesia tidak lama setelah itu berhenti;

- Saksi menyatakan dalam keterangan BAP nomor 8, Saksi hanya memperkirakan saja jumlah kayu kurang lebih 100 batang dan Saksi mengetahui ada yang besar dan kecil ;

- Saksi menyatakan dalam BAP yang kedua nomor 6, bahwa saksi tidak pernah bertemu SUJADI alias ATIAN dan pada saat diperiksa di kepolisian saksi digertak oleh Polisi, Saksi hanya kenal Sri dan KETERANGAN DI DALAM BAP tersebut DICABUT;

- Saksi menyatakan pada saat diperiksa oleh Polisi, Saksi tidak disumpah untuk BAP pertama kali dan untuk yang kedua kali Polisi mengatakan bahwa saksi diminta untuk menganggap sudah bersaksi dan diambil sumpah dan saksi menandatangani Berita Acara Sumpah yang ada di BAP dan tidak pernah disumpah oleh KHADAFI MARPAUNG (Kasat Reskrim);

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan ALAI dan tidak pernah bertemu dengannya;

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Akun dan tidak pernah bertemu dengannya;

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Stevanus alias Akiam;

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan H. Farid;

- Saksi menerangkan kenal dengan Joke namun saksi tidak mengetahui tugas Joke sebagai apa;

- Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang atau gaji dari Terdakwa;

- Saksi menyatakan tidak pernah diperiksa untuk Perkara SUJADI alias ATIAN dan Saksi tidak diberitahu oleh Polisi, kalau Saksi diperiksa untuk Perkara Asnawar atau Perkara Terdakwa;

- Saksi tidak mengetahui tentang kwitansi dan packing list yang ditunjukan oleh Majelis Hakim.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Bahwa dalam tanggapan atas keterangan Saksi DJAMALUDIN Bin AMRAN MUKTAR, Terdakwa menyatakan bahwa pada Februari 2006, Sawmill Ketapang Timber baru pasang tongkat dan kayu lelang baru masuk bulan Maret dan keterangan Saksi tidak salah.

4. Keterangan Saksi : JAHUDIN bin MAYOYO, dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2008, di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Saksi menyatakan bekerja di Sawmill Ketapang Timber sebagai penjaga malam;

- Saksi menyatakan tidak tahu Sawmill Ketapang Timber milik siapa, namun lokasi tersebut adalah milik Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa pernah datang ke Sawmill Ketapang Timber, Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dengan sidang hari ini;

- Saksi menyatakan sekitar pukul 22.00 Polisi datang ke Sawmill Ketapang Timber dan bertemu dengan Saksi;

- Saksi menyatakan pada saat pengecekan ada Joke dan Saksi menerangkan apa adanya kepada Polisi;

- Saksi menyatakan lupa apa saja yang ditanyakan oleh Polisi, SAAT ITU HANYA DIMINTA CAP JEMPOL SEBAGAI TANDA TANGAN SAJA DI KANTOR POLISI KARENA SAKSI TIDAK BISA MEMBACA DAN MENULIS;

- Saksi menyatakan bekerja mulai pukul 18.00 dan Saksi tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa;

- Saksi menyatakan setiap pukul 06.00 pagi, pergi mencari ikan dan tidak pernah berada di Sawmill Ketapang Timber pada siang hari;

- Saksi menyatakan kenal dengan Sri Mastura;

- Saksi menyatakan Sawmill Ketapang Timber berhenti beroperasi sekitar bulan November 2006;

- Saksi menyatakan kenal dengan ASNAWAR YANG MENYEWA Sawmilll Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui kapan kayu dikirim ke Sawmill Ketapang Timber karena Saksi tidak ada di Sawmill pada siang hari;

- Saksi menyatakan keterangan Saksi pada persidangan ini adalah keterangan yang benar DAN MENCABUT KETERANGAN DI DALAM BAP.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Bahwa dalam tanggapan atas keterangan Saksi JAHUDIN bin MAYOYO, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengetahui kebenaran atas keterangan Saksi tersebut walaupun pernah bertemu Saksi beberapa tahun yang lalu.

5. Keterangan Saksi ASNAWAR, dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2008, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya ada hubungan sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber. Sewa menyewa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2006, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya;

- Saksi menyatakan sebelum Saksi menyewa Sawmill Ketapang Timber, Saksi bekerja di Alas Kusuma yang bergerak di bidang perkayuan juga;

- Saksi menyatakan mendatangi Terdakwa untuk menyewa Sawmill Ketapang Timber dan setelah itu Saksi bersama-sama Terdakwa datang ke Notaris untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa, namun Saksi lupa siapa nama Notaris yang membuat Akta Perjanjian tersebut.

- Saksi pernah melakukan 3 (tiga) kali pembayaran sewa Sawmill Ketapang Timber, pertama pada bulan Agustus 2006, kedua pada bulan September 2006, dan yang ketiga pada bulan Oktober tahun 2006, namun akhir November Sawmill Ketapang Timber sudah berhenti beraktifitas. Pembayaran Sewa pernah dilakukan secara tunai (langsung) dan via ATM, Saksi tidak pernah menjadi pegawai Terdakwa;

- Saksi menyatakan di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Sawmill Ketapang Timber disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas Sawmill tersebut adalah Penyewa;

- Saksi menyatakan penggesekan kayu yang ada di dalam Sawmill Ketapang Timber, ada kayu lelang milik Terdakwa dan ada juga kayu yang Saksi terima dari SUJADI alias ATIAN dan ALAI.

- Saksi menyatakan selama Saksi menyewa Sawmill Ketapang Timber, ada pengiriman ke Lamongan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kayu tersebut adalah kayu lelang milik Terdakwa yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN dan kayu pribadi SUJADI alias ATIAN. Pengiriman dilakukan oleh SUJADI alias ATIAN sendiri. Saksi tidak mengetahui SUJADI alias ATIAN mendapat kayu dari siapa;

- Saksi menyatakan masalah administrasi dilakukan oleh SUJADI alias ATIAN dan H. MARMIN (anggota POLRES KETAPANG) yang mengurus dokumen di Ketapang.

- Saksi menyatakan pada bulan Desember 2006 tidak ada pengiriman kayu sama sekali dari Sawmill Ketapang Timber karena pada bulan September 2006 sempat bermasalah dengan kayu juga dan Saksi sempat ditahan oleh Polisi lalu Saksi keluar dari Rutan POLRES bulan Oktober, Saksi kembali melakukan aktifitasnya di Sawmill Ketapang Timber. Pada pertengahan bulan November 2006 Sawmill Ketapang Timber sudah tidak beraktifitas lagi karena tidak ada bahan baku. Sehingga pada akhir bulan November 2006 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karyawan;

- Saksi menyatakan pada saat menyewa Sawmill Ketapang Timber, Saksi tidak pernah di gaji oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberi uang jasa atas penitipan kayu lelang milik Terdakwa yang berada di Sawmill Ketapang Timber sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi menyatakan menerima fee atas pengiriman kayu lelang milik Terdakwa yang terjual, dalam setiap pengiriman kayu lelang milik Terdakwa, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter kubiknya;

- Saksi menyatakan pada bulan Agustus dan September pengiriman kayu yang paling sering adalah milik SUJADI alias ATIAN, Saksi memperoleh honor untuk pengelolaan kayu SUJADI alias ATIAN yakni sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per meter kubik;

- Saksi menyatakan harga sewa Sawmill Ketapang Timber adalah merupakan kesepakatan dengan Terdakwa yang mengacu pada harga umum (pasaran) dan tidak ditentukan oleh siapapun;

- Saksi menyatakan antara Saksi, SUJADI alias ATIAN dan ALAI ada kerjasama memasukan kayu di Sawmill Ketapang Timber terkadang kayu tersebut atas nama SUJADI alias ATIAN dan terkadang atas nama ALAI. Pada kenyataannya mereka bekerjasama dan menitipkan kayu untuk di gesek di Sawmill Ketapang Timber BUKAN BEKERJA di Sawmill Ketapang Timber, (Menurut BAP poin 5, tertanggal 25 Mei 2007 ALAI dan SUJADI alias ATIAN bekerja di PT. Gelora Indonesia dan BAP tanggal 29 Mei 2007, poin 6). Setahu saksi SUJADI alias ATIAN dan ALAI tidak di gaji oleh PT. Gelora Indonesia;

- Saksi menyatakan SUJADI alias ATIAN dan ALAI mendapat uang dari H. Farid, Saksi kenal dengan H. Farid dan pernah bertemu di Jakarta, Cibubur bersama – sama dengan Terdakwa, Saksi bertemu di Jakarta untuk membicarakan wes dan Izin HPH yang akan diperoleh oleh PT. Prima Sawitindo;

- Saksi menyatakan membayar uang sewa diperoleh dari hasil upah gesek kayu lelang milik Terdakwa maupun kayu milik SUJADI alias ATIAN dan ALAI;

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Saudara Stevanus alias Akiam, dan Saksi tidak tahu Akiam bekerja dimana;

- Saksi menerangkan tidak ada perjanjian kerja dengan Terdakwa diluar perjanjian sewa menyewa;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui perjanjian jual beli kayu full dokumen antara Stevanus dan H. Farid;

- Saksi menyatakan lupa diperiksa oleh Polisi berapa kali, dan Saksi pernah mengalami penekanan sampai Saksi depresi karena dipaksa untuk mengakui hal-hal yang tidak Saksi lakukan;

- Saksi menyatakan Terdakwa memiliki kayu lelang kurang lebih 800 meter kubik yang dititipkan di Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan pernah dihukum, berkaitan dengan upah gesek di Sawmill Ketapang Timber;

- Saksi menyatakan pada akhir bulan November 2006, kayu yang terdapat di Sawmill Ketapang Timber sudah habis semua.

- Saksi menyatakan bahwa pada bulan April 2007, Saksi menjadi penunjuk jalan Tim MABES Polri ke Gunung Lawang untuk melakukan investigasi Illegal Logging;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui ada kayu sebanyak kurang lebih 108 meter kubik di Sawmill Ketapang Timber karena Sawmill Ketapang Timber telah berhenti beroperasi pada akhir bulan November 2006;

- Saksi menyatakan TIDAK PERNAH DIPERIKSA OLEH POLISI DALAM KASUS SUJADI ALIAS ATIAN, namun Saksi pernah diperiksa menjadi Saksi dalam perkara SUJADI alias ATIAN di Persidangan, karena SUJADI alias ATIAN menerangkan bahwa kayu yang diperoleh adalah kayu lelang Terdakwa yang dibeli dari Saksi. SUJADI alias ATIAN telah dinyatakan bersalah dan ternyata SUJADI alias ATIAN tidak pernah menjalani hukuman karena kabur (melarikan diri);

- Saksi menyatakan TERDAKWA TIDAK PERNAH DATANG KE SAWMILL KETAPANG TIMBER UNTUK MELIHAT KAYU LELANG MILIKNYA;

- Saksi menyatakan kayu sebanyak 108 M3 pada saat perkara SUJADI alias ATIAN diperiksa di Persidangan, POSISI KAYU TERSEBUT BERADA DI SAWMILL NEGERI BARU MILIK AGUS dan kayu tersebut diakui oleh SUJADI alias ATIAN sendiri merupakan pembelian dari masyarakat Desa Ulu Tayap dan Landai;

- Saksi menyatakan rapat yang diadakan di Cibubur, Jakarta, adalah untuk membahas rencana wes HPH PT. PRIMA SAWITINDO dan saksi lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan;

- Saksi menyatakan membawa Tim MABES POLRI, mempunyai resiko sangat besar sekali, Tim tersebut Saksi bawa ke Gunung Lawang, dan Saksi berkesimpulan karena Saksi membawa Tim MABES tersebut, Saksi dikejar dan dimasukan kembali kedalam tahanan;

- Saksi menerangkan Tim sudah mengetahui sendiri pelaku-pelaku illegal logging berdasarkan pengembangan fakta lapangan di Gunung Lawang. Pada saat Saksi membawa Tim tidak ada lagi kayu yang tersisa di Sawmill Ketapang Timber, hanya ada kepingan – kepingan kayu yang tidak ada nilai jualnya;

- Saksi menyatakan selain pembelian kayu lelang oleh SUJADI alias ATIAN, SUJADI alias ATIAN juga membeli kayu dari masyarakat Desa Ulu Tayap dan Landai dan uang pembelian kayu tersebut diperoleh dari H. Farid, Saksi mengetahui hal tersebut karena SUJADI alias ATIAN pernah bilang sendiri kepada Saksi dan uang yang dikirim adalah kurang lebih Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) yang dikirim langsung ke rekeningnya ;

- Saksi menyatakan ada packing list kayu milik SUJADI alias ATIAN, dan Packing list Terdakwa berbeda dengan yang ditunjukan oleh Majelis Hakim, yang ditunjukan oleh Majelis Hakim adalah packing list kayu milik SUJADI alias ATIAN dari Desa Ulu Tayap.

- Saksi menyatakan bahwa untuk kayu milik SUJADI alias ATIAN yang membuat packing listnya adalah dia sendiri (SUJADI alias ATIAN) yang diserahkan ke Saksi, Setelah kayu datang baru dibuat packing listnya dan untuk kayu lelang milik Terdakwa digesek sesuai permintaan, di Sawmill Ketapang Timber baru dan dibuatkan packing list;

- Saksi menyatakan pada tanggal 5 Mei 2007, Saksi pernah menyetorkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Saksi menyatakan bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tentang adanya transaksi pada awal tahun 2007 adalah tidak benar karena Sawmill Ketapang Timber sudah TIDAK BERAKTIFITAS LAGI PADA AKHIR BULAN NOVEMBER 2006;

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa menyatakan bahwa sejak Sawmill Ketapang Timber disewakan ke Asnawar dan sampai hari ini belum ada penyerahan kembali.

Terdakwa mengakui bahwa pada bulan April 2007, Saksi mengetahui persis kondisi Gunung Lawang dan sekitarnya, karena Saksi adalah mantan pegawai Alas Kusuma.

Banyak hal yang Terdakwa tidak mengetahui tentang administrasi yang ada di Sawmill Ketapang Timber dan Terdakwa menyatakan ada pembayaran sewa menyewa dari Saksi.

6. Keterangan Saksi YAMANI, 32 tahun, dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2008, di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan saksi melakukan pemeriksaan kayu tanggal 02 Mei 2007;

- Saksi menyatakan jenis kayu meranti dan bengkirai;

- Saksi menyatakan cara menghitung kayu adalah T x L x P : 10.000 kayu berbentuk persegi;

- Saksi menyatakan pada waktu diukur kayu dalam kondisi tersusun;

- Saksi menyatakan yang mendapatkan surat tugas dan melakukan adalah Saksi, Habibi, Agus Wandi dan Didik Saputra;

- Saksi melakukan pengukuran di Sawmill tepi sungai.

- SAKSI MENYATAKAN BAHWA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAYU YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KEHUTANAN, TIDAK ADA TANDA TANGAN ASNAWAR. SAKSI TIDAK TAHU MENGENAI TANDA TANGAN ASNAWAR YANG TERDAPAT DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAYU.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa tidak berkomentar dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi karena Terdakwa tidak mengetahuinya.

7. Keterangan Saksi JAMINTO, Anggota POLRI, dalam persidangan tanggal 14 November 2008, di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Saksi menyatakan untuk perkara Terdakwa ini ada 2 orang saksi yang diperiksa yakni, Asnawar dan Effendi;

- Saksi menyatakan Asnawar diperiksa sebagai Saksi hanya 1 kali, dan dilakukan pada siang hari, kurang lebih 1 jam. Saksi memeriksa Asnawar di ruangan SATRESKRIM, menggunakan komputer dan ada pemeriksaan tambahan sehingga pemeriksaan lebih dari satu kali untuk perkara Terdakwa;

- Saksi menyatakan Asnawar diperiksa sebanyak 4 kali karena ada tambahan – tambahan yang pertama adalah pada tanggal 25 Mei 2007 dan yang kedua adalah 13 Juni 2007, yang ketiga adalah 29 Juli 2007, dan yang terakhir adalah pada tanggal 28 Mei 2008 namun dalam BAP 28 Juni 2008;

- Saksi menyatakan ingat betul pemeriksaan tambahan tersebut dilakukan pada bulan Mei 2008 karena dilakukan setelah penangkapan Terdakwa PADA TANGGAL 26 MEI 2008 DAN SETELAH DIPUTUS BEBAS PADA PERKARA SEBELUMNYA (PERKARA PSDH-DR);

- Saksi menyatakan pemeriksaan yang kedua dilakukan pada malam hari dan dilakukan kurang lebih 1 jam. Asnawar diambil dari POLRES dalam ruang tahanan. Asnawar ditahan selama 20 hari. Pemeriksaan kedua dilakukan pukul 21.00 dan dilakukan oleh Saksi sendiri dan ada 10 pertanyaan. Asnawar menjawab sendiri dan tidak ada unsur paksaan;

- Saksi menyatakan pemeriksaan ketiga dilakukan untuk pemeriksaan tambahan dengan 15 pertanyaan, pemeriksaan dilakukan oleh Saksi sendiri, dan Saksi tidak pernah memaksa Asnawar untuk tanda tangan;

- Saksi menyatakan pemeriksaan yang kedua dan ketiga ada kekurangan karena berkas yang dilimpahkan kepada Penuntut Umum selalu ada kekurangan, dan kekurangan tersebut ada dalam petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. Saksi Penyidik TIDAK DAPAT MENJELASKAN KEKURANGAN tersebut;

- Saksi menyatakan kesalahan dalam BAP keempat yakni mengenai bulan pemeriksaan, Saksi Asnawar TIDAK MEMBUBUHKAN PARAF TERHADAP KESALAHAN TERSEBUT dan hanya DIPARAF OLEH SAKSI SENDIRI;

- Saksi menyatakan bahwa saksi – saksi yang ada dalam perkara Terdakwa DIPERIKSA UNTUK 3 PERKARA SEKALIGUS yaitu untuk Perkara SUJADI alias ATIAN, Perkara ASNAWAR alias AS dan Perkara Terdakwa TONY WONG;

- Saksi menyatakan pada pemeriksaan yang pertama, Asnawar berada di dalam tahanan POLRES sehubungan dengan perkara upah gesek;

- Saksi menyatakan keterangan dalam BAP terdahulu tanggal 28 Mei 2008 tentunya tidak dijadikan kesaksian dalam perkara SUJADI alias ATIAN yang sudah diputus pada tanggal 08 April 2008;

- Saksi menyatakan pernah memeriksa Asnawar di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang;

- Saksi menyatakan Asnawar di sumpah;

- Saksi menyatakan Asnawar tidak pernah ke lapangan untuk ikut pengukuran, namun Asnawar hanya ditunjukan hasil pengukuran saja, karena Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu tidak langsung jadi di lapangan;

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa meminta Saksi menyatakan mengenai tekanan yang di hadapi oleh ASNAWAR pada pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi menyatakan bahwa selama Saksi memeriksa ASNAWAR sebagai saksi dalam perkara ini tidak pernah melakukan penekanan, namun saksi tidak tahu jika diluar itu ada penekanan. Terdakwa menyampaikan bahwa ASNAWAR pernah disiksa dan digantung ketika berada di sel atau ruang tahanan POLRES KETAPANG, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi keterangan ASNAWAR sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi tetap menyampaikan bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya tidak pernah melakukan penekanan terhadap ASNAWAR pada saat pemeriksaan sebagai Saksi.

Terdakwa Menanyakan dan meminta Saksi untuk menerangkan, bagaimana caranya seorang Saksi di ambil Sumpahnya oleh Penyidik atau Penyumpah yang keduanya tidak pernah saling bertemu ?

SAKSI TERPAKU DAN TIDAK BISA MENJAWAB PERTANYAAN TERDAKWA.

Terdakwa meminta Saksi untuk menyatakan mengenai prosedur penyumpahan dalam tahap pemeriksaan oleh Penyidik. Saksi tidak dapat menerangkan prosedur penyumpahan dalam tahap pemeriksaan tersebut, sehingga Majelis Hakim menerangkan bahwa Saksi sebagai aparat yang berwenang wajib melakukan segala sesuatu sesuai prosedur, dapat dipertanggung jawabkan dan BERTINDAK SECARA PROFESIONAL.

8. Keterangan Saksi MOHAMMAD HASAN (Saksi Tambahan dari Penuntut Umum), Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, dalam persidangan tanggal 24 November 2008, di bawah sumpah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan tahu dengan Terdakwa, namun Saksi tidak pernah ketemu langsung dengan Terdakwa, baru sekarang ini;

- Saksi menyatakan SKSHH pernah dilihat oleh Saksi di kantor karena yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi. Tanda tangan tersebut adalah permintaan dari PT. Internusa;

- Saksi menyatakan pernah datang ke PT. Internusa namun Saksi tidak mengetahui PT. Internusa milik siapa;

- Saksi menyatakan untuk terbitnya SKSHH, perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Dinas Kehutanan dengan melampirkan DKO, Dokumen Lelang dan DHH. Saksi mengetahui PT. Internusa memiliki DKO disesuaikan dengan pengecekan di lapangan dan diambil contoh yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan. Saksi tidak mengetahui Sawmill Ketapang Timber milik siapa;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui kayu didatangkan dari mana;

- Saksi menyatakan bertugas untuk melakukan pengecekan di lapangan, setelah ada perintah dan pengecekan yang dilakukan Saksi kemudian mulai mengetik SKSHH;

- Saksi menyatakan Internusa merupakan Perusahaan Perorangan (PO), PO Internusa Jasatama;

- Saksi menyatakan pada saat pengajuan DHH milik Terdakwa, Saksi lupa dan kurang memperhatikan mengenai siapa yang mengajukan dan menandatangani DHH tersebut, karena yang mengurus hal tersebut adalah Staf lain dan yang memberikan perintah kepada Saksi untuk menerbitkan SKSHH adalah Kepala Dinas Kehutanan yakni Bapak Syaiful, melalui Surat Perintah Tugas;

- Saksi menyatakan bahwa, Saksi harus melihat lagi Surat Permohonan yang sudah disimpan di Arsip Daerah jika ingin melihat Permohonan Penerbitan SKSHH dan Risalah Lelang.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Terdakwa menanyakan kepada Saksi, Siapa yang memohon SKSHH dan siapa yang mengurus di Dishut ? Saksi menjawab tidak tahu, kemudian Terdakwa Menanyakan kepada Saksi, apakah pernah ke Lokasi Ketapang Timber sebelum menerbitkan SKSHH ? Saksi menjawab Ya, dan Lokasinya ada di Kepala Pulau. Kemudian Terdakwa menanyakan lagi, Kepala Pulau itu Luas sekali, lokasi Ketapang Timber tepatnya di bagian mana ? dan saat ke Ketapang Timber ada apa dan ketemu siapa aja ? Saksi tidak bisa menjelaskan lokasi Ketapang Timber dan saksi mengatakan Ketapang Timber ADA KAPAL DAN KAYU, TAPI TIDAK KETEMU ATAU MELIHAT ADA ORANG.

B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI AHLI :

1. Keterangan Saksi NUR FADLY, SH., Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menerangkan baru kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Saksi menerangkan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bukti, Saksi hanya melakukan penghitungan berdasarkan catatan Polisi;

- Saksi menerangkan lupa berapa jumlah kayu dan ukurannya karena sudah lama sekali;

- Saksi menerangkan tugas pokok Saksi adalah bekerja di Dinas Kehutanan Ketapang;

- Saksi menerangkan Kayu Lelang dapat dibeli oleh Badan Hukum dan Perorangan;

- Saksi menerangkan pemenang kayu lelang tidak wajib lapor;

- Saksi menerangkan tidak ingat lagi apakah kayu yang ada di SAWMILL KETAPANG TIMBER ada Surat Lelangnya atau tidak.

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa tidak menerangkan keberatan dan tidak ada pertanyaan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Keterangan Saksi Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, dalam persidangan tanggal 14 November 2008 di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi Lulus Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 31 Agustus 2004 dengan predikat cumlaude;

- Saksi Lulus Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 1997;

- Saksi Lulus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 1993;

- Organisasi yang diikuti oleh Saksi adalah:

· Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI);

· Wakil Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia;

· Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI);

· Anggota Asosiasi Advokat Indonesia;

· Anggota Forum Komunikasi Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia (FORKAPHI).

- Saksi terlibat dalam beberapa kegiatan, yakni:

· Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik, Seminar, Lokakarya, dan Penataran tentang Hukum Pidana;

· Advokat pada Kantor EFHA, SALIM & Rekan;

· Anggota Tim Perancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Hukum R.I.;

· Anggota Tim Konsultasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.;

· Memberikan keterangan ahli baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

- Saksi saat ini menjadi salah satu anggota perancang naskah akademik Undang-Undang Cyber Crime.

Sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penasehat Hukum memberikan ilustrasi sebagai berikut :

ILUSTRASI KASUS :

Z

W

Keterangan:

1. X merupakan orang yang memiliki sebuah Show Room Mobil secara pribadi. Pada tanggal 24 Juni 2005, dibuatkan Akta Notaris dimana X menyewakan Show Room Mobil miliknya beserta peralatan-peralatannya kepada Y dan Y yang mengelola dan mengoperasikan Show Room Mobil tersebut. Dengan masa sewa adalah selama 5 tahun dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 20.000.000,- / bulannya. Dalam Show Room Mobil tersebut, X juga masih memiliki 5 mobil berdokumen sah dan dititipkan di dalam Show Room Mobil yang sudah disewa oleh Y untuk dijual. Y mendapatkan komisi atas hasil penjualan 5 mobil milik X dan X memberikan komisi untuk penitipan dan perawatan mobil yang belum terjual, karena mobil – mobil tersebut membutuhkan perawatan. Selama masa sewa, Y telah melakukan beberapa kali pembayaran sewa Show Room Mobil tersebut kepada X.

2. Z dikenal sebagai orang yang sering menjualkan mobil – mobil yang berada di show room. Dalam penjualan mobil milik Z tersebut, Z dibantu oleh temannya yang bernama W. W sering ditugaskan oleh Z untuk mencatat hasil penjualan dan mencatat keuangan Z. Z kemudian sering mendapatkan mobil untuk dititipkan di Show Room Mobil yang disewa oleh Y, agar dapat dijual.

3. Selama masa sewa menyewa Show Room Mobil tersebut, Y terkena kasus pidana karena menerima titipan mobil hasil pencurian untuk dijual oleh Y dan Y ditahan dan dihukum karena menerima titipan mobil hasil pencurian tersebut.

4. Mobil – mobil milik X yang dititipkan di Show Room Mobil tersebut untuk dijual oleh Y telah habis terjual dan X tidak ada mobil lagi dalam Show Room Mobil tersebut.

5. Selama Y ditahan, Z dan W ternyata menggunakan Show Room Mobil tersebut untuk menjual mobil-mobil Z yang dibeli oleh Z dari orang lain dimana mobil – mobil tersebut merupakan hasil pencurian dan tidak berdokumen. Mobil-mobil hasil pencurian tersebut disimpan oleh Z di halaman Show Room Mobil.

6. X tidak pernah datang secara langsung ke Show Room Mobil miliknya karena X telah menyewakan Show Room Mobil tersebut kepada Y, sehingga X tidak mengetahui, jika ada Z dan W yang menjual mobil illegal dalam Show Room Mobil tersebut.

7. Pada suatu hari, ada tim Kepolisian yang melakukan razia ke Show Room Mobil tersebut dan menemukan sejumlah mobil-mobil tanpa dokumen yang sah dan diduga merupakan hasil pencurian. Setelah razia tersebut dilakukan, kemudian dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, terungkap bahwa Z merupakan pelaku yang menjual mobil hasil pencurian.

Terhadap ilustrasi di atas SAKSI AHLI MEMBERIKAN KETERANGAN ATAS DASAR PERTANYAAN-PERTANYAAN dari Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Saksi menerangkan ketika suatu tindak pidana melibatkan lebih dari 1 orang, maka satu-satunya dapat dirumuskan dengan delik penyertaan, dari ilustrasi kasus tersebut, pengelolaan dari Show Room tersebut adalah tanggung jawab si Penyewa. Dalam hubungan penyertaannya misalnya Mr. X (Terdakwa) tidak dapat di katakan sebagai orang yang turut serta melakukan penadahan mobil hasil pencurian tersebut. Bahwa Show Room Mobil tersebut telah disewa maka pengelolaan Show Room tersebut merupakan tanggung jawab ada pada Penyewa, sehingga jika dalam Show Room Mobil tersebut ditemukan adanya penadahan maka X tidak bisa dikatakan orang yang turut serta melakukan penadahan;

- Jika memang telah dibuktikan Z (SUJADI alias ATIAN) melakukan tindak pidana penadahan secara sempurna atas perbuatan dia sendiri, maka tidak ada hubungan penyertaan dengan orang lain dalam hal ini, X tidak dapat dikatakan sebagai pelaku penyertaan;

- Saksi menerangkan dari ilustrasi tersebut, Z melakukan penadahan yang dijual kembali oleh Z dalam Show Room Mobil Y, maka tentunya hal tersebut merupakan tindak pidana penadahan dan hal tersebut selesai sampai disitu, karena tidak ada penadahan di atas penadahan;

- Saksi menerangkan pasal dalam perjanjian tidak menjadi persoalan dalam hukum pidana, persoalannya adalah dalam Show Room Mobil tersebut merupakan tempat penyimpanan mobil hasil penadahan. Pada titik itu Show Room Mobil tersebut disewakan kepada orang lain, maka hubungan sewa menyewa tersebut tentunya adalah masalah HUKUM PERDATA. SEPANJANG SHOW ROOM MOBIL TERSEBUT DISEWAKAN MAKA TANGGUNG JAWAB HUKUMNYA JATUH KEPADA PENYEWA;

- Saksi menerangkan dalam perkara ini, Show Room Mobil tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Persoalannya adalah Show Room Mobil tersebut di bawah PENGUASAAN SIAPA? Misalkan SAYA MEMILIKI MOBIL, LALU MOBIL SAYA SEWAKAN, TERNYATA MOBIL SAYA YANG DISEWA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN, maka SAYA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI ORANG YANG TURUT SERTA. Dari sisi hukum pidana maka alat itu, Show Room Mobil tersebut di bawah pengusaan si Penyewa maka tanggung jawab dari sisi hukum pidana adalah si Penyewa, dan PEMBERI SEWA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM PIDANA;

- Saksi menerangkan penyertaan harus ada KESENGAJAAN, dalam hukum pidana dikenal dengan adanya DOUBLE OFFSET yakni sengaja melakukan bersama – sama dan sengaja melakukan kejahatan maka jika ada orang yang menyewakan sebuah tempat maka hal tersebut merupakan hubungan keperdataan, namun tempat yang disewakan memang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Bahwa kemudian dia sengaja melakukan bersama – sama melakukan kejahatan, namun sengaja menyewa belum tentu untuk melakukan suatu kejahatan.

- Saksi menerangkan ada beberapa bentuk penyertaan sepanjang yang melakukan lebih dari satu orang, jadi ada medepelgen atau turut serta melakukan, ada doen plegen atau menyuruh melakukan, ada uitloker atau mengajurkan melakukan ada yang bentuknya pembantuan. Masing – masing mempunyai syarat-syarat dan unsur-unsur. Jika dilihat pada MEDEPLEGEN INISIATIF ITU DATANG DARI KEDUANYA dari yang melakukan dan yang turut melakukan, sangat berbeda pada yang menganjurkan. Dalam hal misalnya menyuruh melakukan (doen plegen) dan menganjurkan melakukan adalah sama INISIATIFNYA, namun berbeda dari segi pertanggung jawaban yang melakukan dan yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana, sehingga pembuat undang-undang melihat ada sejumlah persyaratan-persyaratan yang membagi habis. Dalam hal yang MENYURUH MELAKUKAN INISIATIF DATANG DARI YANG MENYURUH MELAKUKAN sedangkan yang MELAKUKAN DELIK-DELIK TIDAK PIDANA ADALAH YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN HANYA ADA INISIATIF SAJA, sehingga YANG MELAKUKAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA KARENA DIANGGAP SEBAGAI ALAT (ALAT KEHENDAK) SAJA UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN;

- Saksi menerangkan suatu delik ada rumusan delik, namun dia sendiri tidak dapat memenuhi seluruh isi delik itu maka harus ditambahkan dengan ketentuan penyertaan. Unsur delik penyertaan harus dicantumkan dalam dakwaan. Dengan adanya unsur delik penyertaan maka akan memperluas dakwaan;

- Saksi menerangkan jadi yang dilihat adalah tentang dalam dakwaan harus disebutkan dengan jelas mana yang dilakukan oleh yang bersangkutan oleh yang didakwa dan dakwaan mana yang dilakukan oleh orang lain yang dibuat dalam dakwaan lain sehingga jelas dakwaan yang bersangkutan digabungkan dengan dakwaan orang lain tadi, unsur delik tersebut terpenuhi;

- Saksi menerangkan penyertaan harus ditentukan dari awal, maka yang pertama-pun (kasus SUJADI alias ATIAN) harus dikenakan penyertaan;

- Saksi menerangkan secara hukum pidana pertanggung jawaban dalam tindakan perseroan terbatas, kalau orang melakukan tindak pidana atas nama pribadi dan atas nama korporasi. Ada yang mengambil kebijakan korporasi, ada orang yang memimpin dalam suatu korporasi dan ada orang yang memerintah dalam korporasi untuk dan atas nama korporasi;

- Saksi menerangkan bahwa, hukum pidana hanya mengambil batas – batas dari pertanggung jawaban dari segi korporasi, Hukum Indonesia menganut sistem delegasi;

- Saksi menerangkan tentunya yang bertanggung jawab adalah yang bersangkutan karena tidak ada Kuasa kepada karyawan tersebut, namun JIKA ADA KUASA DARI DIREKSI PERSEROAN MAKA TANGGUNG JAWAB PIDANANYA ADA PADA DIREKSI sebagai orang yang memberikan perintah kepada karyawan tersebut sehingga berlaku strick liability;

- Saksi menerangkan perjanjian itu berdasarkan Azas Kebebasan Berkontrak;

- Saksi menerangkan saksi – saksi seharusnya diperiksa untuk setiap perkara karena adanya splitsing dan JIKA SAKSI-SAKSI YANG DIPERIKSA DIGUNAKAN DALAM 3 PERKARA SEKALIGUS MAKA ITU TIDAK BOLEH;

- Saksi menerangkan jika PEMBUAT MATERIL SUDAH DIPIDANA MAKA KONSTRUKSINYA BUKAN MENYURUH MELAKUKAN TETAPI UITLOCKER YAKNI PASAL 55 AYAT (1) KE 2. DALAM SURUH MELAKUKAN TIDAK ADA CARA UNTUK MENYURUH SESEORANG UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA, NAMUN DALAM UITLOKER ADA CARANYA YAKNI DENGAN MISALNYA MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU DAN LAIN – LAIN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 55 AYAT 1 KE 2 TERSEBUT. DALAM KONSTRUKSI UITLOKER, BAIK YANG MENGANJURKAN MAUPUN yang melakukan perbuatan materiilnya dapat dikenakan sanksi pidana;

- Saksi menerangkan bahwa, tanpa dengan adanya unsur penyertaan dalam suatu dakwaan itu berarti perkara itu berdiri sendiri dan pelaku tersebut adalah pelaku tunggal;

- Saksi menerangkan DAPAT DIKATAKAN SUATU PENYERTAAN JIKA KEDUA-DUANYA MENCANTUMKAN PASAL 55 MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN PENYERTAAN NAMUN JIKA SALAH SATU ORANG SAJA YANG MENCANTUMKAN PASAL 55, MAKA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN PENYERTAAN DAN TIDAK BISA DIKAITKAN DENGAN TERDAKWA YANG LAIN;

Tanggapan Terdakwa Atas Keterangan Saksi:

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

C. BUKTI-BUKTI TERTULIS TERDAKWA :

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

NO

KODE

BUKTI

NAMA DOKUMEN BUKTI

(ASLI/COPY)

1.

T – 1

(ASLI) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Gelora Indonesia No. 47, yang dibuat oleh Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., Notaris di Jakarta Barat, tertanggal 28 Januari 2002.

2.

T – 2

(ASLI) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-13311 HT.01.01.TH.2002, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 18 Juli 2002;

3.

T – 3

(ASLI) Akta Penyataan Keputusan Rapat PT. Gelora Indonesia No. 3, yang dibuat oleh Syafril, S.H., Notaris di Karawang, tertanggal 05 Juni 2006.

4.

T – 4

(ASLI) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi / Komisaris PT. Gelora Indonesia, Nomor : C-UM.02.01.13240, dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanggal 1 Agustus 2006.

5.

T – 5

(ASLI) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32, yang dibuat oleh Agung Sri Sadhono, S.H., Notaris – PPAT di Pontianak Kalimantan Barat, tertanggal 24 Agustus 2006.

6.

T-6 A

(COPY) Risalah Lelang No. 272/2006, tertanggal 29 Maret 2006.

7.

T-6 B

(COPY) Risalah Lelang No. 273/2006, tertanggal 29 Maret 2006.

8.

T-6 C

(COPY) Risalah Lelang No. 464/2006, tertanggal 24 April 2006.

9.

T-6 D

(COPY) Risalah Lelang No. 469/2006, tertanggal 24 April 2006.

10.

T-6 E

(COPY) Risalah Lelang No. 470/2006, tertanggal 24 April 2006.

11.

T-6 F

(COPY) Risalah Lelang No. 471/2006, tertanggal 24 April 2006.

12.

T-6 G

(COPY) Risalah Lelang No. 472/2006, tertanggal 24 April 2006.

13.

T-6 H

(COPY) Risalah Lelang No. 474/2006, tertanggal 24 April 2006.

14.

T-6 I

(COPY) Risalah Lelang No. 540/2006, tertanggal 24 April 2006.

15.

T-6 J

(COPY) Risalah Lelang No. 752/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

16.

T-6 K

(COPY) Risalah Lelang No. 754/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

17.

T-6 L

(COPY) Risalah Lelang No. 755/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

18.

T-6 M

(COPY) Risalah Lelang No. 756/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

19.

T-6 N

(COPY) Risalah Lelang No. 762/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

20.

T-6 O

(COPY) Risalah Lelang No. 758/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

21

T-6 P

(COPY) Risalah Lelang No. 759/2006, tertanggal 23 Juni 2006.

22.

T-7A

(COPY) Putusan Nomor: 252/Pid. B/2006/PN.KTP, perkara terdakwa Asnawar Alias AS Bin Abunawi, tertanggal 9 April 2007.

23.

T-7 B

(COPY) Putusan Nomor: 95/PID/2007/PT.PTK, perkara terdakwa Asnawar Alias AS Bin Abunawi, tertanggal 4 Juli 2007.

24.

T-7 C

(COPY) Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2008, perkara terdakwa Asnawar Alias AS Bin Abunawi, tertanggal 19 Februari 2008.

25.

T-8 A

(COPY) Putusan Nomor : 147/Pid.B/2007/PN. KTP, perkara terdakwa Sujadi alias Lim Tau Tien alias SUJADI alias ATIAN bin Lim Ce Cai, tertanggal 17 Januari 2008.

26.

T-8 B

(COPY) Putusan Nomor : 54/PID/2008/PT.PTK, perkara terdakwa Sujadi alias Lim Tau Tien alias SUJADI alias ATIAN bin Lim Ce Cai, tertanggal 08 April 2008.

27.

T-9

(ASLI) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, beserta penjelasannya yang diterbitkan oleh Sinar Grafika.

28.

T-10

(ASLI) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, beserta penjelasannya yang diterbitkan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

29.

T-11

(COPY) Risalah Lelang No. 541/2006, tertanggal 24 Mei 2006.

30.

T-12

(COPY) Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, No. 140555200229 yang masih berlaku atas nama PO. Internusa Jasa Tama tertanggal 04 Juli 2006.

31.

T-13

(COPY) Surat No. S.34/MENHUT-VI/Rhs/2006, perihal Penerbitan Peta Area Kerja (WA) dan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) An. PT. Prima Sawitindo dan PT. Swaka Lahan Sentosa di Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 17 Juli 2006

32.

T-14

(COPY) Surat No. 120/II/ PW-5.3/2006, tertanggal 3 November 2006 perihal undangan.

33.

T-15

Notulen Rapat Pembahasan IUPHHK, pada hari Jumat tanggal 9 November 2006 di Ruang Rapat Baplan Blok 1, Lt. 7, Gedung Manggala Wanabakti, Departemen Kehutanan.

34.

T-16

Nota Dinas No. ND/VII/PW-.3.2/Rhs/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Kehutanan Pusat Wilayah Pengolahan Kawasan Hutan, Bogor, terhadap Kepala Pusat Wilayah Pengolahan Hutan.

35.

T-17

Lampiran Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S. 67/VII-SET/RHS/2007, tanggal 5 Februari 2007, perihal Bahan Penetapan Tebangan Hutan atas nama PT. Prima sawitindo.

36.

T-18

Peta Areal Kerja PT.Prima Sawitindo.

37.

T-19

Peta dari Badan Planologi Kehutanan Pusat Wilayah Pengolahan Kawasan Hutan.

38.

T-20

Surat Permohonan klarifikasi dan inventarisasi dokumen lelang PO. INTERNUSA JASA TAMA, No. 2032/PER/X/2008, tertanggal 27 Oktober 2008.

39.

T-21

(COPY) Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak KAPOLRI, tertanggal 03 November 2008.

40.

T-21. A

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak KAPOLRI, tertanggal 03 November 2008.

41.

T-21. B

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak KABARESKRIM MABES POLRI, tertanggal 03 November 2008.

42.

T-21. C

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak IRWASUM MABES POLRI, tertanggal 03 November 2008.

43.

T-21. D

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak KADIV PROPAM MABES POLRI, tertanggal 03 November 2008.

44.

T-21. E

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak Mathius Salempang di MABES POLRI, tertanggal 03 November 2008.

45.

T-21. F

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA di JAKARTA, tertanggal 03 November 2008.

46.

T-21. G

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, tertanggal 03 November 2008.

47.

T-21. H

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada JAMAWAS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tertanggal 03 November 2008.

48.

T-21. I

(ASLI/COPY) Bukti Tanda Terima dari Bapak Tony Wong kepada Bapak Hertian Yunus MABES POLRI JAKARTA, tertanggal 03 November 2008.

D. KETERANGAN TERDAKWA :

Keterangan Terdakwa TONY WONG, pada persidangan tanggal 19 November 2008, hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan bingung terhadap apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya membeli kayu lelang dan Terdakwa merasa pembelian kayu lelang tersebut adalah LEGAL dan SAH menurut hukum, Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pembelian kayu secara illegal;

- Terdakwa menyatakan, keterkaitan Terdakwa dengan Ketapang Timber adalah bahwa, Ketapang Timber merupakan Perusahaan Perorangan, yang dibeli oleh Terdakwa pada Bulan Februari 2006, dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat pengolahan kayu rimba dari HPH yang sedang dalam proses verfikasi di Departemen Kehutanan.

- Terdakwa menyatakan sebelum hasil verifikasi terbit, Terdakwa mengikuti proses Pelelangan kayu pada tanggal 29 Maret 2006 di AULA PEMDA KETAPANG, kemudian tanggal 29 April 2006 di Polres Ketapang. Setelah itu Terdakwa mengikuti pelelangan kayu yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Ketapang, untuk waktunya Terdakwa tidak ingat lagi. Kayu yang diperoleh dari hasil lelang tersebut, oleh Terdakwa disimpan di Sawmill Ketapang Timber;

- Terdakwa menyatakan sehubungan dengan proses verifikasi HPH milik Terdakwa yang sudah disetujui oleh Departemen Kehutanan, menjadikan Terdakwa harus memiliki banyak waktu untuk tinggal di Jakarta. Sehingga Terdakwa tidak ada waktu lagi untuk tinggal di Ketapang dan ASNAWAR SENDIRI YANG MEMINTA KEPADA TERDAKWA UNTUK DAPAT MENYEWA SAWMILLL KETAPANG TIMBER, untuk itu dibuatlah Akta Sewa Menyewa dihadapan Agung Sri Sadono, SH. Notaris di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2006;

- Terdakwa menyatakan, tidak pernah ikut campur dalam semua kegiatan di Sawmill Ketapang Timber sejak disewakan kepada Asnawar;

- Terdakwa menyatakan, tidak pernah menandatangani Permohonan Penerbitan SKSHH dan yang dijadikan bukti, bukanlah tanda tangan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menyewakan Ketapang Timber, Terdakwa sekaligus menitipkan kayu-kayu hasil lelang beserta dokumennya kepada Asnawar selaku Penyewa Sawmill Ketapang Timber;

- Terdakwa menyatakan pemilik PO. Internusa Jasatama adalah orang Pontianak dan Terdakwa bertindak sebagai penerima kuasa untuk mengikuti pelelangan kayu yang berada di Kabupaten Ketapang;

- Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi waktunya Sawmill Ketapang Timber tempat Terdakwa mengolah kayu hasil lelang pernah di Police Line oleh Polres Ketapang. Pada saat itu, semua kayu lelang Terdakwa di sita, namun Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut, karena Terdakwa sedang berada di Pontianak. Saat itu Terdakwa meminta Asnawar untuk membawa dan menunjukan dokumen-dokumen kayu lelang ke Polres Ketapang dan memberitahukan kepada Petugas Polres Ketapang bahwa kayu-kayu yang disita tersebut merupakan kayu hasil lelang dan bukan kayu illegal. Proses tersebut menyebabkan Terdakwa sendiri datang ke Ketapang dan Terdakwa sempat diperiksa di POLRES. Setelah dihitung dan di ukur melalui satu proses yang panjang, kayu lelang Terdakwa diperiksa dan disesuaikan dengan Risalah Lelang yang ada, Terdakwa bertemu dengan KAPOLRES yang pada saat itu bernama Bapak Reffy dan menanyakan bagaimana dengan kayu-kayu hasil lelang milik Terdakwa yang di police line oleh Petugas Polres Ketapang, padahal disekitar Ketapang banyak Sawmill yang menyimpan hasil kayu illegal. Pada saat pemeriksaan Terdakwa di Polres Ketapang Terdakwa bertanya apakah salah jika Terdakwa membeli kayu lelang? dimana proses tersebut memakan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sampai dengan saat Police Line dilepas;

- Terdakwa menyatakan Sawmill Ketapang Timber adalah Perusahaan Perorangan milik Terdakwa pribadi dan PT. Gelora Indonesia adalah Perseroan Terbatas, dimana Terdakwa juga sebagai pemegang saham di dalamnya, jadi sama sekali tidak ada hubungan antara PT. Gelora Indonesia dengan Sawmill Ketapang Timber;

- Terdakwa menyatakan, tidak pernah ada hubungan dengan H. Farid. Memang H. Farid pernah datang kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh Saudara SUJADI alias ATIAN, untuk membeli kayu lelang Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan H. Farid untuk menghubungi Saudara Asnawar karena Terdakwa sepenuhnya telah menyerahkan kayu-kayu hasil pembelian lelang tersebut kepada Asnawar;

- Terdakwa menyatakan, SUJADI alias ATIAN adalah orang yang membawa H. Farid kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta Sujadi dan H. Farid untuk ketemu dengan Asnawar. Jadi keterkaitannya adalah masalah PEMBELIAN KAYU LELANG Terdakwa. Sujadi membawa H. Farid sampai ke Pontianak. Terdakwa tidak mengizinkan mereka masuk rumah Terdakwa di Pontianak. Kemudian Terdakwa mengajak mereka makan bubur ikan di depan rumah Terdakwa;

- Terdakwa menyatakan, tidak ingat jumlah total kayu yang dimenangkan dari lelang, mungkin ribuan meter kubik. Semua kayu lelang berikut dokumennya oleh Terdakwa dititipkan kepada Asnawar sebagai penyewa di Sawmill Ketapang Timber. Sebenarnya Terdakwa mengikuti lelang bukan untuk mencari keuntungan, Terdakwa mengikuti lelang hanya untuk menyelamatkan HPH Terdakwa yang dijarah oleh para pelaku illegal logging;

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kayu hasil lelang milik Terdakwa yang sudah dititipkan di Sawmill Ketapang Timber tersebut dijual kepada siapa;

- Terdakwa menyatakan, pernah menerima uang sewa Sawmill Ketapang Timber dan seingat Terdakwa menerima sebanyak 3 kali masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada yang diterima secara tunai atau langsung dan ada yang dikirim melalui ATM, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 5 Mei 2007, Terdakwa menerima pembayaran dari Asnawar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim melalui ATM, tepatnya 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 7 Mei 2007 di Jakarta, setelah Asnawar mendampingi Tim dari Mabes Polri ke Gunung Lawang. Uang yang diterima oleh Terdakwa belum termasuk uang hasil penjualan kayu lelang milik Terdakwa yang dikirim melalui Bank dengan total keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menyatakan, tidak mengetahuinya barang bukti kayu sebanyak 108 M3 (seratus delapan meter kubik) yang berada di Sawmill Ketapang Timber. Pada saat Terdakwa dilimpahkan oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa sempat bersama sama Polisi Polres Ketapang dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Katapang pergi ke Sawmill Ketapang Timber untuk melihat barang bukti kayu tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui persis, maka Terdakwa tidak berani mengatakan kayu tersebut milik siapa;

- Terdakwa menyatakan, tidak mengetahui tentang transaksi yang terjadi antara Asnawar dan SUJADI alias ATIAN untuk masalah pengiriman kayu dari Sawmill Ketapang Timber ke Lamongan Jawa Timur;

- Terdakwa menyatakan tidak mengetahui adanya Perjanjian antara Stevanus atau Akiam yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia dengan H. Farid dan Terdakwa tidak pernah melihat Perjanjian maupun tanda tangan H. Farid tersebut, kecuali pada saat pemeriksaan di Polres Ketapang yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa;

- Terdakwa menyatakan, Struktur Organisasi yang ditunjukan oleh Majelis Hakim adalah Struktur Organisasi untuk PT. Prima Sawitindo yang masih dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan. Struktur Organisasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembagian tugas dalam pengolahan kayu wes dari HPH milik Terdakwa. Terdakwa mengakui telah menandatangani Struktur tersebut;

- Terdakwa menyatakan, Akta Pendirian PT. Gelora Indonesia yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar adanya;

- Terdakwa menyatakan, foto yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dalam pesidangan adalah pada saat Terdakwa melakukan rapat untuk membicarakan rencana realisasi HPH yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan yang diadakan di Cibubur. Dalam foto tersebut ada SUJADI alias ATIAN dan H. Farid, sementara untuk yang lainya Terdakwa tidak terlalu mengenalinya dan yang di atas meja adalah peta lokasi HPH milik Terdakwa;

- Terdakwa menyatakan, Asnawar tidak pernah bekerja dan di gaji oleh PT. Gelora Indonesia, namun Asnawar sering diberi uang oleh Terdakwa secara pribadi. Terdakwa mempunyai hubungan baik dengan Asnawar sejak kurang lebih tahun 2002/2003, dia adalah mantan karyawan Alas Kusuma yang sering dimintai Terdakwa untuk membantu memesankan tiket Pesawat Ketapang–Pontianak atau sebaliknya;

- Terdakwa menyatakan, antara Terdakwa dan Asnawar tidak pernah ada kesepakatan apapun di luar perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan di depan Notaris, namun Terdakwa berpesan kepada Asnawar agar mengurus kayu lelang milik Terdakwa jika ada yang mau membelinya. Terdakwa mengetahui bahwa kayu lelang milik Terdakwa pasti ada hasilnya jika dijual, namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut campur dalam proses penjualan kayu lelang tersebut;

- Terdakwa menyatakan, PT. Gelora Indonesia hanya bergerak di bidang Kontraktor dan Penyewaan Alat-Alat Berat dan tidak melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan;

- Terdakwa menyatakan, tidak pernah mengirimkan Short Message Service (SMS) kepada Sujadi alias Atian sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam persidangan;

- Terdakwa menyatakan, dalam setiap pembelian kayu lelang, Terdakwa selalu menggunakan PO. INTERNUSA JASATAMA dan Terdakwa bertindak selaku penerima kuasanya. Terdakwa tidak pernah membeli kayu lelang atas nama PT. INTERNUSA JASATAMA;

- Terdakwa menyatakan, TIDAK PERNAH MENYURUH SUJADI alias ATIAN untuk membeli kayu atau menerima kayu yang tidak memiliki dokumen yang sah yang berasal dari masyarakat Ulu Tayap dan Landai;

- Terdakwa menyatakan, Perjanjian Sewa Menyewa atas Sawmill Ketapang Timber belum berakhir dan sampai dengan sekarang belum ada serah terima pengembalian Sawmill tersebut secara resmi;

- Terdakwa menyatakan, jika ada suatu perbuatan yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA, apabila perbuatan itu merugikan PT. Gelora Indonesia, maka Terdakwa akan melapor kepada Pihak Yang Berwajib;

- Terdakwa menyatakan, tidak mengetahui jika SUJADI alias ATIAN dan ALAI telah membeli kayu tanpa dokumen dan kayu tersebut disimpan di Sawmill Ketapang Timber;

- Terdakwa menyatakan, memiliki saham di PT. Prima Sawitindo, dimana PT. Tersebut adalah pemegang ijin IUP-HHK yang lebih dikenal dengan istilah HPH seluas 15.000 Ha (lima belas ribu hektar).

- Terdakwa menyatakan, dalam dakwaan penuntut umum yang menyatakan bahwa Asnawar tidak pernah membayar uang sewa kepada terdakwa adalah TIDAK BENAR, karena ASNAWAR PERNAH MEMBAYAR UANG SEWA, seperti yang telah dijelaskan oleh terdakwa dalam persidangan;

- Terdakwa menyatakan, bukti kwitansi dan packing list yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Terdakwa tidak mengetahui tentang kwitansi dan packing list tersebut;

IV. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM : 182/KETAP/072008 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 17 Desember 2008, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY WONG telah tebukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat 3 huruf (f) Jo Pasal 78 ayat 5 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONY WONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dua lembar pembukuan keuangan perusahaan Ketapang Timber dengan Nomor account 1500/820/ATN.

2. Satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 612.590.100.

3. Satu lembar kwitansi pengembalian ke ATIAN tertanggal 21 Desember 2006 senilai Rp. 17.300.000.

4. Satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 6.439.414.

5. 12 lembar packing list an. Suplier ATIAN tanggal 15 Januari 2007.

6. 10 lembar packing list an Suplier ALAI tanggal 17 Desember 2006.

7. 8 lembar packing list An Suplier Edy S bulan Desember 2006.

8. Satu lembar pas foto ukuran 3 R gambar antara TONY WONG dengan rekan Bisnis mengadakan pertemuan, foto tersebut diambil di rumah Sdr. TONY WONG di Cibubur Jakarta.

9. Satu lembar surat perjanjian tertanggal Ketapang 19 September 2007.

10. Satu lembar surat hasil rapat 10 Febrari 2007.

11. Satu lembar kwitansi tanggal 5 Jan 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

12. Satu lembar kwitansi tanggal 7 Jan 2007 senilai Rp. 90.000.000,-

13. Satu lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 24 Januari 2007.

14. Satu lembar kwitansi tanggal 31 Jan 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

15. Satu lembar surat hasil rapat 10 Febrari 2007.

Tersebut di atas terlampir dalam berkas perkara.

- Satu unit Handphone merk Nokia Type 6270 yang berisikan SMS dari TONY WONG. Dikembalikan kepada pemiliknya SUJADI alias ATIAN.

- Kayu dengan jenis Meranti sebanyak 637 keping atau 20,9720 M3, kayu jenis Bengkirai sebanyak 879 keping atau 87,5692 M3 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.516 Keping atau kurang lebih 108, 5412 M3 Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

V. ANALISA FAKTA

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti tertulis, maka kami sampaikan analisa fakta antara kesesuaian masing-masing keterangan saksi, kesesuaian masing-masing keterangan saksi dengan Terdakwa, kesesuaian masing-masing keterangan saksi dengan bukti tertulis, kesesuaian masing-masing keterangan saksi dan Terdakwa dengan bukti tertulis dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah sesuai jika dikaitkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. TENTANG HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA MENYEWA, PEMBAYARAN UANG SEWA DAN KAYU HASIL PEMBELIAN LELANG MILIK TERDAKWA & KEPEMILIKAN KAYU 108 M3 :

a. Tentang PERJANJIAN SEWA MENYEWA :

Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dan Saksi Asnawar, dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EFENDY BASUKI alias FENDI bin BASUKI sebagai karyawan PT. Gelora Indonesia, menyatakan bahwa Sawmilll Ketapang Timber telah di sewa oleh Asnawar dan yang bertangungjawab adalah Asnawar.

- Bahwa keterangan tersebut adalah sesuai dengan keterangan Saksi ASNAWAR yang menyatakan bahwa, hubungannya dengan Terdakwa hanya berupa hubungan sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber. Sewa menyewa tersebut terjadi pada Agustus 2006, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya.

-Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi Asnawar tersebut, dimana Terdakwa dalam persidangan menyatakan,bahwa sehubungan dengan proses verifikasi HPH milik Terdakwa yang sudah disetujui oleh Departemen Kehutanan, menjadikan Terdakwa harus memiliki banyak waktu untuk tinggal di Jakarta. Sehingga Terdakwa tidak ada waktu lagi untuk tinggal di Ketapang dan ASNAWAR SENDIRI YANG MEMINTA KEPADA TERDAKWA UNTUK DAPAT MENYEWA SAWMILL KETAPANG TIMBER, untuk itu dibuatlah Akta Sewa Menyewa dihadapan AGUNG SRI SADONO, SH. Notaris di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2006. Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam semua kegiatan di Sawmill Ketapang Timber sejak disewakan kepada Asnawar. Terdakwa tidak pernah menandatangani Permohonan Penerbitan SKSHH dan yang dijadikan bukti, bukanlah tanda tangan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menyewakan Ketapang Timber, Terdakwa sekaligus menitipkan kayu-kayu hasil lelang beserta dokumennya kepada Asnawar selaku Penyewa Sawmill Ketapang Timber;

- Bahwa, Saksi DJAMALUDIN BIN AMRAN MUKTAR telah menyatakan bahwa Saksi bekerja sebagai tukang teli di Sawmill Ketapang Timber pada tahun 2006 dan Saksi dipekerjakan oleh Asnawar dan Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa;

- Bahwa Saksi JAHUDIN bin MAYOYO dalam keterangannya menyampaikan, Saksi tidak tahu Sawmill Ketapang Timber milik siapa namun lokasi tersebut adalah milik Terdakwa hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa pernah datang ke Sawmill Ketapang Timber, Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 3 (tiga) kali dengan sidang hari ini. Saksi kenal dengan ASNAWAR YANG MENYEWA Sawmill Ketapang Timber;

- Bahwa Saksi Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., , menerangkan pasal dalam perjanjian tidak menjadi persoalan dalam hukum pidana, persoalannya adalah dalam Show Room Mobil tersebut merupakan tempat penyimpanan mobil hasil Penadahan . pada titik tersebut Show Room disewakan kepada orang lain, maka hubungan sewa menyewa tersebut tentunya adalah masalah hukum Perdata. Sepanjang Show Room Mobil tersebut disewakan, maka tanggungjawab hukumnya jatuh kepada Penyewa. Saya memiliki mobil, lalu mobil saya disewakan, ternyata mobil saya yang disewa tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka saya tidak dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta. Dari sisi hukum pidana, maka alat itu, Show Room Mobil tersebut di bawah penguasaan si Penyewa, maka tanggungjawab dari sisi hukum pidana adalah si Penyewa dan si Pemberi sewa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.;

- Bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Terdakwa di dalam persidangan, yakni ASLI AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA NO. 32, YANG DIBUAT OLEH AGUNG SRI SADHONO, S.H., NOTARIS DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2006 (VIDE BUKTI T-5);

- Bahwa setelah terjadi sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber antara Terdakwa dan ASNAWAR, sebagai Penyewa, ASNAWAR pernah mendapatkan masalah hukum, dimana Asnawar terbukti telah melakukan tindak pidana “menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah”. Hal ini sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KETAPANG NO. 252/PID.B/2006/PN.KTP, TERTANGGAL 9 APRIL 2007 DAN DIPERKUAT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NO.95/PID/2007/PT.PTK, TERTANGGAL 4 JULI 2007 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, NO. 24/PID.SUS/2008, TERTANGGAL 19 FEBRUARI 2008 (VIDE BUKTI T-7A S/D BUKTI T-7C). Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa :

Asnawar sebagai penyewa Sawmill Ketapang Timber terbutki telah melakukan tindak pidana “Menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, yakni Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

Sehubungan dengan keterangan dari beberapa Saksi dan Ahli yang disampaikan dalam persidangan tersebut diatas, terungkap suatu fakta yang sah dan meyakinkan bahwa Sawmill Ketapang Timber milik Terdakwa telah disewa oleh Asnawar, sewa menyewa antara Asnawar dan Terdakwa yang di buat di hadapan Agung Srisadono, SH, Notaris di Ketapang, sebagaimana tercatat dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32, tertanggal 24 Agustus 2006, secara hukum adalah SAH dan MENGIKAT terhadap masing-masing pihak yang membuatnya.

Bahwa adalah benar apa yang disampaikan oleh Saksi Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa, Sepanjang Show Room Mobil tersebut disewakan, maka tanggungjawab hukumnya jatuh kepada Penyewa. Hal ini mengandung pengertian bahwa sepanjang Perjanjian sewa Menyewa Antara Terdakwa dan Asnawar masih berjalan, maka tanggung jawab atas Sawmill Ketapang Timber tersebut adalah berada pada tangan Penerima sewa dalam hal ini Asnawar. Berdasarkan fakta di persidangan Hubungan sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber belum berakhir karena belum ada Berita Acara Serah Terima Pengembalian, sebagaimana diakui oleh Para Pihak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 24/Pid.Sus/2008, tertanggal 19 Februari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.95/PID/2007/PT.PTK, tertanggal 4 Juli 2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 252/Pid.B/2006/PN.KTP, tertanggal 9 April 2007, yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) , bahwa ASNAWAR sebagai penyewa Sawmill Ketapang Timber adalah orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, baik secara Pidana maupun Perdata terhadap Sawmill Ketapang Timber.

b. Tentang PEMBAYARAN UANG SEWA SAWMILL KETAPANG TIMBER :

Bahwa terdapat keterangan yang saling menguatkan mengenai pembayaran uang sewa Sawmill Ketapang Timber yang dilakukan oleh Saksi ASNAWAR kepada Terdakwa sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Sewa Menyewa No. 32, tertanggal 24 Agustus 2006, disebutkan bahwa pihak kesatu dan Pihak Kedua dengan ini telah sepakat dan setuju bahwa harga sewa menyewa perusahaan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah setiap bulannya dan pembayaran akan dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap bulannya dan untuk tanda bukti penerimaanya Pihak Pertama akan berikan kwitansi sebagai tanda bukti penerimaanya yang sah;

- Saksi ASNAWAR dalam persidangan menerangkan bahwa, sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber terjadi pada tanggal 24 Agustus 2006, dengan jangka waktu selama 3 tahun dan uang sewa sebesar Rp. 10. 000.000,- setiap bulannya. Saksi Asnawar pernah beberapa kali membayar uang sewa kepada Terdakwa, namun lupa kapan persisnya pembayaran tersebut dilakukan. Pembayaran Tersebut pernah dilakukan secara tunai (langsung) dan via ATM.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan, bahwa pernah menerima uang sewa Sawmill Ketapang Timber dan seingat Terdakwa menerima sebanyak 3 kali masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada yang diterima secara tunai atau langsung dan ada yang dikirim melalui ATM, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sehubungan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, berkaitan dengan pembayaran uang Sewa Menyewa Sawmill Ketapang Timber, Asnawar sebagai Penyewa Sawmill sudah melakukan pembayaran dan keterangan tersebut di dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa Tony Wong, dimana Terdakwa telah menerima sebanyak 3 kali masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada yang diterima secara tunai atau langsung dan ada yang dikirim melalui ATM, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaaan saksi-saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Ketapang dan dijadikan acuan oleh Penuntut Umum, bahwa Saksi Asnawar belum pernah melakukan pembayaran atas uang sewa-menyewa Sawmill Ketapang Timber adalah perlu dikesampingkan dan tidak perlu lagi untuk dijadikan BAHAN PERTIMBANGAN oleh Majelis Hakim perkara ini;

- Bahwa apabila kita cermati, sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber antara Terdakwa Tony Wong dengan Asnawar adalah merupakan hubungan keperdataan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.;

c. Tentang PEMBELIAN KAYU HASIL LELANG MILIK TERDAKWA DI SAWMILLL KETAPANG TIMBER DAN KEPEMILIKAN KAYU 108 M3.

Bahwa Terdakwa Tony Wong, hanya memiliki kayu hasil Lelang yang di simpan di Sawmill Ketapang Timber dan untuk kayu yang lainnya Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, berdasarkan fakta yang terungkap di pesidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, di dalam persidangan, menyatakan, mengetahui SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI membeli kayu lelang milik Terdakwa Tony Wong, karena Saksi pernah membantu rekap kayu lelang yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN pada tahun 2006 dan Saksi lupa jumlah kayu yang direkap;

- Saksi ASNAWAR di dalam persidangan, menyatakan penggesekan kayu yang ada di Sawmill Ketapang Timber ada kayu lelang milik Terdakwa dan ada juga kayu yang Saksi terima dari SUJADI alias ATIAN dan ALAI. Terdakwa tidak pernah datang ke Sawmill ketapang Timber untuk melihat kayu lelang miliknya. Antara Saksi, Sujadi Alias Atian dan ALAI ada kerjasama memasukan kayu di Sawmill Ketapang Timber terkadang kayu tersebut atas nama Sujadi Alias Atian dan terkadang atas nama ALAI. Pada kenyataanya mereka bekerjasama dan menitipkan kayu untuk di gesek di Sawmill Ketapang Timber dan bukan bekerja di Sawmill Ketapang Timber. Selama Saksi menyewa Sawmill Ketapang Timber ada pengiriman ke Lamongan sebanyak 3 kali dan kayu tersebut adalah kayu lelang milik Terdakwa yang telah di beli oleh SUJADI Alias ATIAN dan kayu pribadi SUJADI Alias ATIAN. Pengiriman mendapatkan kayu dari siapa. Kayu sebanyak 108 M3 pada saat perkara Sujadi alias Atian di periksa di persidangan, posisi kayu tersebut berada di Sawmill Negeri Baru milik Agus dan kayu tersebut di akui oleh Sujadi alias Atian sendiri merupakan pembelian dari masyarakat desa Ulu tayap dan Landai. Pembelian kayu lelang oleh SUJADI alias ATIAN, SUJADI alias ATIAN juga membeli kayu dari masyarakat Desa Ulu Tayap dan Landai dan uang pembelian kayu tersebut diperoleh dari H. Farid, Saksi mengetahui hal tersebut karena SUJADI alias ATIAN pernah bilang sendiri kepada Saksi dan uang yang dikirim adalah kurang lebih Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) yang dikirim langsung ke rekeningnya. Saksi menerangkan ada packing list kayu milik SUJADI alias ATIAN, dan Packing list Terdakwa berbeda dengan yang ditunjukan oleh Majelis Hakim, yang ditunjukan oleh Majelis Hakim adalah packing list kayu milik SUJADI alias ATIAN dari Desa Ulu Tayap.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan, pada tanggal 29 Maret 2006 di AULA PEMDA KETAPANG, kemudian tanggal 29 April 2006 di Polres Ketapang. Setelah itu Terdakwa mengikuti pelelangan kayu yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Ketapang, untuk waktunya Terdakwa tidak ingat lagi. Kayu yang diperoleh dari hasil lelang tersebut, oleh Terdakwa disimpan di Sawmill Ketapang Timber. Terdakwa tidak mengetahuinya barang bukti kayu sebanyak 108 M3 (seratus delapan meter kubik) yang berada di Sawmill Ketapang Timber. Pada saat Terdakwa dilimpahkan oleh Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri Ketapang, Terdakwa sempat bersama sama Polisi Polres Ketapang dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Katapang pergi ke Sawmill Ketapang Timber untuk melihat barang bukti kayu tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui persis, maka Terdakwa tidak berani mengatakan kayu tersebut milik siapa. Antara Terdakwa dan Asnawar tidak pernah ada kesepakatan apapun di luar perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan di depan Notaris, namun Terdakwa berpesan kepada Asnawar agar mengurus kayu lelang milik Terdakwa jika ada yang mau membelinya. Terdakwa mengetahui bahwa kayu lelang milik Terdakwa pasti ada hasilnya jika dijual, namun Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut campur dalam proses penjualan kayu lelang tersebut. Terdakwa TIDAK PERNAH MENYURUH SUJADI alias ATIAN untuk membeli kayu atau menerima kayu yang tidak memiliki dokumen yang sah yang berasal dari masyarakat Ulu Tayap dan Landai;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, ASNAWAR dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan tersebut, terungkap fakta bahwa bahwa KAYU LELANG yang berada di Sawmill Ketapang Timber adalah MILIK Terdakwa dimana Terdakwa dan sehubungan dengan adanya proses pengurusan HPH milik Terdakwa di Departemen Kehutanan, membuat Terdakwa tidak memiliki banyak waktu lagi untuk tinggal di Ketapang dan atas permintaan Saksi Asnawar, Terdakwa menyewakan Sawmill Ketapang Timber kepada Asnawar sesuai dengan Akta Notaris No. 32, tertanggal 24 Agustus 2006 dan sekaligus menitipkan kayu hasil lelang milik Terdakwa berikut dokumennya untuk dilakukan pengurusan oleh Asnawar.

Berdasarkan fakta persidangan, bahwa di luar kayu hasil lelang milik Terdakwa yang terdapat di Sawmill Ketapang Timber adalah kayu milik SUJADI alias ATIAN yang diperoleh dari Desa Ulu Tayap dan Landai, termasuk juga kayu 108 M3.

Berdasarkan hal tersebut TIDAK ADA FAKTA dan BUKTI HUKUM apapun yang menyatakan bahwa KAYU 108 M3 tersebut adalah milik Terdakwa, namun sebaliknya dalam persidangan terungkap bahwa kayu 108 M3 adalah milik SUJADI ALIAS ATIAN.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 147/Pid.B/2007/PN KTP tertanggal 17 Januari 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Propinsi Kalimantan Barat No. 54/Pid/2008/PT. PTK tertanggal 8 April 2008 dengan Terdakwa SUJADI ALIAS ATIAN dalam putusannya telah disebutkan bahwa SUJADI ALIAS ATIAN telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMembeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” (vide Bukti T-8A dan Bukti T-8B). Dalam putusan tersebut TIDAK MENYEBUTKAN ADANYA KETERKAITAN ANTARA SUJADI ALIAS ATIAN DENGAN TERDAKWA TONY WONG.

Dalam peridangan Saksi Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., menerangkan bahwa ada beberapa bentuk penyertaan sepanjang yang melakukan lebih dari satu orang, jadi ada medepelgen atau turut serta melakukan, ada doen plegen atau menyuruh melakukan, ada uitloker atau mengajurkan melakukan ada yang bentuknya pembantuan. Masing – masing mempunyai syarat-syarat dan unsur-unsur. Jika dilihat pada MEDEPLEGEN INISIATIF ITU DATANG DARI KEDUANYA DARI MENYURUH MELAKUKAN dan YANG MELAKUKAN, sangat berbeda pada yang menganjurkan.. Selanjutnya Saksi Ahli menerangkan bahwa TANPA DENGAN ADANYA UNSUR PENYERTAAN DALAM SUATU DAKWAAN ITU BERARTI PERKARA ITU BERDIRI SENDIRI DAN PELAKU TERSEBUT ADALAH PELAKU TUNGGAL.

Selanjutnya Saksi Ahli menerangkan BAHWA DAPAT DIKATAKAN SUATU PENYERTAAN JIKA KEDUA-DUANYA MENCANTUMKAN PASAL 55 KUHP MAKA HAL TERSEBUT MERUPAKAN PENYERTAAN NAMUN JIKA SALAH SATU ORANG SAJA YANG MENCANTUMKAN PASAL 55 KUHP, MAKA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN PENYERTAAN DAN TIDAK BISA DIKAITKAN DENGAN TERDAKWA YANG LAIN. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa TIDAK DAPAT DIKAITKAN atau DINYATAKAN SECARA BERSAMA-SAMA melakukan tindak pidana dengan SUJADI alias ATIAN dan ASNAWAR.

2. TENTANG HUBUNGAN PT. GELORA INDONESIA DENGAN SAWMILL KETAPANG TIMBER.

Bahwa PT. Gelora Indonesia adalah merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dimana Terdakwa dalam perusahaan tersebut bertindak sebagai Direktur dan sekaligus sebagai Pemegang saham, sementara Sawmill Ketapang Timber adalah merupakan Perusahaan Perorangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk tempat pengolahan kayu rimba dari Hak Pengelolaan Hutan (HPH) milik terdakwa yang sedang dalam proses ferifikasi di Departemen Kehutanan, namun sebelum kegiatan tersebut berjalan, sementara digunakan untuk pengolahan kayu hasil lelang milik terdakwa, namun pada akhirnya disewakan kepada Asnawar, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI dalam persidangan menyatakan, PT. GELORA INDONESIA MERUPAKAN PERUSAHAAN RENTAL ALAT – ALAT BERAT DAN KONTRAKTOR PEMBUATAN JALAN DAN BUKAN BERGERAK DI BIDANG PERKAYUAN. Tony Wong merupakan pemilik dari Sawmill Ketapang Timber dan belum pernah datang dan melihat Sawmill tersebut. Antara SAWMILL KETAPANG TIMBER dengan PT. GELORA INDONESIA adalah tidak memiliki hubungan. SAWMILL KETAPANG TIMBER bukan Perseroan Terbatas.

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR di dalam persidangan menyatakan, pernah bekerja di PT Gelora Indonesia pada TAHUN 2004, saat itu untuk pembukaan jalan dan membantu mekanis, Saksi bekerja di PT. Gelora Indonesia tidak lama setelah itu berhenti;

- Bahwa Terdakwa Tony Wong dalam persidangan menyatakan, keterkaitan Terdakwa dengan Ketapang Timber adalah bahwa, Ketapang Timber merupakan Perusahaan Perorangan, yang dibeli oleh Terdakwa pada Bulan Februari 2006, dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat pengolahan kayu rimba dari HPH yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan. Akta Pendirian PT. Gelora Indonesia yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar adanya. PT. Gelora Indonesia hanya bergerak di bidang Kontraktor dan Penyewaan Alat-Alat Berat dan tidak melakukan kegiatan usaha di bidang perkayuan;

Sehubungan keterangan dari Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR dan Keterangan Terdakwa TONY WONG, terungkap fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi sebagai berikut:

Bahwa PT. Gelora Indonesia merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bidang usahanya adlah bergerak dalam bidang Kontraktor dan Penyewaan Alat-Alat Berat. Gelora Indonesia tidak pernah bergerak dalam bidang perkayuan karena PT. Gelora Indonesia tidak memiliki izin-izin khusus untuk bergerak dalam bidang perkayuan. Sementara untuk Sawmill Ketapang Timber adalah merupakan Perusahaan Perorangan milik Terdakwa yang tujuan utamanya adalah untuk digunakan sebagai tempat pengolahan kayu rimba dari HPH yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan, namun sebelum rencana tersebut berjalan sementara Terdakwa TONY WONG gunakan untuk penyimpanan dan pengolahan kayu hasil lelang milik Terdakwa. Antara PT. Gelora Indonesia dengan Sawmill Ketapang Timber, adalah tidak memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain.

Sehubungan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa PT. Gelora Indonesia bergerak dalam bidang perkayuan dan sebagai pemilik Sawmill Ketapang Timber adalah sama sekali sangat tidak beralasan, mengada-ngada dan hanya merupakan asumsi-asumsi belaka dari Penuntut Umum tanpa didasarkan pada dasar hukum dan bukti yang kuat. Oleh karena itu dalil yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan.

3. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERDAKWA, ASNAWAR, SUJADI ALIAS ATIAN, EDY LIM ALIAS ALAI, STEVANUS ALIAS AKIAM DAN H. FARID.

- Bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI dalam sidang menyatakan, kenal dengan SUJADI alias ATIAN (SUJADI) dan EDY LIM alias ALAI serta TIDAK ADA HUBUNGAN KERJA, hanya kenal saja dan mereka bukan pegawai PT. Gelora Indonesia. mengetahui SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI MEMBELI KAYU lelang milik Terdakwa TONY WONG, karena Saksi pernah membantu rekap kayu lelang yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN pada tahun 2006 dan Saksi lupa jumlah kayu lelang yang direkap. Bendahara (Keuangan) PT. GELORA INDONESIA adalah AHUY. Saksi tidak mengetahui kayu – kayu lain yang dibeli oleh SUJADI alias ATIAN, selain membeli kayu lelang milik Terdakwa TONY WONG. Saksi TIDAK KENAL dengan H. FARID dan STEVANUS alias AKIAM.

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR dalam persidangan menyatakan bahwa, hanya sebatas bekerja sebagai tukang teli di Sawmill Ketapang Timber pada tahun 2006 dan Saksi dipekerjakan oleh Asnawar. Saksi menerangkan tidak kenal dengan ALAI dan tidak pernah bertemu dengannya. Saksi tidak kenal dengan AKUN dan tidak pernah bertemu dengannya. Tidak kenal dengan STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID;

- Bahwa Saksi JAHUDIN bin MAYOYO, dalam persidangan menyatakan, bekerja di Sawmill Ketapang Timber sebagai penjaga malam, kenal dengan ASNAWAR YANG MENYEWA Sawmilll Ketapang Timber.

- Saksi ASNAWAR dalam persidangan menyatakan, kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya ada hubungan sewa menyewa Sawmilll Ketapang Timber. Sewa menyewa tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 2006, dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya. Saksi mendatangi Terdakwa untuk menyewa Sawmill Ketapang Timber dan setelah itu Saksi bersama-sama Terdakwa datang ke Notaris untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa. Penggesekan kayu yang ada di dalam Sawmill Ketapang Timber, ada kayu lelang milik Terdakwa dan ada juga kayu yang Saksi terima dari SUJADI alias ATIAN dan ALAI. Selama Saksi menyewa Sawmill Ketapang Timber, ada pengiriman ke Lamongan sebanyak 3 (tiga) kali, dan kayu tersebut adalah kayu lelang milik Terdakwa yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN dan kayu pribadi SUJADI alias ATIAN. Pengiriman dilakukan oleh SUJADI alias ATIAN sendiri. Antara Saksi, SUJADI alias ATIAN dan ALAI ada kerjasama memasukan kayu di Sawmill Ketapang Timber terkadang kayu tersebut atas nama SUJADI alias ATIAN dan terkadang atas nama ALAI. Saksi menerangkan SUJADI alias ATIAN dan ALAI mendapat uang dari H. FARID, Saksi kenal dengan H. Farid dan pernah bertemu di Cibubur, Jakarta, bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi bertemu di Jakarta untuk membicarakan wes dan Izin HPH yang akan diperoleh oleh PT. Prima Sawitindo.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan, Ketapang Timber merupakan Perusahaan Perorangan, yang dibeli oleh Terdakwa pada Bulan Februari 2006, dengan tujuan untuk digunakan sebagai tempat pengolahan kayu rimba dari HPH yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan. sehubungan dengan proses verifikasi HPH milik Terdakwa yang sudah disetujui oleh Departemen Kehutanan, menjadikan Terdakwa harus memiliki banyak waktu untuk tinggal di Jakarta. Sehingga Terdakwa tidak ada waktu lagi untuk tinggal di Ketapang dan ASNAWAR SENDIRI YANG MEMINTA KEPADA TERDAKWA UNTUK DAPAT MENYEWA SAWMILLL KETAPANG TIMBER, untuk itu dibuatlah Akta Sewa Menyewa dihadapan Agung Sri Sadono, SH. Notaris di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2006.Terdakwa tidak pernah ada hubungan dengan H. Farid. Memang H. Farid pernah datang kepada Terdakwa yang pada saat itu dibawa oleh Saudara SUJADI alias ATIAN, untuk membeli kayu lelang Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan H. Farid untuk menghubungi Saudara Asnawar karena Terdakwa sepenuhnya telah menyerahkan kayu-kayu hasil pembelian lelang tersebut kepada Asnawar. Terdakwa tidak mengetahui tentang transaksi yang terjadi antara Asnawar dan SUJADI alias ATIAN untuk masalah pengiriman kayu dari Sawmill Ketapang Timber ke Lamongan Jawa Timur. Jika ada suatu perbuatan yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA, apabila perbuatan itu merugikan PT. Gelora Indonesia, maka Terdakwa akan melapor kepada Pihak Yang Berwajib

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR, ASNAWAR dan Terdakwa TONY WONG, yang ada di persidangan, terungkap fakta behwa, hubungan antara Terdakwa dan dengan ASNAWAR, adalah hanya memiliki hubungan Sewa Menyewa Sawmill Ketapang Timber, dimana Terdakwa TONY WONG adalah sebagai Pemilik Sawmill, telah menyewakan Sawmill kepada Saksi ASNAWAR atas permintaan Saksi ASNAWAR sendiri. Sehubungan dengan adanya proses verfikasi HPH milik Terdakwa yang sudah disetujui oleh Departemen Kehutanan, membuat Terdakwa harus banyak tinggal di Jakarta tidak ada waktu lagi untuk tinggal di Ketapang. Oleh karena itu sangat beralasan apabila ketika ada permintaan dari ASNAWAR untuk menyewa Sawmill, Terdakwa menyetujuinya dan Akta Sewa Menyewa No. 32, tertanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat oleh Agung Sri Sadono, S.H., Notaris di Pontianak adalah merupakan bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Disamping hubungan sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber, Terdakwa juga menitipkan kayu yang diperoleh dari hasil lelang yang dimiliki Terdakwa TONY WONG kepada Saksi ASNAWAR, untuk dilakukan pengurusan.

Bahwa antara Terdakwa TONY WONG dengan SUJADI alias ATIAN EDY LIM alias ALAI dan H. FARID apabila melihat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, hubungannya adalah bahwa SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI dan H. FARID, adalah hanya merupakan hubungan JUAL BELI KAYU LELANG MILIK TERDAKWA yang ada di Sawmill Ketapang Timber. SUJADI alias ATIAN bersama H. FARID pernah datang menemui Terdakwa TONY WONG di Cibubur, Jakarta untuk pembelian kayu lelang milik Terdakwa. Sehubungan dengan Sawmill sudah disewakan dan kayu hasil lelang berikut dokumennya sudah dititipkan kepada Asnawar, Terdakwa meminta agar SUJADI alias ATIAN dan H. FARID menemui ASNAWAR. Oleh karena itu tidak ditemukan fakta lain bahwa SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, adalah merupakan karyawan dari perusahaan milik Terdakwa, baik di PT. Gelora Indonesia, maupun Sawmill Ketapang Timber pada saat atau sebelum Sawmill disewakan kepada Asnawar.

Bahwa antara Terdakwa TONY WONG dengan STEVANUS alias AKIAM apabila mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak ditemukan fakta bahwa STEVANUS alias AKIAM, bekerja dan menjadi karyawan dari perusahaan Terdakwa, baik PT. Gelora Indonesia maupun Sawmill Ketapang Timber, adapun perjanjian full dokumen, tanggal 19 September 2006 tersebut yang dibuat oleh STEVANUS alias AKIAM dengan mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia, adalah sama sekali tidak benar. Apabila perjanjian tersebut benar-benar atas nama PT. Gelora Indonesia tentunya STEVANUS alias AKIAM sebelumnya harus mendapatkan surat kuasa atau surat penunjukan dari Terdakwa sebagai Direktur atau yang bertanggung jawab dari PT. Gelora Indonesia, namun sebaliknya fakta yang terungkap bahwa Terdakwa TONY WONG tidak mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID tersebut.

4. TENTANG PERJANJIAN FULL DOKUMEN JUAL BELI KAYU ANTARA STEVANUS ALIAS AKIAM DENGAN H.FARID.

Perjanjian Full Dokumen yang dibuat oleh dan antara STEVANUS alias AKIAM dengan H. FARID, fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI dalam persidangan menyatakan, TIDAK KENAL dengan H. FARID dan STEVANUS alias AKIAM. Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian antara STEVANUS alias AKIAM dengan H. FARID;

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR dalam persidangan menyatakan tidak kenal dengan STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID;

- Saksi ASNAWAR dalam persidangan menyatakan, tidak kenal dengan STEVANUS alias AKIAM, dan Saksi tidak tahu STEVANUS alias AKIAM bekerja dimana. Saksi tidak mengetahui perjanjian jual beli kayu full dokumen antara STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID.

- Bahwa Terdakwa TONY WONG, dalam persidangan menyatakan, tidak mengetahui adanya Perjanjian antara STEVANUS alias AKIAM yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia dengan H. FARID dan Terdakwa tidak pernah melihat Perjanjian maupun tanda tangan H. FARID tersebut, kecuali pada saat pemeriksaan di Polres Ketapang yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa. Menurut Keterangan Terdakwa jika ada suatu perbuatan yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA, apabila perbuatan itu merugikan PT. Gelora Indonesia, maka Terdakwa akan melapor kepada Pihak Yang Berwajib.

Bahwa Dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Bukti T-10), disebutkan, bahwa. “Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan Perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan “Yang dimaksud kuasa adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

- Berakitan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., dalam persidangan memberikan keterangan, bahwa, hukum pidana hanya mengambil batas – batas dari pertanggung jawaban dari segi korporasi, Hukum Indonesia menganut sistem delegasi. Saksi Ahli menerangkan tentunya yang bertanggung jawab adalah yang bersangkutan karena tidak ada Kuasa kepada karyawan tersebut, namun jika ada Kuasa dari Direksi perseroan maka tanggung jawab pidananya ada pada Direksi sebagai orang yang memberikan perintah kepada karyawan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang disampaikan Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR, ASNAWAR, Terdakwa TONY WONG dan Saksi Ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H., Perjanjian Full dokumen, yang di buat oleh STEVANUS alias AKIAM yang mengatasnamakan PT. Gelora Indonesia dan Saksi H. FARID, tanggal 19 September 2006 tersebut, adalah TIDAK BENAR, Terdakwa TONY WONG, sebagai Direktur PT. Gelora Indonesia tidak pernah membuat dan memberikan Surat Kuasa untuk membuat perjanjian apapun kepada STEVANUS alias AKIAM dengan H. FARID. Oleh karena itu dalil yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan yang mengataakan, bahwa “perjanjian tanggal 19 September 2006 tersebut, yang bertandatangan antara STEVANUS alias AKIAM yang mewakili PT. Gelora Indonesia dan Saksi H. FARID” adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti yang cukup dan kuat.

Penuntut Umum seharusnya dapat menguraikan terlebih dahulu sejauh mana hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Direktur PT. Gelora Indonesia, sehingga dapat persis mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa telah memberikan kuasa penuh atau belum kepada STEVANUS alias AKIAM untuk membuat dan menandatangani perjanjian tersebut, sehingga STEVANUS alias AKIAM benar-benar memiliki kewenangan untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dan mengingat Perjanjian yang ditandatangani oleh STEVANUS alias AKIAM tidak mendapatkan kuasa dari Terdakwa sebagai Direktur, dengan demikian Perjanjian Full Dokumen Jual Beli Kayu tersebut tidak bisa diatasnamakan dan atau dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Gelora Indonesia;

5. TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN HAK PENGELOLAAN HUTAN (HPH).

Struktur Organisasi Hak Pengelolaan Hutan (HPH), berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI dalam persidangan menyatakan, pernah diperlihatkan oleh Penyidik mengenai Struktur Organisasi PT. Prima Sawitindo yang sedang dalam perencanaan dan didalamnya ada nama Saksi, yang akan diberlakukan jika izin HPH milik Terdakwa TONY WONG telah diterbitkan. Saksi menyatakan jika izin HPH milik Pak TONY WONG turun, SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI akan menjadi bagian Divisi Loging. Saksi menyatakan bahwa ada STRUKTUR ORGANISASI YANG RENCANANYA AKAN DIGUNAKAN JIKA IZIN HPH TURUN. RENCANANYA STRUKTUR ORGANISASI ITU ADALAH UNTUK PT. PRIMA SAWITINDO.

- Saksi ASNAWAR dalam persidangan menyatakan, rapat yang diadakan di Cibubur, Jakarta, adalah untuk membahas rencana wes HPH PT. PRIMA SAWITINDO dan saksi lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa TONY WONG dalam persidangan, menyatakan, Struktur Organisasi yang ditunjukan oleh Majelis Hakim adalah Struktur Organisasi untuk PT. Prima Sawitindo yang masih dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan. Struktur Organisasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembagian tugas dalam pengolahan kayu wes dari HPH milik Terdakwa;

- Bahwa bukti tertulis yang telah diajukan dalam persidangan, adalah merupakan izin HPH yang dimiliki oleh Terdakwa untuk PT. Prima Sawitindo. (vide Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-19).

Sehubungan dengan keterangan saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, ASNAWAR dan Terdakwa TONY WONG sebagaimana disebutkan di atas, terungkap fakta hukum, bahwa Struktur Organisasi PT. Prima Sawitindo yang dipersiapkan dan akan digunakan jika izin HPH milik Terdakwa atas nama PT. Prima Sawitindo sudah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. Struktur Organisasi tersebut rencananya akan digunakan untuk pembagian tugas dalam pengolahan kayu wes dari HPH milik Terdakwa. Oleh karena itu hal tersebut memnunjukan bahwa Terdakwa TONY WONG dalam melakukan kegiatan usahanya dalam bidang perkayuan dilakukan secara legal dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. TENTANG FOTO UKURAN 3R : RAPAT DI CIBUBUR JAKARTA.

Foto ukuran 3R berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASNAWAR dalam persidangan menyatakan, rapat yang diadakan di Cibubur, Jakarta, adalah untuk membahas rencana wes HPH PT. PRIMA SAWITINDO dan saksi lupa kapan rapat tersebut dilaksanakan.

- Bahwa Terdakwa TONY WONG, dalam persidangan menyatakan, foto yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dalam pesidangan adalah pada saat Terdakwa melakukan rapat untuk membicarakan rencana realisasi HPH yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan yang diadakan di Cibubur, Jakarta Dalam foto tersebut ada SUJADI alias ATIAN dan H. FARID, sementara untuk yang lainya Terdakwa tidak terlalu mengenalinya dan yang di atas meja adalah peta lokasi HPH milik Terdakwa.

Sehubungan keterangan yang disampaikan oleh Saksi ASNAWAR dan Terdakwa TONY WONG dalam persidangan, apabila dicermati bahwa, foto yang ditunjukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah merupakan foto pada saat pertemuan yang diadakan di Cibubur, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh SUJADI alias ATIAN, H. FARID, ASNAWAR dan beberapa kawan-kawan SUJADI alias ATIAN. Adapun permasalahan yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah membahas mengenai izin HPH atas nama PT. Prima Sawitindo dan Terdakwa merupakan Pemegang Saham dalam PT. Prima Sawitindo. Dalam rapat tersebut, Terdakwa tidak mengetahui dan tidak terlibat pembahasan jual beli kayu. Oleh karena itu pernyataan Penuntut Umum dalam dakwaan dan atau Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengadakan rapat di Cibubur, Jakarta untuk membahas jual beli kayu yang tidak berdokumen karena kerjasama tersebut bisa berjalan dengan syarat apabila ijin HPH telah turun (terbit), adalah sama sekali tidak benar dan hanya merupakan asumsi-asumi dari Penuntut Umum belaka, tanpa ada didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sempurna.

7. TENTANG SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) DAN PO. INTERNUSA JASATAMA (BUKAN PT. INTERNUSA JASATAMA).

Berkaitan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MOHAMMAD HASAN dalam persidangan menerangkan, aksi menerangkan SKSHH pernah dilihat oleh Saksi di kantor karena yang menandatangani surat tersebut adalah Saksi. Tanda tangan tersebut adalah permintaaan dari PT. Internusa Jasatama, Saksi pernah datang ke PT. Internusa namun Saksi tidak mengetahui PT. Internusa milik siapa, untuk terbitnya SKSHH, perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Dinas Kehutanan dengan melampirkan DKO, Dokumen Lelang dan DHH. Saksi mengetahui PT. Internusa memiliki DKO disesuaikan dengan pengecekan di lapangan dan diambil contoh yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan. Saksi tidak mengetahui Sawmill Ketapang Timber milik siapa. Pada saat pengajuan DHH milik Terdakwa, Saksi lupa dan kurang memperhatikan mengenai siapa yang mengajukan dan menandatangani DHH tersebut, karena yang mengurus hal tersebut adalah Staf lain dan yang memberikan perintah kepada Saksi untuk menerbitkan SKSHH adalah Kepala Dinas Kehutanan yakni Bapak Syaiful, melalui Surat Perintah Tugas;

- Bahwa Terdakwa TONY WONG dalam persidangan menyatakan tidak pernah menandatangani Permohonan Penerbitan SKSHH dan yang dijadikan bukti, bukanlah tanda tangan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menyewakan Ketapang Timber, Terdakwa sekaligus menitipkan kayu-kayu hasil lelang beserta dokumennya kepada ASNAWAR selaku Penyewa Sawmill Ketapang Timber.

- Sebagaimana dari keterangan saksi MOHAMMAD HASAN yang telah membuat SKSHH atas nama PT. Internusa Jasatama, tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengajukan penerbitan SKSHH serta MENANDATANGANI SKSHH. Sehingga berdasarkan uraian tersebut SKSHH yang telah dijadikan Barang Bukti SKSHH SANGAT diragukan milik Terdakwa, karena Terdakwa dalam setiap pembelian kayu lelang bertindak sebagai kuasa PO. INTERNUSA JASATAMA dan Terdakwa tidak pernah membeli kayu lelang atas nama PT. Internusa Jasatama.

Bahwa antara PERSEROAN TERBATAS dan PERUSAHAAN PERORANGAN adalah sangat berbeda dan tidak bisa disamakan, karena akan mengakibatkan konsekwensi hukum yang berbeda dan sudah seharusnya Penuntut Umum sebagai penegak hukum Harus mengetahui hal ini.

VI. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa TONY WONG adalah dalam bentuk Subsidairitas, yaitu:

Primair :

Pasal 50 ayat 3 huruf (f) jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidair:

Pasal 50 ayat 3 huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebelum kami sampai pada pembahasan Bab VI tentang Analisa Yuridis, perlu kami memberikan pernyataan tentang masalah pembuktian secara yuridis.

ASAS PEMBUKTIAN

Mengenai pembuktian ini penting sekali untuk diketahui, terutama bagi Penuntut Umum, karena tugas utama Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP adalah untuk mencari dan mendapatkan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya tentang:

1. Perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh si Terdakwa;

2. Apakah perbuatan Terdakwa itu benar sesuai dengan yang didakwakan atau tidak;

3. Apakah perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana dan dapat dibuktikan sesuai dengan syarat-syarat dari hukum pembuktian atau tidak atau bukan merupakan perbuatan pidana;

4. Apakah perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu peraturan pidana atau tidak, perbuatan itu sesuai dengan suatu peraturan atau Undang-Undang atau tidak sesuai, atau perbuatan itu belum diatur oleh suatu Undang-Undang dan lain-lain ketentuan yang tentunya diperoleh dari alat-alat bukti yang ditemukan.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Kami berkeyakinan Majelis Hakim tentu telah mengetahui secara jelas, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 183 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistem pembuktian “Negatief Wettelijk Bewijs Theori”, yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat (bukan photo copy);

d. Petunjuk (aan wijzingen);

e. Keterangan Terdakwa.

2. Negatief Bewijs. Pengertian Negatief Bewijs yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya.

Tentang keterangan Saksi dalam Pasal 185 KUHAP disebutkan:

(1) “KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI IALAH APA YANG SAKSI NYATAKAN DALAM SIDANG.”

(2) “Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Dari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut “Unus Testis Nullus Testis”.

Selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, yaitu:

Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi.”

Sebaliknya walaupun ada 10 (sepuluh) orang saksi, tetapi antara saksi-saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lain, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti-bukti authentik yang lain, maka KETERANGAN SAKSI yang demikian HARUS DITOLAK atau dengan kata lain TIDAK DAPAT DIJADIKAN sebagai ALAT BUKTI.

Pada akhirnya Pasal 191 KUHAP dinyatakan secara tegas:

Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.

Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut juga memberi ketentuan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung (“ommiddelijkheid der bewijsvoering”).

Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “materiele waarheid” (kebenaran materil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul “Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk”, halaman 95, yaitu:

Dalam menelusuri kebenaran materil, maka berlaku suatu ASAS bahwa KESELURUHAN PROSES YANG MENGHANTARKAN kepada PUTUSAN HAKIM, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan ALAT BUKTI YANG SEMPURNA.”

Suatu azas yang disebut “IN DUBIO PRO REO” yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa). Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa “Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”, dapat diterapkan secara total objektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa TONY WONG.

Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (“Geen Straf Zonder Schuld”) atau “Anwijzigheid van alle Schuld” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam Hukum Pidana “Anwijzigheid van alle Materielle Wederrechtelijkheid” atau “Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materil”, suatu asas yang sangat berkembang dalam Hukum Pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana khusus seperti Illegal Logging yang sedang dihadapi.

Demikian teori-teori pembuktian ini kami sampaikan, bukan bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim, tetapi kami merasa sangat penting untuk menuangkannya dalam pembelaan ini, karena Sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah terlalu jauh menyimpang dari cara-cara pembuktian yang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kita anut.

Dalam menilai keterangan Seorang Saksi, hakim harus memperhatikan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP sebagai berikut :

Dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keeterangan itu dipercaya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, kami menyatakan SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM MENYAMPAIKAN ANALISA FAKTA DAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM TUNTUTANNYA ADALAH TIDAK BENAR & REKAYASA BELAKA, yaitu sebagai berikut :

(i) JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH MENYAMPAIKAN FAKTA-FAKTA YANG DIREKAYASA DAN DIMANIPULIR DENGAN FAKTA YANG TIDAK BENAR, antara lain adalah sebagai berikut:

- Pada keterangan EFENDI alias FENDI bin BASUKI, Penuntut Umum telah menyebutkan “Bahwa benar saksi kenal dengan SUJADI alias ATIAN dan ALAI karena sering main di suka bangun, di PT. Gelora Indonesia. Sedangkan keterangan saksi EFENDI alias FENDI bin BASUKI yang SEBENARNYA disampaikan dalam persidangan adalah “bahwa Saksi kenal dengan SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI serta tidak ada hubungan kerja, hanya kenal saja dan mereka bukan pegawai PT. Gelora Indonesia”.

- Pada keterangan EFENDI alias FENDI bin BASUKI, Penuntut Umum telah menyebutkan “Bahwa benar saksi pernah membantu SUJADI alias ATIAN untuk merekap kayu”. Sedangkan keterangan saksi EFENDI alias FENDI bin BASUKI yang SEBENARNYA disampaikan dalam persidangan adalah “bahwa Saksi mengetahui SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI membeli kayu lelang Tony Wong karena Saksi pernah membantu rekap kayu lelang yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN pada tahun 2006 dan Saksi lupa berapa jumlah kayu lelang yang direkap”.

- Pada hal. 7, Tuntutan Penuntut Umum, Bab III Tentang Fakta-Fakta Persidangan, poin A angka 2, tentang Keterangan R. JOKO SANTOSO, Penuntut Umum telah menyebutkan “ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa M. DARWIS tidak ada hubungan keluarga”. Bahwa dari kutipan Penuntut Umum terhadap keterangan Saksi R. JOKO SANTOSO, adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG ADA. Sepengetahuan kami, bahwa Terdakwa adalah bukan atas nama M. DARWIS, tetapi adalah TONY WONG. Oleh karena itu keterangan saksi R. JOKO SANTOSO yang dikutip oleh Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

- Pada hal. 8, Tuntutan Penuntut Umum, Bab III Tentang Fakta-Fakta Persidangan, poin A, angka 3, tentang keterangan DJAMALUDIN, paragraf 4, Penuntut Umum telah menyebutkan “ Bahwa ….. Saksi benar bekerja di PT. Gelora Indonesia pada tahun 2004 sebagai tukang teli/ukur, ….. Sedangkan keterangan saksi DJAMALUDIN yang SEBENARNYA disampaikan dalam persidangan adalah “Saksi pernah bekerja di PT. GELORA INDONESIA pada Tahun 2004, saat itu untuk pembukaan jalan dan membantu mekanis, Saksi bekerja di PT. GELORA INDONESIA tidak lama setelah itu berhenti”.

- Pada hal. 9, Bab III poin A, angka 4, Tentang Fakta-Fakta Persidangan tentang keterangan ASNAWAR, Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengutip keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi hanya sempat menggunakan Sawmill tersebut sampai dengan bulan September 2006, setelah itu Saksi tidak pernah lagi menggunakan Sawmill tersebut”. Kutipan Penuntut Umum tersebut, adalah sama sekali tidak benar, keterangan saksi yang sebenarnya disampaikan dalam persidangan adalah “pada bulan Desember 2006 tidak ada pengiriman kayu sama sekali dari Sawmill Ketapang Timber karena pada bulan September 2006 sempat bermasalah dengan kayu juga dan Saksi sempat ditahan oleh Polisi lalu Saksi keluar dari Rutan POLRES bulan Oktober, Saksi kembali melakukan aktifitasnya di Sawmill Ketapang Timber. Pada pertengahan bulan November 2006 Sawmill Ketapang Timber sudah tidak beraktifitas lagi karena tidak ada bahan baku. Sehingga pada akhir bulan November 2006 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karyawan. Kemudian dalam keterangannya Saksi ASNAWAR menyatakan tidak mengetahui ada kayu sebanyak kurang lebih 108 meter kubik di Sawmill Ketapang Timber karena Sawmill Ketapang Timber telah berhenti beroperasi pada akhir bulan November 2006”. Oleh karena itu, kutipan Penuntut Umum adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK MENDASAR.

2. Bahwa benar Saksi sudah lupa atau tidak ingat lagi apakah pernah membayar tempat Sawmill tersebut kepada Terdakwa TonyWong atau tidak karena kejadiannya sudah lama”. Kutipan tersebut adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK MENDASAR dengan alasan bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Saksi ASNAWAR yang sebenarnya adalah “Saksi pernah membayar 3 kali pembayaran sewa Sawmill Ketapang Timber, pada bulan pertama Agustus dan September Saksi bayar sewa Sawmill Ketapang Timber, lalu Oktober bayar lagi, namun akhir November sudah berhenti beraktifitas” dan keterangan lainnya Saksi ASNAWAR menerangkan bahwa “Saksi membayar pembayaran Sewa secara tunai (langsung) dan melalui Via ATM Mandiri ke rekening Terdakwa “.

3. Bahwa benar Saksi menerima upah sebesar Rp. 10.000,- untuk setiap pengangkutan kayu keatas kapal”. Kutipan Penuntut Umum tersebut adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK MENDASAR dengan alasan bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Saksi ASNAWAR yang sebenarnya adalah “Saksi menerima fee atas pengiriman kayu lelang milik Terdakwa yang terjual, dalam setiap pengiriman kayu lelang milik Terdakwa, Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter kubiknya.

4. Bahwa benar saksi juga masih menerima gaji dari PT. Gelora Indonesia sebesar Rp. 1.500.000,- adapun pemilik PT. Gelora Indonesia adalah Terdakwa Tony Wong meskipun saksi telah menyewa Sawmill Ketapang Timber”. Kutipan Penuntut Umum tersebut adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK MENDASAR dengan alasan bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Saksi ASNAWAR yang sebenarnya adalah “Saksi pada saat menyewa Sawmill Ketapang Timber, Saksi tidak pernah di gaji oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberi uang jasa atas penitipan kayu lelang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

- Pada hal. 19, Bab III poin A, angka 4, Tentang Fakta-Fakta Persidangan tentang Keterangan Terdakwa, Tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mengutip keterangan Terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, yaitu “Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menerima uang pengolahan kayu yang ada di Ketapang Timber dari ASNAWAR sekitar bulan Februari atau Maret 2007 sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,-“. Kutipan Penuntut Umum tersebut adalah SALAH, KELIRU dan TIDAK MENDASAR dengan alasan bahwa, keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa yang sebenarnya adalah Terdakwa pernah menerima uang sewa Sawmill Ketapang Timber dan seingat Terdakwa menerima sebanyak 3 kali masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000-(sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ada yang diterima secara tunai atau langsung dan ada yang dikirim melalui ATM, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 5 Mei 2007, Terdakwa menerima pembayaran dari Asnawar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim melalui ATM, tepatnya 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 7 Mei 2007 di Jakarta, setelah Asnawar mendampingi Tim dari Mabes Polri ke Gunung Lawang. Uang yang diterima oleh Terdakwa belum termasuk uang hasil penjualan kayu lelang milik Terdakwa yang dikirim melalui Bank dengan total keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah)”.

(ii) JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH MELAKUKAN PENAMBAHAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN :

Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan beberapa keterangan saksi dalam bentuk tertulis, yakni saksi JOKO SIRINDO RINDO alias JOKER, SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON, yang tidak disumpah dan keterangannya tidak sesuai dengan keterangan saksi yang hadir dan disumpah di dalam persidangan.

Bahwa setelah mencermati saksi-saksi tersebut (saksi JOKO SIRINDORINDO alias JOKER, SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON), apabila disesuaikan dengan keterangan beberapa saksi yang hadir dan disumpah dalam persidangan adalah sangat KONTRADIKTIF dan atau TIDAK ADA KESESUAIAN.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, maka kami menolak dengan jelas dan tegas dari keterangan saksi JOKO SIRINDORINDO alias JOKER, SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON dalam bentuk tertulis yang diajukan ke dalam Persidangan dengan alasan bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam persidangan yang telah disumpah. Hal tersebut adalah sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

(7) KETERANGAN DARI SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH MESKIPUN SESUAI SATU DENGAN YANG LAIN, TIDAK MERUPAKAN ALAT BUKTI, NAMUN APABILA KETERANGAN ITU SESUAI DENGAN KETERANGAN DARI SAKSI YANG DISUMPAH DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI TAMBAHAN ALAT BUKTI SAH LAIN”.

Bahwa selain dari ketentuan tersebut, dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa:

(1). Saksi diperiksa dengan tidak di sumpah, kecuali dengan cukup ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.”

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan Saksi JAMINTO, yang menerangkan bahwa, Saksi menyatakan ASNAWAR dalam pemeriksaan oleh Penyidik telah di sumpah” ;

Berdasarkan poin (i) dan (ii) di atas terdapat perbedaan dengan fakta-fakta di dalam persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kami dengan TEGAS DAN JELAS MENOLAK SEGALA FAKTA PERSIDANGAN yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat MENGKOREKSI KEKELIRUAN dalam pengutipan fakta-fakta yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan membandingkannya dengan kutipan fakta yang kami ajukan dalam Pledoi ini yang tentunya dapat dibandingkan pula dengan kutipan fakta yang diperoleh Panitera Perkara ini.

Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum mengemukakan analisa fakta yang TIDAK BENAR dan JUSTRU MEREKAYASA dan MEMANIPULIR FAKTA-FAKTA yang sebenarnya. Analisa fakta yang dimaksud adalah fakta-fakta persidangan sesungguhnya dan setelah dianalisis atau diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yang didasarkan pada keterangan para Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa serta dengan memperlihatkan alat-alat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya, sehingga dapat dipilah, fakta mana yang merupakan fakta hukum, dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum.

Analisa fakta inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai perbuatan Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI dan Terdakwa harus DIBEBASKAN dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.

Dengan mengemukakan analisa fakta yang direkayasa dan dimanipulir dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, membuktikan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membedakan fakta mana yang merupakan fakta hukum dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum, dan sekaligus membuktikan bahwa fakta-fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan primair yang menurut Penuntut Umum terbukti, adalah tidak didasari kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan, namun hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi yang diberikan di depan Penyidik, sedangkan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan di depan Penyidik tidak dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan, karena keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai BUKTI adalah KETERANGAN SAKSI yang DIBERIKAN DI DEPAN PERSIDANGAN dan DI BAWAH SUMPAH. Begitu juga dengan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum hanya di dasari kepada REKAAN dan ASUMSI BELAKA dari Penuntut Umum, serta MANIPULASI FAKTA yang diciptakan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan, yang tentunya dengan maksud untuk MENGELABUI Majelis Hakim serta dengan tujuan untuk MENCAPAI KEINGINAN ORANG-ORANG tertentu yang sangat menginginkan Terdakwa dijatuhi hukuman.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Kami yakin Penuntut Umum didalam hati kecilnya akan berkata lain, tetapi apa mau dikata Penuntut Umum belum mempunyai keberanian untuk melawan kata orang lain itu meskipun bertentangan dengan hati kecilnya.

Penuntut Umum telah lupa akan sumpah jabatannya pada saat diangkat menjadi Jaksa dan Penuntut Umum telah menyimpang pula dari asas yang telah kami tuangkan pada bagian awal pembahasan analisis yuridis ini yaitu azas “In Dubio Pre reo” yaitu “bahwa dalam hal adanya keragu-raguan akan kesalahan Terdakwa, maka Penuntut Umum harus menuntut Terdakwa bebas (In Dubio Pro reo)”.

Dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya halaman 20 s/d 26, yang digunakan untuk membuktikan dakwaan primair TERDAKWA TELAH TURUT SERTA MELAKUKAN menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu sebanyak 108 M3 yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang menurut Penuntut Umum terbukti, akan tetapi sebaliknya fakta-fakta versi Penuntut Umum telah menghalalkan segala cara dalam membuktikan dakwaannya tersebut, karena fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagian besar tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan, hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan munculnya kesimpulan bahkan penafsiran yang sangat berbeda dengan kejadian yang sebenarnya.

TENTANG BUKTI-BUKTI YANG DITUNTUT OLEH PENUNTUT UMUM.

Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan beberapa baarang bukti sebagai berikut:

- Dua lembar pembukuan keuangan perusahaan Ketapang Timber dengan Nomor account 1500/820/ATN.

- Satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 612.590.100.

- Satu lembar kwitansi pengembalian ke ATIAN tertanggal 21 Desember 2006 senilai Rp. 17.300.000.

- Satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 6.439.414.

- 12 lembar packing list an. Suplier ATIAN tanggal 15 Januari 2007.

- 10 lembar packing list an Suplier Alai tanggal 17 Desember 2006.

- 8 lembar packing list An Suplier Edy S bulan Desember 2006.

- Satu lembar pas foto ukuran 3 R gambar antara TONY WONG dengan rekan Bisnis mengadakan pertemuan, foto tersebut diambil di rumah Sdr. TONY WONG di Cibubur Jakarta.

- Satu lembar surat perjanjian tertanggal Ketapang 19 September 2007.

- Satu lembar surat hasil rapat 10 Feburari 2007.

- Satu lembar kwitansi tanggal 5 Jan 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

- Satu lembar kwitansi tanggal 7 Jan 2007 senilai Rp. 90.000.000,-

- Satu lembar kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 24 Januari 2007.

- Satu lembar kwitansi tanggal 31 Jan 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

- Satu lembar surat hasil rapat 10 Feburari 2007.

- Satu unit Handphone merk Nokia Type 6270 yang berisikan SMS dari TONY WONG. Dikembalikan kepada pemiliknya SUJADI alias ATIAN.

- Kayu dengan jenis Meranti sebanyak 637 keping atau 20,9720 M3, kayu jenis Bengkirai sebanyak 879 keping atau 87,5692 M3 dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 1.516 Keping atau kurang lebih 108, 5412 M3 Dirampas untuk Negara.

Sehubungan dengan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa TONY WONG, menolak dengan tegas bukti-bukti tersebut, kecuali secara jelas dan tegas telah diakui oleh saksi-saksi dan sesuai kebenarannya di muka persidangan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

(a). Bukti dua lembar pembukuan keuangan perusahaan Ketapang Timber dengan Nomor account 1500/820/ATN, apabila dicermati sama sekali tidak ada korelasinya yang berkaitan dengan permasalahan ini, sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bukti tesebut tidak dapat digunakan sebagai barang bukti. Dalam Bukti tersebut, tidak terdapat nama dan tanda tangan Terdakwa TONY WONG, oleh karena itu kami menolak dengan JELAS dan TEGAS bukti tersebut.;

(b). Bukti satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 612.590.100,- satu lembar kwitansi pengembalian ke ATIAN tertanggal 21 Desember 2006 senilai Rp. 17.300.000, dan satu lembar kwitansi pengembalian ke kas tertanggal 20 Desember 2006 senilai Rp. 6.439.414,- satu lembar kwitansi, tanggal 5 Jan 2007, senilai Rp. 50.000.000,- dan satu lembar kwitansi tanggal 31 Jan 2007 senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 24 Jan 2007;

Berkaitan dengan beberapa bukti kwitansi tersebut di atas, apabila dicermati, bukti-bukti tersebut adalah diberikan oleh H. FARID kepada BUKAN atas nama Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa, uang dari H. FARID tersebut diterima oleh orang lain dan bukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, kami dengan JELAS dan TEGAS menolak bukti tersebut di jadikan barang bukti dalam perkara ini.

(c). Bukti 12 (dua belas) lembar packing list an. Suplier ATIAN tanggal 15 Januari 2007, 10 (sepuluh) lembar packing list a.n. Suplier Alai tanggal 17 Desember 2006, dan 8 (delapan) lembar packing list a.n. Suplier Edy S bulan Desember 2006.

Berkaitan dengan beberapa bukti packing list tersebut, apabila dicermati menunjukan bahwa, packing list tersebut adalah atas nama SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI, tidak ada yang menunjukan bahwa packing list tersebut adalah milik Terdakwa TONY WONG.

Kemudian apabila melihat tanggal bulan dan tahun dari packing list tersebut, adalah sangat tidak memungkinkan apabila Terdakwa TONY WONG dapat mengeluarkan packing list tersebut, dimana selama periode tersebut, Sawmill Ketapang Timber statusnya sedang disewakan kepada Saudara ASNAWAR.

Di dalam persidangan terungkap bahwa, packing list tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara SUJADI alias ATIAN. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan Terdakwa?. Saksi EFENDI dan saksi ASNAWAR, dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mengeluarkan packing list tersebut, demikian juga dengan Terdakwa.

Sebagai catatan, selama Sawmill Ketapang Timber beraktifitas dan disewa oleh ASNAWAR, Saksi ASNAWAR dalam persidangan menyatakan bahwa administrasi dan pembukuan kayu milik SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI dilakukan oleh SUJADI alias ATIAN dan H. MARMIN (anggota POLRES KETAPANG yang mengurus dokumen di Ketapang. Saksi ASNAWAR apalagi Terdakwa TONY WONG tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kami MENOLAK dengan TEGAS bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut.

(d). Bukti satu lembar pas foto ukuran 3 R gambar antara TONY WONG dengan rekan Bisnis mengadakan pertemuan, foto tersebut diambil di rumah Sdr. TONY WONG di Cibubur Jakarta.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi ASNAWAR, Saksi EFENDI, dan Terdakwa TONY WONG menerangkan bukti foto tersebut di atas, menunjukan bahwa pertemuan itu diadakan untuk membahas Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atas nama PT. Prima Sawitindo yang sedang dalam proses verifikasi di Departemen Kehutanan.

Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa telah meminta SUJADI alias ATIAN dan H. FARID untuk membahas pembelian kayu lelang dengan ASNAWAR saja, karena Terdakwa pada saat itu sedang fokus untuk izin HPH yang sedang dalam proses verifikasi. Sehingga seharusnya Penuntut Umum TIDAK DENGAN SERTA MERTA mengkaitkan pertemuan di Cibubur, Jakarta tersebut dengan perkara SUJADI alias ATIAN, dan mengkaitkan perkara SUJADI alias ATIAN dengan Terdakwa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa siapapun dapat mengadakan sebuah pertemuan, dan tidak berarti bahwa setiap pertemuan ada maksud dan tujuan untuk melakukan sebuah Tindak Pidana. Oleh karena itu, kami dengan JELAS dan TEGAS MENOLAK bukti foto tersebut sebagai sebuah pertemuan untuk melakukan Tindak Pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum.

(e). Bukti satu lembar surat perjanjian tertanggal Ketapang 19 September 2007.

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seluruh saksi termasuk Terdakwa TONY WONG telah memberikan keterangan bahwa mereka tidak kenal dengan orang yang bernama STEVANUS alias AKIAM. Demikian juga di dalam PT. Gelora Indonesia, tidak ada karyawan yang bernama STEVANUS alias AKIAM.

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Gelora Indonesia, bahwa Terdakwa merupakan Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan (PT. Gelora Indonesia). Perjanjian yang dibuat oleh STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID tidak mengatasnamakan Terdakwa dan atau PT. Gelora Indonesia, akan tetapi Perjanjian tersebut dibuat untuk dan atas nama STEVANUS alias AKIAM dan H. FARID. Terdakwa atas nama PT. Gelora Indonesia, tidak pernah mengeluarkan perintah baik secara lisan maupun tulisan (Surat Kuasa Khusus) kepada orang yang bernama STEVANUS alias AKIAM untuk membuat perjanjian dengan H. FARID.

Berdasarkn dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (vide Bukti T-10) tindakan hukum yang dilakukan oleh STEVANUS alias AKIAM adalah tindakan pribadi karena tanpa ada Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa sebagai Direktur Utama. Oleh karena itu bukti tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Sehingga kami MENOLAK dengan TEGAS bukti tersebut.

(f). Bukti Satu Lembar Surat Hasil Rapat 10 Feburari 2007.

Bukti tersebut apabila dicermati adalah berisi catatan mengenai hak dan kewajiban yang telah disepakati dan ditandatangani oleh ALAI, ATIEN, ASNAWAR H. FARID, SUSANTO, HARYANTO dan AKHUN. SEMENTARA NAMA TERDAKWA TONY WONG DALAM RAPAT TERSEBUT TIDAK TERCANTUM SAMA SEKALI.

Berdasarkan fakta di persidangan, atas bukti tersebut, Terdakwa TONY WONG sama sekali tidak mengetahui adanya rapat. Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas, bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut.

(g). Bukti Satu unit Hand Phone Merk Nokia Type 6270 yang berisikan SHORT MESSAGE SERVICES (SMS ) dari TONY WONG;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa TONY WONG dengan JELAS dan TEGAS telah menolak bukti bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menerima dan mengirim SMS dari dan atau ke SUJADI alias ATIAN. Terdakwa tidak mengetahui nomer Handphone SUJADI alias ATIAN dan begitu juga Terdakwa tidak pernah memiliki nomor Handphone sebagaimana yang telah ditunjukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam PASAL 42 AYAT (1), AYAT (2) dan AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi WAJIB MERAHASIAKAN INFORMASI yang DIKIRIM dan atau DITERIMA oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) UNTUK KEPERLUAN PROSES PERADILAN PIDANA, PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI DAPAT MEREKAM INFORMASI YANG DIKIRIM DAN ATAU DITERIMA OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI SERTA DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN ATAS :

a. PERMINTAAN TERTULIS JAKSA AGUNG DAN ATAU KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TINDAK PIDANA TERTENTU;

b. PERMINTAAN PENYIDIK UNTUK TINDAK PIDANA TERTENTU SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.

(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan PASAL 5 AYAT (3) dan AYAT (4), dalam PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 23/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI, dengan jelas menyebutkan bahwa :

“ (3) PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI WAJIB MERAHASIAKAN DATA PELANGGAN sebagaimana dimmaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dalam rangka PERLINDUNGAN HAK-HAK PRIVAT PELANGGAN.

(4) DIKECUALIKAN dari ketentuan ayat (3) Penyelenggara jasa telekomunikasi WAJIB MENYERAHKAN identitas pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ATAS PERMINTAAN :

a. JAKSA AGUNG dan atau KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERKAIT;

b. Menteri yang membidangi telekomunikasi untuk keperluan kebijakan di bidang telekomunikasi;

c. PENYIDIK UNTUK PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERTENTU LAINNYA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan PASAL-PASAL tersebut di atas, apabila memang ternyata Terdakwa TONY WONG pernah mengirimkan SMS kepada SUJADI alias ATIAN, ATAS DASAR APA Penuntut Umum DAPAT MENYATAKAN bahwa nomor handphone tersebut adalah milik Terdakwa TONY WONG??. Apakah Penuntut Umum dan atau Instansi atasannya (Jaksa Agung) dan atau Instansi lainnya yang terkait dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengajukan permohonan terhadap perusahaan jasa telekomunikasi untuk memberikan keterangan bahwa nomor handphone yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah milik Terdakwa Tony Wong??.

Apakah suatu fakta hukum bahwa kode TW atau TW2 adalah Tony Wong? Apakah bukan suatu nama dari TOMY WIHARTO atau TITO WURYANTO atau TINTON WICAKSONO (yang bisa disingkat dengan TW atau TW2)??

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Handphone tersebut adalah milik dari SUJADI alias ATIAN yang disita oleh Polisi Penyidik Polres Ketapang dan diajukan sebagai barang Bukti oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan, SEMENTARA pemilik dari handphone tersebut TIDAK DIHADIRKAN oleh Penuntut Umum di DALAM PERSIDANGAN INI.

Saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan tidak ada satupun yang mengakui dan mengetahui berkaitan dengan isi SMS tersebut. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti SMS yang terdapat dalam Handphone tersebut tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi di dalam persidangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 Ayat (6) huruf b KUHAP. Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas dan jelas bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut.

(h). Kayu dengan jenis Meranti sebanyak 637 keping atau 20,9720 M3, kayu jenis Bengkirai sebanyak 879 keping atau 87,5692 M3, dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 108,5412 M3.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI, menyatakan Saksi mengetahui SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI membeli kayu lelang Tony Wong karena Saksi pernah bantu rekap kayu lelang yang telah dibeli oleh SUJADI alias ATIAN pada tahun 2006.

Berdasarkan Saksi ASNAWAR, dalam keterangannya menyatakan, bahwa pertama mulai penggesekan kayu yang ada dalam Sawmill Ketapang Timber ada yang milik Terdakwa dan disamping itu Saksi ASNAWAR melakukan penggesekan kayu yang kami terima dari SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias EDY LIM alias ALAI;

Sehubungan dengan uraian Saksi ASNAWAR dan Terdakwa tersebut di atas, maka FAKTA-FAKTA yang terungkap di dalam persidangan bahwa Kayu Lelang yang berada di Sawmill Ketapang Timber adalah milik Terdakwa, sementara kayu lainnya adalah kayu – kayu milik SUJADI alias ATIAN, karena ASNAWAR telah menerima titipan kayu milik SUJADI alias ATIAN, dan ASNAWAR mendapatkan upah dari penitipan kayu milik SUJADI alias ATIAN tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor: 147/Pid.B/2007/PN. KTP, tertanggal 17 Januari 2008, jo Putusan Nomor : 54/PID/2008/PT.PTK, tertanggal 08 April 2008 (vide Bukti T-8A dan Bukti T-8B), dengan Terdakwa SUJADI alias ATIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan SUJADI alias ATIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

TENTANG PETUNJUK-PETUNJUK DALAM SURAT TUNTUTAN

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati.

Bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, ternyata Penuntut Umum tanpa mengemukakan analisis fakta sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, dengan seenaknya Penuntut Umum menggunakan bukti petunjuk sebagaimana dikemukanan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, pada halaman 26, tentang Petunjuk – Petunjuk, dengan menyatakan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, ditemukan suatu petunjuk bahwa dalam pengelolaan Sawmill Ketapang Timber, walaupun Sawmill Ketapang Timber sudah disewakan kepada Asnawar namun Terdakwa masih terlibat didalamnya, hal ini didukung dengan keterangan SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI”.

Mencermati Petunjuk versi Penuntut Umum tersebut di atas, dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP, sebagaimana yang kami sampaikan dalam halaman 66, Tentang Sifat Melawan Hukum & Unsur Kesalahan Terdakwa , poin b, membuktikan bahwa dalil-dalil dari saksi yang telah digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya adalah BUKAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH. Hal ini disebabkan karena saksi SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI TIDAK PERNAH HADIR DI PERSIDANGAN dan Penuntut Umum hanya membacakan kesaksiannya dari hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh Penyidik, dimana kesaksian SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI SANGAT BERTENTANGAN dengan saksi-saksi yang telah disumpah oleh Majelis Hakim dan memberikan kesaksiannya di depan persidangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP, dapat kami sampaikan bahwa, tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan sumber untuk mengambil isyarat atau petunjuk yang sah, karena hanya dari KETERANGAN SAKSI YANG SAH sajalah, yang dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk yang sah.

2. “Berdasarkan keterangan saksi ASNAWAR bahwa saksi sudah tidak pernah mengelola Sawmill Ketapang Timber sejak bulan Oktober 2006, dan hal ini didukung pula dengan keterangan Terdakwa TONY WONG yang mengatakan sejak Sawmill Ketapang Timber disewakan kepada ASNAWAR, saksi sudah tidak pernah mengurusi Sawmill tersebut, namun dalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa sekitar bulan Februari atau Maret 2007, Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi ASNAWAR sekitar Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- juta uang tersebut adalah hasil pengelolaan kayu di Sawmill Ketapang Timber”.

Mencermati Pentunjuk yang telah digunakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, kami sungguh sangat tidak mengerti, mengapa Penuntut Umum kurang menyimak persidangan yang telah berlangsung. Keterangan dari Saksi ASNAWAR pada Nota Pembelaan kami halaman 20, tentang Keterangan Saksi ASNAWAR di persidangan adalah jelas dan tegas bahwa Sawmill Ketapang Timber telah berhenti beroperasi pada akhir bulan November 2006.

Sebagaimana menurut dalam Nota Pembelaan kami, halaman 36-37, tentang Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menerima uang sewa Sawmill Ketapang timber dan seingat Terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (limas belas juta rupiah), ada yang diterima secara tunai atau langsung dan ada yang dikirim melaui ATM, sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada tanggal 5 Mei 2007, Terdakwa menerima pembayaran dari Asnawar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirim melalui ATM, tepatnya 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap sekitar tanggal 07 Mei 2007 di Jakarta, setelah Tim dari MABES POLRI ke Gunung Lawang. Uang yang diterima Terdakwa belum termasuk uang hasil penjualan kayu lelang milik Terdakwa yang dikirim melalui Bank dengan total keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Jumlah Total Keseluruhan uang yang telah di terima oleh Terdakwa adalah terdiri dari uang sewa, uang hasil penjualan kayu lelang milik Terdakwa yang dititipkan kepada ASNAWAR dan bukan uang hasil upah gesek kayu 108 M3 milik SUJADI alias ATIAN KARENA TIDAK ADA BUKTI YANG MENYATAKAN TRANSFER ATAS JUMLAH NILAI KAYU 108 M3 TERSEBUT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa Penuntut Umum yang kami hormati, DENGAN SENGAJA MEMANIPULIR dengan TUJUAN UNTUK MENGELABUI Majelis Hakim Yang Mulia. Dari mana Penuntut Umum mendapatkan jumlah uang yang di terima adalah sekitar Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-?

3. “Berdasarkan keterangan Saksi ASNAWAR, bahwa benar saksi walapun sudah menyewa Sawmill Ketapang Timber namun saksi masih menerima gaji setiap bulan dari Terdakwa Tony Wong sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian dalam setiap pengangkutan kayu saksi mendapat Fee sebesar Rp. 10.000,-/ meter kubik”.

Kembali lagi, Penuntut Umum telah menyampaikan kesaksian yang TIDAK BENAR dan TIDAK SEMPURNA yakni kesaksian dari Saksi ASNAWAR dan menjadikan ketidaksempurnaan tersebut sebagai suatu petunjuk. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan ini di halaman 17, tentang Keterangan Saksi ASNAWAR, bahwa Saksi ASNAWAR tidak pernah menerima gaji dari Terdakwa, namun Terdakwa hanya memberi uang jasa atas penitipan kayu lelang milik Terdakwa yang berada di Sawmill Ketapang Timber sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta ASNAWAR menerima fee atas pengiriman kayu lelang milik Terdakwa yang terjual dimana dalam setiap pengiriman kayu lelang ASNAWAR mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per meter kubiknya.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Petunjuk-Petunjuk yang telah di sampaikan Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya sangat diragukan kebenarannya, sehingga kami menolak dengan tegas Petunjuk-Petunjuk yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Tentunya kami sangat yakin bahwa data – data keterangan saksi dalam persidangan yang kami ajukan dalam Nota Pembelaan ini adalah sama dengan data-data yang ada pada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang.

TENTANG TUNTUTAN (REQUISITOIR) PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN.

Bahwa Penuntut Umum dalam Requisitoir nya menganggap bahwa Terdakwa TONY WONG telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 50 ayat 3 huruf (f) jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mengingat Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tindak pidana penyertaan Pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP DAN Tindak Pidana Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) huruf (f) jo. Pasal 78 Ayat (5) UU No.41 Tahun 1999, maka kami perlu menguraikan tentang tindak pidana penyertannya terlebih dahulu dan baru diikuti tentang tindak pidana kehutanan, sebagai berikut :

a. UNSUR-UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan sebagai berikut :

“ (1) dipidana sebagai si pembuat (dader) suatu perbuatan pidana:

Ke-1. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Pemahaman mengenai definisi YANG MELAKUKAN (pleger), YANG MENYURUH MELAKUKAN (doen pleger) ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN (medepleger), adalah sangat penting, karena jika definisi dasar ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka adalah sesuatu yang sia-sia untuk membuktikan unsur-unsur berikutnya atau unsur-unsur lainnya yang berhubungan.

Berdasarkan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA, Penerbit Citra Aditya dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, dan Agustinus Pohan, S.H., M.S. halaman 246 menyatakan : dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tesebut di atas, yang dianggap sebagai pelaku perbuatan pidana adalah meliputi:

a. Yang melakukan/Pelaku (pleger);

Bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang/dianggap bertanggung jawab atas kejahatan.

b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat, sehingga dengan demikian ada 2 (dua) pihak, yaitu Pembuat Langsung (manus ministra/auctor physicus), dan Pembuat Tidak Langsung (manus domina/auctor intellectual).

Adapun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam doenpleger adalah sebagai berikut:

a. Alat yang dipakai adalah manusia;

b. Alat yang dipakai adalah berbuat;

c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertangungjawabkan

c. Yang membantu melakukan/turut serta melakukan (medepleger);

Medepleger menurut Memory van Toetlichting (MvT) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, KUALITAS MASING-MASING PESERTA TINDAK PIDANA adalah SAMA.

Syarat-syarat adanya medepleger adalah sebagai berikut:

- ADA KERJASAMA secara SADAR, kerjasama tersebut dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.

- ADA PELAKSANAAN BERSAMA secara FISIK, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Simons memberikan contoh sebuah kasus, dalam bukunya Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. ABIDIN dan Prof. Dr. Jur. A. HAMZAH berjudul BENTUK-BENTUK KHUSUS PERWUJUDAN DELIK (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik) DAN HUKUM PENITENSIER, Penerbit SUMBER ILMU JAYA, pada halaman 188, sebagai berikut:

“A dan B bersama-sama memasuki sebuah rumah orang lain melalui jendela yang dibuka oleh A dengan kekerasan, B lalu memasuki rumah dan mengambil serta mengeluarkan barang orang lain itu. Perbuatan mengambil barang tersebut hanyalah dilakukan oleh B, dan tidak dilakukan oleh A. Akan tetapi biarpun demikian, A juga dapat dijatuhi pidana karena turut serta melakukan pencurian yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 362 ayat 1 sub 5 KUH Pidana).

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kerja antara A dan B. A yang merusak jendela yang memungkinkan B masuk rumah untuk mengambil barang, jadi A yang mewujudkan unsur delik pencurian yang berkualifikasi (merusak jendela), sedangkan B yang mengambil barang orang lain, dan keduanya mempunyai maksud untuk memiliki barang tersebut dengan kesepakatan keduanya. A dan B juga mempunyai kepentingan yang sama.

Sehubungan dengan contoh tersebut di atas, apabila dibandingkan dengan perkara kayu 108 M3 yang para Terdakwanya adalah TONY WONG, ASNAWAR dan SUJADI alias ATIAN (berkas terpisah), dimanakah terdapat pembagian kerja antara ketiga Terdakwa tersebut untuk mewujudkan adanya kerjasama secara sengaja, sadar dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang???

Selanjutnya dimanakah perbuatan Terdakwa TONY WONG yang merupakan bentuk PELAKSANAAN BERSAMA SECARA FISIK yang MENIMBULKAN SELESAINYA DELIK YANG BERSANGKUTAN???

Bahwa perbuatan pidana dalam bentuk perbuatan pelaksanaan (perbuatan fisik) tidak ada berkaitan dengan Kayu 108 M3, karena Terdakwa lebih sering mengurus Hak Pengelolaan Hutan (HPH) (vide keterangan Terdakwa, Saksi Asnawar dan Saksi Efendi) dan jarang ke Sawmill Ketapang Timber (vide keterangan Saksi JAHUDIN). Sehingga tidak ada bukti dan fakta hukum BENTUK KERJASAMA SECARA FISIK yang menyatakan Terdakwa secara bersama-sama dengan SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI, karena SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI bukan karyawan PT. Gelora Indonesia (vide keterangan Saksi Efendi, Saksi Asnawar, dan keterangan Terdakwa). Selanjutnya tidak ada karyawan yang bernama STEVANUS alias AKIAM (vide keterangan Saksi Efendi dan keterangan Terdakwa) dan tidak ada perjanjian kerjasama antara PT. Gelora Indonesia dengan H. FARID GUFRON, dan Direktur PT. Gelora Indonesia (Terdakwa) tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada STEVANUS alias AKIAM untuk bertindak untuk atas nama PT. Gelora Indonesia.

PELAKU PESERTA mempunyai SENGAJA YANG GANDA (double opzet) yaitu SENGAJA yang ditujukan ke (AKIBAT) delik dan SENGAJA yang ditujukan ke KERJASAMA. Sehingga yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah Struktur Organisasi YANG MASIH RENCANA untuk mengelola Hak Pengelolaan Hutan Terdakwa dapat dikatakan bahwa Terdakwa sengaja untuk bekerjasama dengan SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI yang menuju AKIBAT (KAYU 108 M3) yang dikehendaki bersama pula? (vide saksi ASNAWAR, EFENDI dan keterangan Terdakwa).

Syarat Memory van Toelichting (MvT), tersebut di atas, adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan Hoge Raad dan Prof. Dr. Barda Nawawi, S.H., yang menyatakan, sebagai berikut:

Menurut Hoge Raad, syarat adanya Medepleger:

1. Antara PARA PESERTA ADA KERJASAMA YANG DIINSYAFI (syarat subyektif);

2. Para PESERTA TELAH SAMA-SAMA MELAKSANAKAN TINDAK PIDANA yang DIMAKSUDKAN (syarat obyektif).

Menurut Barda Nawawi, syarat adanya Medepleger:

1. Ada kerja sama secara sadar;

2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

Pengertian KERJA SAMA YG SADAR/DIINSYAFI, adalah kepentingan pembuat peserta terhadap terwujudnya Tindak Pidana adalah sama dengan kepentingan pembuat pelaksana untuk terwujudnya Tindak Pidana. Sementara mengenai arah KESENGAJAANNYA, ditujukan dalam hal kerja samanya dan ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian Tindak Pidana DALAM KAITANNYA KAYU 108 M3 SEBAGAI AKIBAT.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam fakta-fakta persidangan, TIDAK DITEMUKAN adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi antara Terdakwa TONY WONG, SUJADI alias ATIAN dan ASNAWAR, untuk melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, namun Terdakwa hanya mengetahui bahwa Sawmill Ketapang Timber digunakan untuk pengolahan kayu hasil lelang milik Terdakwa, sementara kerjasama antara ASNAWAR dan SUJADI alias ATIAN untuk menerima, mengelola dan menjual kayu yang diperoleh secara tidak sah milik SUJADI alias ATIAN, Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, APALAGI MELAKUKAN PERBUATAN PELAKSANAAN UNTUK TERWUJUDNYA DELIK TERKAIT KAYU 108 M3, karena secara hukum Terdakwa sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap Sawmill Ketapang Timber.

Berdasarkan pendapat Moeljatno (1979:41) dapat memahami jalan pikiran Langenmeijer di dalam Bukunya Prof. Mr. Dr. Lit. A.Z. ABIDIN dan Prof. Dr. Jur. A. HAMZAH berjudul BENTUK-BENTUK KHUSUS PERWUJUDAN DELIK (Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Delik) DAN HUKUM PENETENSIER, Penerbit SUMBER ILMU JAYA halaman 190 – 191, oleh karena dalam kenyataan, ukuran perbuatan pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh medepleger baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagaian saja di dalam praktek sukar dilaksanakan. Menurut Moeljatno, bahwa dapatlah dipastikan bahwa pelaku-peserta pada waktu mewujudkan delik bekerjasama secara sadar, dan oleh karenanya tiap-tiap pelaku-perserta juga bertanggungjawab atas perbuatan pelaku peserta lain. Dalam hubungan ini, Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

Dalam menyelidiki apakah kita menghadapi medepleger atau tidak kita jangan memandang perbuatan-perbuatan masing-masing peserta secara satu per satu berdiri sendiri, tetapi dalam hubungan peserta-peserta lainnya”.

Bahwa dalam Tindak Pidana Penyertaan, disamping syarat tersebut di atas, harus terpenuhi juga syarat – syarat sebagai berikut:

a. kesengajaan, (termasuk juga dolus eventualis) terhadap kerjasama dua orang atau lebih;

b. kesengajaan terhadap perbuatan pelaksanaannya.

Para pelaku-peserta (medeplegers) ialah dua atau lebih orang bekerjasama secara SADAR dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik.

Wujud perbuatan masing-masing (pembuat peserta & pembuat pelaksana) tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan masing-masing BERHUBUNGAN untuk mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.

Bahwa di antara Terdakwa TONY WONG, ASNAWAR dan SUJADI alias ATIAN berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya kesengajaan untuk bekerjasama secara sadar dan bersama–sama melakukan perbuatan Tindak Pidana (telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah) TERHADAP KAYU 108 M3.

Bahwa di antara Terdakwa dengan SUJADI alias ATIAN, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tidak ada wujud perbuatan antara Terdakwa yang mendukung secara langsung seperti yang dilakukan perbuatan materiil yang dilakukan oleh SUJADI alias ATIAN untuk tercapainya tindak pidana yang dikehendaki TERHADAP KAYU 108 M3. Apakah perbuatan perdata sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber TERDAPAT HUBUNGANNYA DENGAN KAYU sebanyak 108 M3 yang DIPEROLEH OLEH SUJADI alias ATIAN sehingga dikategorikan perbuatan penyertaan (medepleger).

Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dimanakah LETAK PERBUATAN PELAKSANAAN DENGAN KESENGAJAAN yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan langsung dengan AKIBAT yang DIKEHENDAKI atas Kayu Illegal sebanyak 108 M3. Terdakwa tidak mengetahui adanya Tindak Pidana yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum yakni Tindak Pidana secara bersama-sama telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Oleh karena itu adalah SANGAT TIDAK BERALASAN apabila Terdakwa yang TIDAK mengetahui adanya Tindak Pidana tersebut, yang dianggap telah melakukan kerjasama dengan ASNAWAR dan SUJADI alias ATIAN oleh Penuntut Umum.

b. UNSUR-UNSUR PASAL 50 AYAT 3 HURUF (f) JO. PASAL 78 AYAT (5) UU No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

1. Unsur “Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “orang” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. yang di dalam perkara a quo orang yang dimaksud tersebut oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TONY WONG.

Penuntut Umum tidak menjelaskan dan menyatakan secara jelas siapakah sebenarnya unsur “Setiap Orang” yang harus bertanggung jawab secara hukum pidana dalam hal penyertaan, APAKAH :

(i) Terdakwa sebagai PERORANGAN ?,

Dimanakah perbuatan SECARA PRIBADI yang dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan secara langsung oleh Terdakwa terhadap kayu 108 M3 tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai pelaku turut serta bersama-sama dengan SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI. ATAU

(ii) Terdakwa sebagai PEMILIK PT. GELORA INDONESIA ?

Adalah suatu penafsiran Penuntut Umum YANG SANGAT SEMPIT dan MEMALUKAN jika hanya sekedar mendasarkan Terdakwa sebagai pemilik PT. Gelora Indonesia sehingga nampaknya Penuntut Umum masih perlu BELAJAR khusus tentang HUKUM KORPORASI (HUKUM PERUSAHAAN) dimana suatu Perseroan Terbatas hanya dapat dimiliki minimal oleh 2 orang Pemegang saham. ATAU

(iii) Terdakwa sebagai PEMILIK PERUSAHAAN PERORANGAN SAWMILL KETAPANG TIMBER.

Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari sebuah tempat pengelolaan kayu yakni, Sawmill Ketapang Timber. Sawmill Ketapang Timber telah disewakan kepada ASNAWAR pada tanggal 24 Agustus 2006 dan Perjanjian Sewa Menyewa antara Terdakwa dan ASNAWAR dibuat di hadapan dan oleh Notaris (vide Bukti T-5). Dalam Pasal 6, Perjanjian Sewa Menyewa, menyebutkan bahwa :

Selama Perjanjian sewa menyewa ini berjalan, semua resiko, kerugian maupun keuntungan menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua (ASNAWAR) sendiri tanpa melibatkan Pihak Pertama (Terdakwa)”.

Dari isi Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penanggung jawab atas Sawmill Ketapang Timber, selama masa sewa adalah penyewa (ASNAWAR) dan pemberi sewa (Terdakwa) tidak dapat dilibatkan dalam bentuk apapun, karena Sawmill Ketapang Timber berada di bawah penguasaan si Penyewa (ASNAWAR), (vide keterangan Saksi Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.).

Bahwa setelah terjadi sewa menyewa Sawmill Ketapang Timber antara Terdakwa dan ASNAWAR, sebagai Penyewa, ASNAWAR pernah mendapatkan masalah hukum, yakni terbukti telah melakukan tindak pidana “menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah”. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, No. 24/Pid.Sus/2008 tertanggal 19 Februari 2008 jis. Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 252/Pid.B/2006/PN.KTP tertanggal 9 April 2007 dan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.95/PID/2007/PT.PTK tertanggal 4 Juli 2007 (vide Bukti T-7A s/d Bukti T-7C). Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

Asnawar sebagai penyewa Sawmill Ketapang Timber terbukti telah melakukan tindak pidana “Menerima titipan hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, yakni Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan.

(iv) Terdakwa sebagai PIHAK yang menandatangani SKSHH No. Nomor Seri : DF 0005069, DF 0005767, dan DF 0005075?

Apabila dicermati secara mendalam pada SKSHH No. Nomor Seri : DF 0005069, DF 0005767, dan DF 0005075 yang menandatangani bukan Terdakwa karena tanda tangannya sangat berbeda sekali dengan hasil tanda tangan Terdakwa di dalam BAP (vide Bukti-Bukti Di Dalam Berkas).

Adalah suatu bukti petunjuk bahwa tanda tangan Terdakwa telah direkayasa oleh oknum – oknum yang mengambil keuntungan dari kasus ini sehingga kami menyatakan bahwa dalam kasus ini ada dugaan PENGREKAYASAAN bukti-bukti. ATAU

(v) Terdakwa sebagai PIHAK yang mengatasnamakan PT. INTERNUSA JASATAMA?

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak pernah mengatasnamakan dirinya sebagai wakil atau kuasa dari PT. INTERNUSA JASATAMA melainkan PO. INTERNUSA JASATAMA. Hal tersebut merupakan perbedaan yang mendasar. Terdakwa pernah bertindak sebagai kuasa PO. INTERNUSA JASATAMA untuk mengikuti kegiatan pelelangan kayu dan kegiatan tersebut tidak merupakan suatu Tindak Pidana. Sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang ikut serta maupun sebagai pelaku pelaksana dalam perkara ini.

2. Unsur “telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Mengingat hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka perlu kami uraikan Unsur telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tersebut dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan materiil (feit) yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan atau memiliki hasil hutan adalah kayu-kayu milik Terdakwa yang berasal dari hasil pelelangan sejak Bulan Maret 2006, April 2006, Juni 2006 dan terakhir bulan Mei 2006 sebagaimana telah diajukan ke persidangan (vide Bukti T – 6 A sampai dengan Bukti T – 6P dan Bukti T – 11).

b. Mengenai kayu yang ditemukan oleh POLRES Ketapang pada tanggal 26 April 2007 di Sawmill Ketapang Timber sebanyak 108 M3 adalah milik SUJADI alias ATIAN (vide Saksi ASNAWAR) dan Sawmill Ketapang Timber milik Terdakwa telah disewakan kepada ASNAWAR. (vide keterangan Saksi EFFENDI, ASNAWAR & TERDAKWA).

c. Bahwa Terdakwa selama mengelola Sawmill Ketapang Timber hanya mendapatkan kayu dari hasil pelelangan dan sama sekali tidak memperolah kayu atau hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang dipungut atau diambil secara tidak sah. (vide keterangan Saksi EFENDI BASUKI alias FENDI bin BASUKI , Saksi Jahudin bin Mayoyo, dan Terdakwa).

d. Oleh karena itu tuduhan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah adalah sama sekali TIDAK BERALASAN DAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG ADA DI DALAM PERSIDANGAN.

TENTANG SIFAT MELAWAN HUKUM & UNSUR KESALAHAN TERDAKWA :

Bahwa pada alenia 1 halaman 30 dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa:

“…… Oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternative, untuk itu kami akan membuktikan salah satu unsur yang selama proses persidangan terbukti yaitu unsur menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Bahwa fakta-fakta hukum/yuridis yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : berdasarkan dari keterangan saksi-saksi (SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, JOKE SIRINDO RINDO, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON)……”

Sehubungan dengan dalil Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah telah memenuhi unsur sifat melawan hukum adalah sama sekali SALAH, KELIRU dan TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menurut Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA, Penerbit Citra Aditya dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, dan Agustinus Pohan, S.H., M.S. halaman 49, sifat melawan hukum dapat dikaitkan pada empat arti, yakni sebagai berikut :

- Sifat melawan hukum formal, yaitu semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.

- Sifat melawan hukum materiil, yaitu karena perbuatan itu kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar.

- Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang), yaitu bertentangan dengan hukum. Ini umumnya terjadi kalau perbuatannya bersifat melawan hukum formal dan tidak ada alasan pembenar.

- Sifat melawan hukum khusus, yaitu sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di mana sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa terpenuhinya unsur melawan hukum dari terdakwa adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi (SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, JOKE SIRINDO RINDO, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON), adalah TIDAK BENAR karena :

(a) Bahwa saksi-saksi SUJADI alias ATIAN, EDY LIM alias ALAI, JOKE SIRINDO RINDO, SRI MASTURA, dan H. FARID GUFRON, memberikan keterangan dalam persidangan hanya dalam bentuk tertulis yang dibuat Penuntut Umum yang dikutip dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat;

(b) Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, menyebutkan bahwa KETERANGAN DARI SAKSI YANG TIDAK DISUMPAH MESKIPUN SESUAI SATU DENGAN YANG LAIN, TIDAK MERUPAKAN ALAT BUKTI, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai penambahan alat bukti sah yang lain.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (7) KUHAP tersebut, yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan KETERANGAN SAKSI HARUS BENAR-BENAR DIBERIKAN SECARA BEBAS, JUJUR dan OBYEKTIF. Maka, apabila keterangan saksi yang tidak disumpah atau tertulis, tidak sesuai dengan keterangan saksi yang telah disumpah, HARUSLAH DIKESAMPINGKAN dan TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI YANG SAH, karena berlawanan dengan ketentuan hukum.

(c) Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan dan dibawah sumpah, TIDAK SATUPUN dari saksi-saksi tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah DAN MENYATAKAN KETERLIBATAN DARI TERDAKWA SECARA LANGSUNG atau DALAM BENTUK PERBUATAN PELAKSANAAN SECARA LANGSUNG DENGAN KAYU 108 M3 sehingga MEMENUHI UNSUR MEDEPLEGER. Namun sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Terdakwa telah membeli, menerima dan menjual kayu hasil hutan yang berasal dari hasil pelelangan yang sah yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Ketapang dan POLRES Ketapang.

(d) Bahwa mengenai kayu yang diduga diperoleh secara tidak sah yang berada di Sawmill Ketapang Timber yang telah disewakan kepada Saksi ASNAWAR sebagaimana tersebut di atas (vide FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN) adalah milik SUJADI alias ATIAN dan EDY LIM alias ALAI, bukan milik Terdakwa.

3. Menurut pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahanhalaman 51, Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA, menyebutkan bahwa:

Dalam praktik umumnya jika, tidak terbuktinya ‘melawan hukum’ yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (vrijspraak). Berbeda halnya, jika ‘melawan hukum’ tidak dirumuskan. Tidak terbuktinya hal ini menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtvevolging).”

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat kami simpulkan bahwa apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu, dalil dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi Sifat Melawan Hukum secara formal adalah TIDAK BENAR, SALAH, KELIRU, dan TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM.

TENTANG BUKTI-BUKTI PETUNJUK :

1. PROSEDUR PENGAMBILAN SUMPAH

- Bahwa di dalam berkas perkara atas nama Tersangka TONY WONG, seluruh Saksi diambil sumpahnya dan menjadi lampiran pada setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seluruh Saksi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) KUHAP, menyatakan :

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”.

- Bahwa menurut keterangan Saksi EFENDI alias FENDI bin BASUKI menyatakan tidak disumpah dalam pemeriksaan oleh Polisi. Pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi tidak pernah disuruh mengikuti sumpah oleh Polisi namun Saksi benar menandatangani sumpah dalam BAP.

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR menerangkan TIDAK DISUMPAH UNTUK BAP PERTAMA KALI dan untuk yang kedua kali Polisi mengatakan bahwa saksi diminta untuk menganggap sudah bersaksi dan diambil sumpah dan saksi tanda tangan untuk BAP yang kedua dan tidak di hadapan Bapak KHADAFI MARPAUNG (KASAT RESKRIM).

- Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) KUHAP dan FAKTA-FAKTA HUKUM yang terungkap adalah dalam BAP setiap Saksi telah ada Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh KASAT RESKRIM POLRES KETAPANG, dan diambil sumpahnya secara tidak langsung dan atau dimintai sumpah oleh Penyidik dan HANYA MENANDATANGANI BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH, sedangkan berdasarkan beberapa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas dalam persidangan, beberapa Saksi tersebut tidak diminta sumpahnya atas keterangan sebagai saksi di tingkat Penyidikan.

- Bahwa apabila mencermati Pasal tersebut di atas, PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI-SAKSI DALAM TAHAP PENYIDIKAN, TIDAK PERLU DISUMPAH KECUALI PENYIDIK MEMPUNYAI ALASAN YANG CUKUP KUAT APABILA SAKSI-SAKSI TERSEBUT TIDAK AKAN HADIR DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN KARENA BERADA JAUH (DI LUAR KOTA).

- Bahwa APABILA DICERMATI DI DALAM BERKAS, sebagian besar SAKSI-SAKSI BERADA DI DALAM KOTA dan atau SETIDAK-TIDAKNYA ADA ALASAN KUAT UNTUK DIAMBIL SUMPAHNYA DALAM PERSIDANGAN, sehingga kami sangat yakin bahwa terhadap perkara ini ADA INDIKASI TELAH DIRENCANAKAN SUPAYA PERKARA TERDAKWA DAPAT DISIDANGKAN DAN ADA INDIKASI TELAH DIRENCANAKAN UNTUK DAPAT DIREKAYASA OLEH BEBERAPA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN SAJA.

2. PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI

- Bahwa Saksi EFENDI alias FENDI bin BASUKI menyatakan bahwa SAKSI TIDAK MEMBACA HASIL BAP karena takut, tanda tangan dan paraf dalam BAP adalah miliknya dan SAKSI TIDAK MENGETAHUI KAYU – KAYU LAIN YANG DIBELI OLEH SUJADI alias ATIAN SELAIN MEMBELI KAYU LELANG MILIK TONY WONG dan pernyataan dalam BAP nomor 7 adalah tidak benar dan kontradiktif dengan jawaban BAP nomor 8.

- Bahwa Saksi R. JOKO SANTOSO dalam keterangannya menyatakan PERNAH DIPERIKSA MENJADI SAKSI DALAM PERKARA ASNAWAR DAN SAKSI TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA SUJADI alias ATIAN;

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN bin AMRAN MUKTAR dalam keterangannya menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian terhadap perkara Asnawar pada bulan April tahun 2007 dan di persidangan diperiksa untuk perkara ASNAWAR, NAMUN TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI (OLEH APARAT PENYIDIK) UNTUK PERKARA TERDAKWA. Selanjutnya Saksi menyatakan pada saat diperiksa oleh Polisi, Saksi DIPERIKSA 2 (DUA) KALI OLEH POLISI UNTUK PERKARA ASNAWAR dan Saksi tidak pernah diperiksa untuk SUJADI alias ATIAN dan SAKSI TIDAK DIBERITAHU OLEH POLISI BAHWA SAKSI DIPERIKSA UNTUK KASUS ASNAWAR YANG ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN KASUS TERDAKWA;

- Bahwa Saksi JAHUDIN bin MAYOYO sebagai penjaga malam Sawmill Ketapang Timber dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi lupa apa saja yang ditanyakan oleh Polisi, saat itu hanya diminta cap jempol sebagai tanda tangan saja di Kantor Polisi karena Saksi tidak bisa membaca dan menulis. SAKSI PADA PERSIDANGAN INI ADALAH KETERANGAN YANG BENAR DAN MENCABUT KETERANGAN DI DALAM BAP.

- Bahwa Saksi ASNAWAR dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi lupa diperiksa oleh Polisi berapa kali, dan Saksi pernah MENGALAMI PENEKANAN SAMPAI SAKSI MENGALAMI DEPRESI KARENA DIPAKSA UNTUK MENGAKUI TIDAK YANG SAKSI LAKUKAN. Saksi TIDAK PERNAH DIPERIKSA OLEH POLISI DALAM KASUS SUJADI alias ATIAN, namun SAKSI PERNAH DIPERIKSA MENJADI SAKSI DALAM DALAM PERKARA SUJADI alias ATIAN DI PERSIDANGAN, karena SUJADI alias ATIAN menyatakan bahwa kayu yang diperoleh adalah kayu lelang Terdakwa dari Saksi. SUJADI alias ATIAN telah dinyatakan bersalah dan ternyata SUJADI alias ATIAN tidak pernah menjalani hukuman karena kabur (melarikan diri);

- Bahwa Saksi JAMINTO sebagai Penyidik dari POLRES Ketapang dalam keterangannya menyatakan bahwa ASNAWAR DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI HANYA 1 KALI, dan dilakukan pada siang hari, kurang lebih 1 jam, Saksi memeriksa Asnawar di ruangan SATRESKRIM, menggunakan komputer, dan ada pemeriksaan tambahan sehingga pemeriksaan lebih dari satu kali untuk perkara Terdakwa. Asnawar diperiksa sebanyak 4 kali karena ada tambahan – tambahan yang pertama adalah pada tanggal 25 Mei 2007 dan yang kedua adalah 13 Juni 2008, yang ketiga adalah 29 Juli 2007, dan yang terakhir adalah pada tanggal 28 Mei 2008 namun dalam BAP 28 Juni 2008. Saksi menyatakan betul pemeriksaan terakhir tersebut dilakukan pada bulan Mei 2008 karena DILAKUKAN SETELAH PENANGKAPAN TERDAKWA PADA TANGGAL 26 MEI 2008 DAN SETELAH DIPUTUS BEBAS DALAM PERKARA SEBELUMNYA (PSDH-DR). Kesalahan dalam BAP keempat yakni mengenai bulan pemeriksaan, Saksi Asnawar tidak membubuhkan paraf terhadap kesalahan tersebut dan hanya diparaf sendiri oleh Saksi sendiri. Saksi – saksi yang ada dalam perkara tersangka Terdakwa diperiksa untuk 3 perkara sekaligus yaitu untuk Perkara SUJADI alias ATIAN, Perkara ASNAWAR dan Perkara Terdakwa TONY WONG.

- Bahwa Saksi Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. telah menerangkan bahwa saksi – saksi seharusnya diperiksa untuk setiap perkara karena adanya splitsing dan JIKA SAKSI-SAKSI YANG DIPERIKSA DIGUNAKAN DALAM 3 PERKARA SEKALIGUS MAKA ITU TIDAK BOLEH.

3. PROSEDUR PEMERIKSAAN BARANG BUKTI :

- Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Penyidik MEMPERLIHATKAN BENDA YANG AKAN DISITA KEPADA ORANG DARIMANA BENDA ITU AKAN DISITA atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi”.

- Bahwa Saksi JAMINTO sebagai Penyidik dalam keterangannya menyatakan bahwa ASNAWAR tidak pernah ikut ke lapangan untuk melakukan pengukuran, namun ASNAWAR hanya ditunjukkan hasil pengukuran saja dan ditandatangani oleh ASNAWAR pada saat berada di dalam Tahanan (Lembaga Pemasyarakatan).

- Bahwa Saksi Ahli NUR FADLY sebagai Pegawai dari Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bukti, Saksi hanya melakukan penghitungan berdasarkan catatan Polisi. Saksi lupa berapa jumlah kayu dan ukurannya karena sudah lama sekali.

- Bahwa Saksi YAMANI sebagai Pegawai dari Dinas Kehutanan menyatakan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang terdapat di Dinas Kehutanan, tidak ada tanda tangan ASNAWAR. Saksi tidak tahu mengenai tanda tangan ASNAWAR dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu di Kantor Polisi Ketapang. Kemudian SAKSI MENEGASKAN BAHWA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAYU DI DINAS KEHUTANAN KETAPANG TIDAK ADA TANDA TANGAN ASNAWAR, dalam arti ASNAWAR sebagai Tersangka dalam kasus dirinya sendiri TIDAK DIHADIRKAN DALAM PROSES PENGUKURAN KAYU YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI, namun di dalam berkas Penyidik terdapat tanda tangan ASNAWAR.

- Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan FAKTA-FAKTA HUKUM dalam bentuk keterangan SAKSI-SAKSI tersebut di atas, ASNAWAR sebagai Penyewa Sawmill Ketapang Timber dan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Sawmill Ketapang Timber, dalam keterangannya di persidangan tidak pernah ikut pengukuran di lapangan dan TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAYU.

- Sehubungan dengan Ketentuan tersebut di atas, Penyidik POLRES Kabupaten Ketapang TIDAK melakukan Proses Penyitaan Barang Bukti sesuai prosedur yang telah ditentukan KUHAP. Seharusnya ASNAWAR sebagai Penyewa Sawmill Ketapang Timber, turut melihat dan menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh Penyidik.

4. TANDA TANGAN TERDAKWA DI DALAM SKSHH-SKSHH.

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan, Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak pernah menandatangani SKSHH Nomor Seri : DF 0005069, DF 0005767, dan DF 0005075, yang dijadikan bukti, bukanlah tanda tangan Terdakwa. Pada saat sidang pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim telah menunjukan adanya SKSHH atas nama PT. Internusa Jasatama, dan pada saat Terdakwa ditanya mengenai tanda tangan yang terdapat dalam SKSHH, Terdakwa tidak pernah menandatangani SKSHH tersebut. Sehingga kami melihat adanya BUKTI PETUNJUK bahwa adanya DUGAAN tindak pidana PEMALSUAN TANDA TANGAN atas nama Terdakwa TONY WONG dan adanya indikasi rekayasa atas perkara ini.

5. Tentang SPLITSING (PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUH Pidana).

Menurut Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Dr. RUDY SATRIO, SH., M.Hum. menjelaskan bahwa Splitsing dapat menyulitkan Jaksa dalam membuktikan hubungan satu pelaku dengan pelaku lainnya. Dikarenakan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan pembuktian di antara pelaku. Kalau perkaranya DISPLIT atau dipisah bagaimana bisa mengetahui hubungan diantara pelaku. Akibat penentuan kualitas Deelneming (Penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan penerapan hukum. Padahal tidak mungkin terbukti unsur-unsur Penyertaan jika tindak pidana yang dilakukan berbeda. Kalau tidak sama turut serta dalam melakukan apa? Dan kalau PASALNYA BERBEDA TIDAK DIKATAKAN DEELNEMING.

Berdasarkan FAKTA-FAKTA yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Ahli Hukum Pidana di atas, apabila semua atau salah satu unsur yang ada dalam dakwaan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau dia didakwa sendiri, bagaimana membuktikan bersama-samanya?. Terdakwa TUNGGAL ITU TIDAK MUNGKIN TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA ORANG LAIN, inconsistensi penerapan pasal menunjukan adanya dua delik yang berbeda padahal Terdakwa melakukan Deelneming. Hal ini menunjukan KETIDAKTEPATAN MENERAPKAN PASAL YANG DIDAKWAKAN oleh Penuntut Umum.

6. Tentang JANGKA WAKTU PUTUSAN PERKARA SUJADI ALIAS ATIAN & DISIDANGKANNYA PERKARA SAKSI ASNAWAR DAN TERDAKWA TONY WONG :

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Berikut ini kami akan menyampaikan adanya suatu KEJANGGALAN ATAS PERKARA TERDAKWA TONY WONG JIKA DIKAITKAN DENGAN Perkara SUJADI alias ATIAN & perkara Saksi ASNAWAR, DIMANA SEBAGAI BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA INI, yakni sebagai berikut:

- Berdasarkan BERKAS PERKARA bahwa SAKSI-SAKSI dalam PERKARA TERDAKWA TONY WONG diperiksa DALAM KURUN WAKTU antara BULAN APRIL S/D SEPTEMBER 2007;

- Berdasarkan Surat dari POLRES Ketapang dengan No. Pol SPDP/55/VI/2007 TERTANGGAL 5 JUNI 2007 tentang Surat Perintah Dilakukannya Penyidikan (“SPDP”), Terdakwa diperiksa dan dilakukan penyidikan dalam kaitannya dengan PASAL 55 atau PASAL 56 KUHP jo. Pasal 50 ayat (3) huruf (f) sub huruf (h) jo. Pasal 78 ayat (5) sub ayat (7) atau Pasal 50 ayat (3) huruf (f) Sub huruf (h) jo. Pasal 78 (5) Sub ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 atas nama Tersangka :

1. TONY WONG;

2. ASNAWAR;

3. SUJADI alias ATIAN.

- DAKWAAN atas nama Terdakwa SUJADI alias ATIAN, adalah Kesatu : PASAL 50 AYAT (3) huruf (f) UU No. 41 tahun 1999 jo. Pasal 78 ayat (5) UU No 41 tahun 1999; ATAU Kedua : PASAL 50 AYAT (3) huruf (h) UU No. 41 tahun 1999 jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 tahun 1999;

DENGAN TIDAK MENCANTUMKAN ATAU MENYERTAKAN PASAL 55 KUHP;

- Putusan Perkara SUJADI alias ATIAN TELAH DIPUTUS oleh PENGADILAN NEGERI KETAPANG pada tanggal 17 JANUARI 2008 (vide Bukti T 8-A) DAN oleh PENGADILAN TINGGI PONTIANAK pada tanggal 08 APRIL 2008 (vide Bukti T 8-B);

- DAKWAAN atas nama Terdakwa ASNAWAR, adalah Kesatu : PASAL 50 AYAT (3) huruf (f) jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan JUNCTO. PASAL 55 AYAT (1) KUHP; ATAU Kedua : PASAL 50 AYAT (3) huruf (h) jo. Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan JUNCTO. PASAL 55 AYAT (1) KUHP.

- DAKWAAN atas nama Terdakwa TONY WONG, adalah PRIMAIR : PASAL 50 AYAT (3) huruf (f) jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan JUNCTO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP; SUBSIDAIR : PASAL 50 AYAT (3) huruf (h) jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan JUNCTO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

- Berdasarkan kesaksian Saksi JAMINTO bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) TAMBAHAN/LANJUTAN atas nama Saksi ASNAWAR dalam Perkara TERDAKWA TONY WONG pada tanggal 28 MEI 2008 yang dilakukan di LEMBAGA PEMASYARAKATAN dan dilakukan 2 (dua) hari SETELAH PADA SAAT DIPUTUS BEBAS TERDAKWA TONY WONG DALAM PERKARA SEBELUMNYA DAN SEKALIGUS DITANGKAP & DITAHANNYA LAGI TERSANGKA TONY WONG DALAM PERKARA INI (KAYU 108 M3);

Sehubungan dengan analisa hukum di atas, DIDAPATKAN BUKTI-BUKTI PETUNJUK sebagai berikut :

a. Bagaimana Penuntut Umum dapat MENGKAITKAN Terdakwa dengan perkara SUJADI alias ATIAN ??? Dimana dalam perkara SUJADI alias ATIAN, Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya sama sekali TIDAK MENCANTUMKAN UNSUR PENYERTAAN sebagaimana dimaksud PASAL 55 ayat (1) KUHP dan perkara tersebut TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI KETAPANG DAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, dimana SUJADI alias ATIAN telah terbukti menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sejumlah kurang lebih 108 M3. Oleh karena itu perkara SUJADI alias ATIAN adalah perkara yang BERDIRI SENDIRI (TUNGGAL). Sangat tidak beralasan bila Perkara Terdakwa dikait-kait dengan perkara lain yang tidak ada hubungannya.

b. Bahwa terhadap perkara Saksi ASNAWAR dan Terdakwa TONY WONG sangat DIPAKSAKAN SUPAYA DAPAT DISIDANGKAN, SEHINGGA PADA AKHIRNYA TERDAKWA TONY WONG DAPAT DI HUKUM atas KEINGINAN PIHAK-PIHAK TERTENTU. Dalam perkara Terdakwa, R. JOKO SANTOSO adalah Saksi Pelapor. Dalam PERKARA SUJADI alias ATIAN, R. JOKO SANTOSO sama sekali tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dan atau bentuk lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, mengandung kesan bahwa, pemeriksaan perkara ASNAWAR dan TERDAKWA cenderung dipaksakan dan penuh rekayasa.

VII. HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Terdakwa telah mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan illegal loging dengan cara melaporkan terjadinya illegal logging dan mengarahkan TIM MABES POLRI ke daerah-daerah terjadinya illegal logging serta membawa Tim Liputan dari Metro TV untuk meliput daerah-daerah di Ketapang yang telah gundul akibat perbuatan illegal logging dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

- Terdakwa sebagai Pengusaha yang mempunyai banyak karyawan yang menggantungkan nasibnya pada dirinya dan mengakibatkan usahanya menjadi bangkrut dan banyak karyawan yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari Terdakwa.

VIII. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah kami lakukan terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum TIDAK KONSISTEN dengan APA YANG DIDAKWAKAN dan DITUNTUT kepada Terdakwa. Sehingga kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada Terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat TUNTUTAN Penuntut Umum.

Kami, Tim Penasehat Hukum percaya, bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada sang pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan (pledoi) ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi A Charge, keterangan saksi A De Charge, keterangan Saksi Ahli, bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat undang undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa TONY WONG alias TONY WIRYANTO, TIDAK TERBUKTI BERSALAH, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya baik dalam dakwaan Primair, maupun dakwaan Subsidair.

IX. PERMOHONAN & PENUTUP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TONY WONG, TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN PRIMAIR dan DAKWAAN SUBSIDAIR;

2. Membebaskan Terdakwa TONY WONG, dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa TONY WONG dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa TONY WONG dari tahanan;

4. Mengembalikan nama baik Terdakwa TONY WONG di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) antara lain:

4.1. KOMPAS;

4.2. TRIBUN PONTIANAK;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati.

Hormat kami,

Tim Penasehat Hukum Terdakwa

SS&R LEGAL CONSULTANTS

GAMAL MUADDI, S.H. W. SUWITO, S.H.

JAMHURI, S.H. I. JONI PRIYANA, S.H.

TITO WIDYARTO, S.H. DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H.

SUSANTY, S.H.

13 Jan 2009 – Nota Pembelaan / Pledoi Pribadi – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on September 23, 2010

Nota Pembelaan / Pledoi Pribadi

Perkara Pidana No.229 / Pid.B /2008 /PN.KTP

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Team Penasehat Hukum yang saya Banggakan

Pertama-tama ijinkanlah saya, memanjatkan Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Kuasa dan Rachmatnya, saya pada hari ini dapat menyampaikan Nota Pembelaan Pribadi saya dengan tujuan bisa terwujudnya Keadilan yang menjadi dambaan segenap anak Bangsa .

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Saya selaku anak bangsa yang berpendidikan sangat terbatas dan awam dalam masalah Hukum, tentunya saya tidak memiliki bobot yang memadai dalam menanggapi Dakwaan ataupun Tuntutan Sdr, Jaksa Penuntut Umum yang begitu rumit, penuh dengan asumsi dan perkiraan serta keyakinan sepihak yang sangat menyesatkan, terlebih lebih lagi dengan berbagai kutipan pasal-pasal dari berbagai Undang-Undang.

Untuk itu tanggapan ataupun pembelaan secara Yuridis sepenuhnya saya serahkan kepada Team Penasehatan Hukum saya, namum dalam kesempatan ini ijinkalah saya untuk menyampaikan berbagai hal yang saya lihat, saya lakukan dan saya alami serta saya rasakan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Pada saat tahun 1980 – 1990, di Kabupaten Ketapang terdapat puluhan HPH yang beraktivitas ataupun beroperasi, Ketapang memiliki 3 Industri Plywood dan puluhan Sawmill legal milik pengusaha lokal, semuanya bisa beraktivitas dengan baik dan tenang, gangguan keamanan ataupun gangguan dari para pelaku Ilegal logging sangatlah terbatas, karena disaat itu tidak atau belum ada cukong-cukong kayu Ilegal Logging yang mendatangkan para pekerja kayu secara besar-besaran dari luar daerah, mayoritas pekerja adalah masyarakat setempat yang berkerja demi kebutuhan hidup, kayu-kayu hasil produksi sawmillpun hampir keseluruhannya adalah untuk konsumsi dalam negeri khususnya pasaran Jawa,

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Adalah suatu fakta yang suka atau tidak suka harus kita akui bersama, bahwa di saat tersebut:

- Kepastian berusaha lebih terjamin;

- Hukum lebih Jelas;

- Dinas Kehutanan menjadi Instansi teknis satu-satunya yang berwenang dalam bidang Kehutanan,baik dalam hal pemberian ijin,pengawasan maupun melakukan penindakan pelanggarannya;

- Aparat penegak Hukum sama sekali tidak terlibat didalam bidang perkayuan,mereka sebatas men Back-Up Instansi teknis Kehutanan bila mana terjadi gangguan Keamanan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Pada saat 1991 – 2000, keadaan dunia usaha perkayuan dikabupaten Ketapang sudah mulai berubah, adanya perubahan tersebut dikarenakan hal-hal sebagai beikut:

- Kegiatan ILegal Logging mulai tubuh menjadi skala besar dan mulai menelan korban;

- Cukong-cukong Ilegal Logging dari luar mulai bermunculan,

- Para pekerja dari luar daerahpun mulai didatangkan dalam skala besar;

- Chainsaw-chainsaw menjadi senjata pamungkas para Perkerja IL;

- Para pengusaha / sawmill Lokal satu persatu mulai koleps karena kalah bersain

- Pelindungan Hukum terhadap perusahaan Legal menjadi tidak Jelas. Instansi Teknis terkesan sebatas menjadi pengawas ketat perusahaan-perusahaan Legal saja, sementara mereka tidak terlalu peduli dengan tumbuh pesatnya TPK-TPK, dan Sawmill-Sawmill illegal di segala penjuru Kabupaten Ketapang.

Kondisi demikian berdampak pada kolepsnya satu demi satu pengusaha-pengusaha HPH di Kabupaten Ketapang, dan terjadi dampak yang berkelanjutan, antaranya;

1. 1(satu)di antara 3(tiga) pabrik plywood yang ada di Ketapang turut gulung tikar pada periode tersebut;

2. Instansi Dinas Kehutanan bukan lagi menjadi satu-satunya Instansi teknis yang berwenang penuh dalam hal usaha perkayuan;

3. Unsur Penegak Hukum dan Pihak Keamanan sudah mulai memasuki Ranah Tata Usaha Perkayuan,bahkan fungsi Pengawasan maupun penindakan secara tidak langsung sudah beralih ketangan Aparat Penegak Hukum dan Aparat Kemananan;

4. Tugas dan fungsi keberadaan Polisi Kehutanan menjadi tidak jelas, bergitu juga fungsi P2LHP, P3KB dari Dinas Kehutanan menjadi ngambang.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Apa yang saya ungkapkan adalah realita yang terjadi sebenarnya, ketidakjelasan semakin hari semakin menjadi parah, bahwa:

- Di saat itulah istilah Document Terbang mulai dikenal;

- Dana TAKTIS ataupun biaya ANGKAT LAYAR mulai memegang peranan;

- TPK-TPK dan Sawmill-Sawmill penampung kayu iIlegal mulai menerima Document-Document terbang dari Kalimantan tengah maupun daerah lainnya.

Untuk perlu diketahui bahwa, praktek Document Terbang tidak akan bisa terjadi, kalau petugas P3KB Dinas Kehutanan tidak ikut bermain, dan saya, dalam hal ini berani mengatakan perbuatan ini adalah suatu tindakan yang sudah dirancang dan direncanakan secara bersama antara :

- Sawmil atau TPK penerima document;

- Pihak pengirim;

- Petugas P3KB Sawmill penerima Document.

Dan untuk diketahui, kayu kayu gergajian Sawmil yang ada tidak lagi sepenuhnya untuk konsumsi dalam negeri ataupun pulau jawa, tapi sebagian besar mengalir ke luar negeri secara ILEGAL, khususnya Malaysia,Thailand ,Vietnam dan China.

Majelis Hakim Yang Mulia

sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Sebagaimana yang saya uraikan diatas,ini adalah fakta yang sudah menjadi catatan sejarah dunia perkayuan di Kabupaten Ketapang ini, suka atau tidak suka, saya kira semua pihak harus mengakui adanya kejadian tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Seiring dengan bergantinya Rezim dan bergulirnya Era Reformasi yang lebih kita kenal dengan Era Otonomi Daerah, kondisi bukannya bertambah baik, akan tetapi malah sebaliknya.

- Tahun 2001-2003 hampir semua luas jalan di daerah pedalaman atau hulu Ketapang hancur total, khususnya disaat musim hujan;

- Truk-truk colt diesel bermuatan kayu-kayu balok kaleng hasil gesekan Chain Saw berhamburan dimana-mana, asal usul kendaraannyapun tidak jelas, sebagian besar tidak ber plat nomer Polisi;

- sepanjang Sungai Pawan penuh dengan pandangan rakit kayu-kayu ILEGAL atau yang lebih dikenal dengan BALOK KALENG;

- Kelestarian Taman Nasional Gunung Palong pun mulai dijamah;

- Kapal-kapal kayu dan besi secara terang terangan siang dan malam tak henti-hentinya bebas melakukan kegiatan muat;

- TPK-TPK dan sawmill-sawmill tak jelas berhamburan disegala penjuru dengan aktifitas penuh;

Nama besar Pak Achai warga Malaysia yang berpartner dgn sdra Heriyono alias Ango menduduki rangking tertinggi, ybs dikenal sebagai pemodal ,penampung dan pembeli kayu terbesar di Kabupaten Ketapang ,dengan jaringan suplay kayu disemua lini ,didukung dengan fasilitas yang lengkap dan dua TPK terbesar,satu TPK Ulu Aik di Sungai Pawan dan satu TPK lainnya di Gandualan, PulauMaya ( berada dalam kawasan Hutan Lindung);

Kapal siluman berkecepatan tinggi:

1. KM ALFA SUKSES,

2. KM MEGA KINA,

3. KM ALFA MIRA

Masing-masing kapal tersebut berkapasitas kurang lebih antara 800-1000 M3 tanpa henti-hentinya bolak-balik antara Ketapang-Kuching Malaysia.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Pada tanggal 31 January 2002 sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 25 A Tahun 2002, PT Prima Sawitindo mendapatkan IUPHHK seluas 15.000 Ha dari Bupati Ketapang.

Dengan melalui berbagai kajian, pertimbangan dan perundingan, kemudian pada tanggal 24 Juni 2002 PT Prima Sawitindo bersepakat untuk mengadakan KSO dengan PT Harjhon Timber Limited ( Alas Kusuma Group ).

Kesepakatan KSO kedua Perusahaan dituangkan dalam Akte No. 39 tahun 2002 dan Akte Kuasa No. 9 tertanggal 10 Juli 2002, di hadapan Notaris H. Zaini Zein SH di Jakarta.

Pilihan KSO dengan PT Harjhon Timber Limited atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Alas Kusuma Group adalah Perusahaan besar dan dikenal clean Legal Logging yang mendapatkan berbagai pengakuan ataupun Penghargaan dari Dunia Internasional;

2. Industri Alas Kusuma berada dalam daerah Kabupaten Ketapang;

3. Pola Pengamanan Alas Kusuma Group terhadap aksi Pembalakan liar yang kami nilai sangat Efektip.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Pada saat itu Pembalakan Liar di Kabupaten Ketapang yang semakin hari semakin tidak terkendali dan hampir semua areal di Kabupaten Ketapang sudah dijamah oleh para pelaku Ilegal Logging, terkecuali Areal Alas Kusuma Group.

Terbebasnya areal Alas Kusuma Group dari jamahan para pembalak liar dikarenakan dua faktor sebagai berikut:

- Adanya konmitmen yang jelas antara sesama perusahaan yang ber KSO;

- Adanya dukungan aparat penegak Hukum dan Keamanan dari Brimob Polda Kalbar dan Kodim 1203 Ketapang;

- Pada ruas jalan angkutan Logging sekitar kaki Hutan Lindung Bukit Lawang dibangun Pos penjagaan bersama antara anggota Brimob dari Polda Kalbar, Anggota Kodim dari Ketapang dan Masyarakat setempat.

Maraknya pembalakan liar di Kabupaten Ketapang saat itu secara tidak langsung sudah menghambat program pembangunan daerah Ketapang, khususnya dalam hal Proyek pembangunan jalan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Dengan berat hati ijinkanlah saya untuk mengungkapkan, bahwa pada saat itu, Bapak Bupati Ketapang dihadapkan pada posisi yang sangat sulit;

- Disatu sisi beliau berusaha keras membangun jalan antar desa di daerah desa-desa yang terisolasi;

- Disisi lain kontraktor dihadapkan pada masalah maraknya Truk-truk Colt Diesel pengangkut Kayu iIlegal yang merusak pembangunan jalan yang pada akhirnya berdampak pada jadwal penyelesaian proyek pembangunan jalan.

Bapak Bupati berulang kali turun kelapangan untuk mengatasi masalah, tapi selalu dengan hasil yang hanya bisa teratasi sesaat dan kemudian timbul kembali dan kembali terjadi lagi. Kejadian inilah yang selalu terulang dan terulang kembali, inilah permasalahan yang dialami langsung oleh PT Glora Indonesia yang saya pimpin dalam pembangunan berbagai ruas jalan penghubung antar Desa di Daerah perhuluan Kabupaten Ketapang.

Bupati selaku Kepala Daerah berusaha maksimal dalam hal mengatasi maraknya Illegal Logging di Daerahnya, hal ini bisa kita nilai dari adanya:

- Surat Bupati No 500 / 994 / IV-Bapedapembda tertanggal 18 Oktober 2002, Prihal Pengamanan / Penertiban Mobil Angkutan iIlegal Logging;

- Surat Bupati No 680 / 2302 / DKH, tertanggal 16 Desember 2002, perihal Pengamanan / Penertiban Mobil Angkutan iIlegal Logging.

Kedua Surat Bupati tersebut juga di sampaikan/ ditembuskan kepada :

1. Bapak Ketua DPRD Ketapang;

2. Bapak Kapolres Ketapang;

3. Bapak Komandan Kodim 1203 Ketapang;

4. Bapak Kepada Dinas Kehutanan Ketapang;

5. Bapak Camat Nanga Tayap.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Adanya kedua Surat Bupati tersebut di atas sangat disayangkan tidak mendapatkan respon yang positip dan ditindak lanjuti oleh Para Instansi terkait khususnya Pihak Penegak Hukum, dan disisi lain saya juga melihat Bupati juga dipusingkan dengan permasalahan yang tidak seharusnya beliau pusingkan, diantaranya:

- Beberapa oknum Kadis dan setingkatnya yang tidak Konsen terhadap Misi Pembangunan Daerah,termasuk juga adanya oknum-oknum anggota Dewan yang selalu terbius dengan kehidupan malam bila berada di Jakarta.

Majelis Hakim Yang Mulia

sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Dengan jiwa besar Harus kita akui bersama, inilah Problem ataupun Masalah-Masalah yang dihadapi oleh berbagai Daerah disaat awal bergulirnya Era Otonomi Daerah di Indonesia:

- Banyak oknum-oknum daerah yang mabok kepayang atas uang dan jabatan dan tidak konsen dengan tugas Pengabdiannya;

- Pengusaha, masyarakat juga dipusingkan dengan banyaknya Perda-Perda yang tidak diakui atau bertentangan dengan pemerintah Propinsi maupun pemerintah Pusat.

-

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Adanya perbedaan pandangan dan kebijakan serta pemahaman undang-undang yang berbeda antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangatlah berdampak pada tidak adanya ketenangan berusaha bagi para pengusaha lokal, perbedaan sangatllah terlihat di saat Mabes Polri mengelar Operasi Wanalaga di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Selaku anak bangsa yang awam akan Hukum, kami Putra Daerah yang berdomisili di Daerah tentunya hanya mengenal Pemerintah Daerah ataupun Muspida setempat , dan menurut pemahaman kami:

- Suatu usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Daerah adalah sah secara Hukum, kalaupun terjadi Perbedaan Pemahaman antar Pemerintah Pusat dan Daerah hendaknya perbedaan tersebut diselesaikan dengan jalur Tata Usaha Negara, adalah sangat tidak bijak bila sipenerima izin dijadikan objek Penindakan, sementara Pemberi izin berpangku tangan.

Demikian juga Dalam bidang Penegakan Hukum, di daerah sudah ada Aparat Penegak Hukum yang merupakan satu badan dengan Penegak Hukum di Pusat, pemahaman kami bahwa:

- Kalau Pengusaha atau masyarakat melakukan suatu kegiatan di daerah dan kegiatan tersebut legal, sudah diketahui dan tidak dicegah atau ditindak oleh Aparat Penegak Hukum setempat, harusnya kegiatan tersebut bukanlah masuk Ranah Pelanggaran Hukum ataupun Tindak Pidana karena hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Aparat Penegak Hukum setempat, kalau terjadi Pemahaman yang berbeda antar Para Penegak Hukum Daerah dengan Penegak Hukum Pusat, hendaknya terlebih dahulu diselesaikan ditingkat internal Penegak Hukum itu sendiri ,adalah sangat tidak bijak kalau masyarakat yang awam hukum dijadikan objek Penegakan Hukum, sementara sebagai mana kita ketahui bersama, Tugas Pokok seorang Penegak Hukum sudah sangat jelas, yaitu:

o Di satu sisi MENCEGAHdan MENINDAK Pelaku Tindak Pidana;

o Di sisi lain juga sebagai Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Sebagaimana kita semua ketahui ,bahwa di Ketapang saat ini Balai Pelindungan Taman Nasional Gunung Palong memiliki beberapa persawat ultra light sebagai persawat pemantau kelestarian Taman Nasional Gunung Palong,apakah public tahu siapa perintisnya ?

Sebagian masyarakat Ketapang mungkin tahu, sebagian besar masyarakat lainnya tidak, hari ini, dalam ruang sidang yang mulia ini, ijinkanlah saya menyampaikan bahwa, perintis atau pencetus Pola Patroli udara Kehutanan adalah dari saya, seorang Terdakwa Kasus iIlegal Logging, ide tersebut adalah dari saya dan saya tindak lanjuti dengan mendatangkan pelatih untuk melatih atau mencetak pilot Penerbang Para-motor di Ketapang dan berkat kerja keras Bapak Anto sebagai Kepala Balai dan Bapak Harnowo dan staf saya waktu itu Sdr. Himawan, maka cita-cita tersebut berwujud menjadi kenyataan. Para-Motor untuk pertama kali terbang dari pantai Tanjung Gelandang dan mendarat di Halaman Kantor Bupati Ketapang, itulah Para-Motor sang terdakwa dalam perjalanan mewujudkan mimpinya.

Tidaklah berhenti sampai di sini, misi dilanjutkan dengan membeli Pesawat Ultra Light Cosmos type 503, dan Pesawat inilah yang selalu menarik spanduk panjang memberikan semangat kebersihan, disaat para Petinggi Daerah atau Muspida Ketapang melakukan kerja bakti yang lebih dikenal dgn Jumat Bersih.

Balai Pelindungan Taman Nasional Gunung Palung kerja keras dan pada akhirnya membuahkan hasil, Balai mendapatkan Persawat Ultra Light baru dari Australia type 582 ,di samping sebuah Para-Motor merek Fly Product yang sudah dimilikinya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Sejalan dengan kemajuan yang dicapai, pihak Balai Pelindungan Taman Nasional Gunung Palung membangun Landasan Pacu di lokasi Senyawan, Tanjung pura dan saya secara pribadi juga turut menyiapkan sebidang tanah yang letaknya memanjang selaras dengan landasan pacu yang dimiliki pihak Balai dan kemudian dihubungkan jadi satu bagian demi keamanan take off dan landing dan saat ini Balai sudah memiliki lebih dari 3 Pesawat Patroli udaranya,

Saya kira semua pihak, khususnya Departemen Kehutanan patut berbangga dengan kegigihan Bapak Anto dalam mengukir sejarah, berdirinya Kesatuan Patroli udara bidang Kehutanan di Indonesia ,khususnya Taman Nasional Gunung Palong.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada periode tahun 2004-2006, illegal logging di Ketapang mengalami penurunan sesaat, namun kemudian marak kembali dengan pola baru, secara rutin memang selalu ada penangkapan kayu atas target-target tertentu atau temuan kayu dan kemudian kayu tersebut dilelang, baik oleh Polres Ketapang maupun oleh Dinas Kehutanan Ketapang, dasar document lelang inilah para pelaku iIlegal Logging ini beraktivitas,

Majelis Hakim Yang Mulia

sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Muspida Se-Propinsi Kalimantan Barat mengadakan Pertemuan di Pontianak untuk Membahas Permasalahan iIlegal Logging di Kalbar. Dalam forum pertemuan yang bertempat di Aula Gubernur Kalbar tersebut, Bapak Bupati Ketapang secara gamblang menyampaikan “Sikap dan pandangan Pemda Ketapang terhadap iIlegal Logging” dalam surat tersebut terurai dengan jelas, betapa parahnya kegiatan iIlegal Logging di Ketapang, beliau sempat mengatakan dalam forum penting tersebut “semisalnya Bupati punya wewenang menangkap, beliau sendirilah yang akan menangkap cukong besar Malaysia ACHAI,” pada saat itulah nama ACHAI mencuat ke permukaan, pengungkapan Bupati dengan nada tinggi di depan Forum berbuntut panjang, ACHAI harus meninggalkan Ketapang dan pulang ke Kuching, karena TPK beliau menjadi sorotan public dan Penegak Hukum Polda maupun Mabes Polri.

Seiring dengan derasnya sorotan dari luar dan perginya ACHAI, kegiatan TPK sempat terhenti sesaat dan selang beberapa lama kemudian Sdr. Heriyono alias Ango menunjuk Sdr. Juslianto sebagai penganti Pak ACHAI melanjutkan kegiatan TPK tersebut.

Dan pada priode inilah, satu dari dua pabrik Plywood yang tersisa di Ketapang harus menghentikan seluruh aktivitasnya,

Sangat-sangatlah ironis, padahal lokasi sekitar pabrik penuh dengan TPK-TPK, Sawmill-Sawmill iIlegal yang beraktivitas penuh,dan tanpa gangguan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tahun 2004, Departemen Kehutanan mewajibkan seluruh IUPHHK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di Verifikasi ulang oleh Departemen Kehutanan, PT Prima Sawitindo termasuk salah satu IUPHHK yang lolos Verifikasi di Kalimantan barat dan pada Bulan Nopember 2005 , PT Prima Sawitindo mendapatkan Surat Dukungan Gubernur Kal-Bar No .511.11/0852/Dkh-PB/2005 yang di tujukan ke Bapak Menteri Kehutanan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Di awal tahun 2006, IUPHHK PT Prima Sawitindo yang saya miliki sudah mulai dijamah secara besar-besaran oleh para pelaku iIlegal Logging.

Pada bulan February 2006 saya pribadi mengambil alih/membeli izin Sawmill Ketapang Timber, kemudian mulai mendirikan bangunan sawmill dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mengolah Rimbah Produksi IUPHHK PT Prima Sawitindo;

- Mengolah Kayu hasil Lelang.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 29 Maret 2006 saya untuk pertama kalinya mengikuti pelelangan kayu di Aula Pemda Ketapang, dengan maksud dan tujuan, memutuskan mata rantai iIlegal Logging dengan menciptakan pelelangan yang seutuhnya terbuka, dengan harapan bisa menghilangkan modus yang ada, dan pada akhirnya bisa meminimalisir illegal Logging di Ketapang, khususnya di Daerah Hulu Sandai.

Situasi dan kondisi saat pelelangan berjalan alot dan panas, rekor harga penjualan tercatat tertinggi dalam sejarah pelelangan kayu yang pernah terjadi di Ketapang.

Kemudian pada tanggal 24 April 2006 saya kembali mengikuti pelelangan kayu di Aula Polres Ketapang, keikutsertaan saya dengan maksud dan tujuan yang sama, pelelangan berjalan sangat alot dan pada akhirnya kembali mencatat rekor harga tertinggi melampaui sebelumnya.

Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2006, saya kembali mengukuti Pelelangan Kayu di Kantor Bangdes Ketapang,dan kondisi pelelangan sudah tidak seperti sebelumnya yang panas dan saling memacu menaikan harga.

Pelelangan kali ini sudah DISEPAKATI sebelum pelelangan dimulai, semua pihak sudah sepakat dan tahu paket-paket yang menjadi target dan jatah masing-masing Pihak, inilah Pola Pelelangan yang selalu dipergunakan dalam suatu Pelelangan yang sudah dikondisikan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, ijinkanlah saya untuk perlihatkan Rekap Pelelangan kayu yang dilaksanakan di Ketapang dari tanggal 23 september 2005 s/d tanggal 23 juni 2006 ( terlampir ) dan dari rekapan tersebut sudah bisa terlihat jelas, indikasi perbedaan pelelangan yang diatur dengan pelelangan yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada bulan Mei 2006 saya menemukan adanya surat yang sangat mengejutkan ,suatu “Surat Pernyataan Bersama“ yang dibuat oleh sebuah Perusahaan besar yang sebelumnya memiliki Komitmen yang jelas terhadap iIlegal Logging, tapi disisi lain secara diam-diam melakukan suatu komitmen yang bertolak belakang. Yang lebih mengejutkan lagi, ”Surat Pernyataan Bersama” tersebut melibatkan Para Penegak Hukum di Sandai dan Ketapang ,Polres Ketapang diwakili oleh Kaur Reskrimnya selaku Koordinator lapangan, kesepakatan para pihak akhirnya dituangkan dalam bentuk:

Surat Pernyataan Bersama” antara PT Suka Jaya Makmur/Alas Kusuma Group dengan 10 kelompok pekerja Ilegal Logging, surat tersebut tertanggal Pawan Utara 11 Juni 2005 ,ditanda tangani kedua belah pihak diatas meterai Rp 6.000. dan sebagai saksi adalah :

1. Petugas Brimob yang bertugas di Perusahaan Alas Kusuma;

2. Muspika Sandai;

3. Pemuka Adat Sandai;

4. Kades Partai Patah;

5. Koordinator Lapangan adalah pihak Polres Ketapang.

Adanya Surat Pernyataan Bersama tersebut di atas, sangatlah jelas merupakan suatu tindakan yang Melawan Hukum dan berdampak Hukum dan kerugian pada PT Prima Sawitindo selaku pemilik IUPHHK maupun kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas PT Prima Sawitindo mengambil langkah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Juni 2006 . PT Prima Sawitindo mengirim surat No 27 / PSI-KTP / VI / 06 kepada Kepala Dinas Kehutanan Ketapang, Prihal Pencabutan Akte Kuasa No 9 Tertanggal 10 Juli 2002;

2. Pada tanggal 24 Juni 2006 saya menghadap Kapolda Kalbar dan diterima beliau pada pukul 14.45 pm;

3. Pada tanggal 26 Juni 2006 PT Prima Sawitindo mengirim surat No 28 / PSI-KTP /VI / 06 kepada Bapak Kapolda Kal-Bar, Prihal Melaporkan /Memohon Bantuan Bapak Kapolda Kalbar.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 17 Juli 2006, Menteri Kehutanan melalui surat No S.34 / Menhut-VI /2006 memerintahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan Prihal Penerbitan Peta Areal Kerja ( WA ) dan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan an PT Prima Sawitindo.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 31 Juli 2006 ,PT Prima Sawitindo meminta perhatian serius PT Harjhon Timber Limited atas terjadinya kegiatan iIlegal Logging yang berkelanjutan diatas areal PT Prima Sawitindo.

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2006, PT Prima Sawitindo meminta penyelesaian PT Harjhon Timber Limited dengan penyelesaian sebagai berikut:

1. Membuat Akte Pembatalan Kerja Sama yang mengacu pada akta No 39 tanggal 24 Juni 2002;

2. Membuat akta pencabutan Kuasa mengacu pada akta kuasa No 9 Juli 2002;

3. Diadakan serah terima administrasi kepada PT Prima Sawitindo;

4. Kedua Perusahaan menurunkan Team Audit Lapangan;

5. Dengan dasar hasil Audit Lapangan,kedua perusahaan mengadakan perhitungan yang akurat.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 19 Agustus 2006, PT Harjhon Timber Limited melalui Surat No 437 / PH / PTK / VIII / 2006. mengusulkan adanya penyelesaian secara Musyawarah dengan di mediasi oleh Pihak ke 3. sehubungan dengan hal tersebut PT Prima Sawitindo menanggapi dengan positip atas Usul PT Harjhon Timber Limited yang menghendaki penyelesaian secara musyawarah. Setelah melalui beberapa kali pertemuan selalu mengalami kegagalan karena factor yang sangat prinsip, PT Harjhon Timber Limited keberatan adanya Audit Lapangan secara bersama.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 24 Agustus 2006, “Sawmill Ketapang Timber “saya sewa kan kepada Sdr. ASNAWAR selama 3 (tiga) tahun. Adapun maksud dan tujuan saya agar bisa lebih konsen dalam penyelesaian masalah perizinan IUPHHK PT Prima Sawitindo di Jakarta.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Menindaklanjuti permintaan surat PT Prima Sawitindo tertanggal 14 Agustus 2006, PT Harjhon Timber Limited akhirnya pada tanggal 28 September 2006 bersedia merealisasikan salah satu Point permintaan kami, yaitu: Penyerahan kembali Administrasi disertai dengan Berita Acara Serah Terima Document.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada 10 November 2006, saya menghadiri Undangan Rapat di Departemen Kehutanan Prihal Tindak lanjut Surat Menteri Kehutanan tertanggal 17 Juli 2006, dan pada rapat tersebut terjadi kesepakatan atas batas areal antara PT Prima Sawitindo dengan Sdr. Gusti Hardiansyah dari PT Sewaka Lahan Sentosa( Alas Kusuma ) dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk “PERNYATAAN BERSAMA” dan Notulen Rapat, kedua surat tersebut ditanda tangani oleh semua pihak yang hadir dalam pembahasan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dengan melihat Kondisi pembalakan liar yang makin menjadi-jadi dan sama sekali tidak adanya usaha pencegahan dari PT Harjhon Timber Limited, maupun adanya action Penindakan dari Pihak Penegak Hukum di Ketapang maupun dari Polda Kal-Bar, maka pada tanggal 11 Desember 2006, PT Prima Sawitindo melalui surat No 059 / PS-XII /2006 meminta kesiapan dan kesediaan PT Harjhon Timber Limited untuk mengadakan audit lapangan secara bersama sama.

Suatu hal yang diluar kelaziman, pada tanggal 08 Pebruary 2007, PT Harjhon Timber Limited melalui surat No. 56 / PH / PTK / 2007 memberikan jawaban yang pada intinya tidak bersedia atau keberatan untuk melaksanakan audit Lapangan bersama.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

PT Prima Sawitindo dihadapkan pada posisi yang serba sulit, pengambil alih kembali areal PT Prima Sawitindo tanpa Audit dipastikan akan berdampak Hukum terhadap PT Prima Sawitindo dan tidak ada batasan pertanggung jawaban yang jelas diantara kedua belah Pihak. Pandangan kami, pokok permasalahan mutlak wajib diadakan Audit Lapangan bersama agar jelas , bilamana ada penyimpangan pihak mana yang wajib bertanggung jawab, ini adalah masalah HUKUM yang serius.

Pada saat itu kami berasumsi, adanya kesepakatan yang dituangkan dalam “Surat Pernyataan Bersama“ tertanggal 11 Juni 2005, adalah suatu hal yang direncanakan dengan sangat baik dan sengaja menyeret Kelompok Masyarakat dengan mengikutsertakan unsur pemuka adat, Muspika Sandai dan Polres Ketapang sebagai Koordinator lapangan kedalamnya, dengan motivasi bisa menutupi segudang pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan/Alas Kusuma, asumsi ini bukan tanpa dasar, sebagai contoh, kami memonitor adanya jaringan jalan yang memasuki berbagai Hutan Lindung, ada LOG DEK dan ada Tunggul besar tapi tidak ada simpiran bekas gesekan, apakah itu hasil tebangan Masyarakat ?? BUKAN !!!, Masyarakat tidak memiliki alat berat dan tidak mampu memikul pohon besar tanpa digesek terlebih dahulu.

Fakta dilapangan, Jaringan jalan angkutan Alas Kusuma sudah masuk Hutan Lindung Bukit Lawang, ini jelas semua pihak mengetahuinya , tapi tidak ada Pihak yang mempermasalahkan.

Setelah melalui berbagai kajian dan rundingan, akhirnya pada tanggal 01 Maret 2007 PT Prima Sawitindo melalui Surat No 061 / PS-III / 2007 mengingatkan PT Harjhon Timber Limited hal hal sebagai berikut:

1. PT Harjhon Timber Limited tidak menanggapi secara serius permasalahan yang terjadi di antara kedua Perusahaan;

2. Maraknya kegiataan IL di atas Areal PT Prima Sawitindo dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh pihak pihak tertentu dan adanya keterlibatan Alas Kusuma sendiri;

3. PT Prima Sawitindo menegaskan,selama belum terjadinya serah terima lapangan.segala tanggung jawab dan akibat Hukum yang ditimbulkan oleh dampak kegiatan Ilegal Logging adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Harjhon Timber Limited.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

PT Harjhon Timber Limited merespon surat kami tertanggal 01 Maret 2007 dengan surat tertanggal 09 Maret 2007.PT Harjhon Timber Limited melalui surat No 123 / PH / PTK / III / 2007, yang intinya menolak untuk bertanggung jawab atas maraknya kegiatan iIlegal Logging di atas areal PT Prima Sawitindo.

Adanya respon dari Alas Kusuma yang tidak ada usaha ataupun berusaha menghentikan dan tidak mau bertanggung jawab atas pembalakan Liar di Areal PT Prima Sawitindo sungguh suatu jawaban yang sangat diluar pemikiran kami, dengan alasan bahwa:

1. PT Suka Jaya Makmur/Alas Kusuma Group dalam PERNYATAAN BERSAMA tertanggal 11 Juni 2005, secara jelas mengambil inisiatip untuk mengijinkan dan mengatur 10 Kelompok Pembalak Liar masuk ke Areal PT Prima Sawitindo untuk menebang, menggesek dan mengangkut kayu secara Melawan Hukum;

2. PT Suka Jaya Makmur/Alas Kusuma Group tidak memiliki Kerja sama atau KSO dengan PT Prima Sawitindo;

3. Berdasarkan apa PT Suka Jaya Makmur berani memberikan fasilitas dan ijin ke kepihak lain untuk masuk ke areal PT Prima Sawitindo dengan tujuan Pembalakan Liar ???

4. PT Suka Jaya Makmur selaku Perusahaan besar yang mendapatkan berbagai penghargaan Internasional, seperti ISSO 2002, apakah pantas memberikan fasilitas dan ijin kepada pihak lain untuk melakukan pembalakan Liar di Areal yang bukan menjadi miliknya atau milik orang lain ???

5. Para saksi saksi , khususnya Kaur Reskrim Polres Ketapang selaku Koordinator Lapangan dalam “Surat Pernyataan Bersama “ tersebut apa tidak mengetahui perbuatan tersebut adalah melawan Hukum ? dalam arti Pembalakan Liar;

6. Berdasarkan Fakta diatas, bagaimana Penegak Hukum di Ketapang yang katanya Komit untuk memberantas Pembalakan Liar di Ketapang, sementara Kaur Reskrim Polres Ketapang sendiri malah menjadi Koordinator Lapangan atas Pembalakan Liar di Pawan Utara.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Karena situasi semakin hari semakin tidak ada kepastian dan Pembabatan Hutan secara iIlegal semakin hari semakin tidak terkendali, Hutan Lindung Bukit Lawang dan sekitarnya sudah mulai dijarah secara illegal, maka saya mengambil inisiatip untuk mencegahnya dengan cara memberikan informasi / laporan ke publik melalui Media dan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Mabes Polri.

Pada tanggal 09-21 Maret 2007, Saya dan Sdr. Asnawar menjadi penunjuk jalan Team Metro TV (Metro Realitas) menuju Pawan Utara dan kemudian dilanjukan oleh saya sendiri menyusup ke Samatan dan Kuching Malaysia bersama Team Metro TV.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 26 Maret 2007, Metro Realitas Menayangkan berita iIlegal Logging Ketapang. Dan Dampak adanya penayangan berita tersebut memang sangat luas, Ketapang menjadi topic pembahasan disatu sisi, disisi lain juga adanya para pihak yang sibuk mencari pembenaran dari pengungkapan fakta tersebut.

Pada tanggal 23 April 2007 Team Pencari Fakta, Pimpinan Kombes Polisi William Lameng dari Mabes Polri turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) Bukit Lawang dan sekitarnya, keberhasilan Team Pencari Fakta secara diam-diam mencampai TKP berkat dipandu oleh Sdra Asnawar, karena situasi di Ketapang semakin hari semakin hangat, dan pihak Polres setempat mengetahui Sdr. Asnawar selaku penuntun jalan, maka Sdr. Asnawar saya sarankan untuk menyingkir ke Jakarta.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 25 April 2007, saya menerima kiriman sms dari Sdr. Gusti Hardiansyah / Alas Kusuma yang mengatakan sebagai berikut :

Tel: 628152230144

Subject: ASWR,P’TONY YTH. TERIMA KASIH ATAS

Date: 25/04/2007 4:13:21 PM

ASWR,P’TONY YTH. TERIMA KASIH ATAS PERLAKUANNYA. KATA ORG BIJAK FITNAH ITU LEBIH KEJAM DARI PEMBUNUHAN. ABANG KIRIM ORG ADE SURAT TUGAS NDAK?? BANYAK YG KECEWA….

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 26 April 2007, AKP Arbert Deddy memerintahkan R.Joko Santoso membuat Laporan Polisi sebagai berikut:

1. No Pol : LP / A.236 / IV / 2007 tertanggal 26 April 2007, Terduga a/n Tony Wong (Dugaan Korupsi PSDH-DR )

2. No Pol : LP / A.238 / IV / 2007 tertanggal 26 April 2007, Terduga a/n 1.Asnawar 2.Tony Wong, ( Dugaan kepemilikan kayu IL di Sawmill Ketapang Timber )

Pada tanggal 28 April 2007 AKP Arbert Deddy membuat Laporan Polisi

1. No Pol : LP / A.245 / IV / 2007 tertanggal 28 April 2007, (Dugaan Korupsi PSDH DR).

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dari semua kejadian yang saya uraikan di atas, saya kira semua pihak sudah jelas dan bisa mengambil suatu kesimpulan, bahwa pada tanggal 25 April 2007,sdra Gusti Hardiansyah mengirim sms,dan ada kata “ BANYAK YG KECEWA “

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 26 April 2007 AKP Arbert Deddy memerintahkan R Joko Santoso membuat 2 Laporan Polisi,masing-masing, Laporan Polisi No.POL : LP / A.238 / IV / 2007 . dan No.POL : LP / A.236 / IV / IV / 2007. ( apakah ini yang dimaksud Pihak yang Kecewa oleh sdra Gusti Hardiansyah dari Alas Kusuma ?.)

Dan Kemudian pada tanggal 28 April 2007, AKP Albert Deddy sendiri membuat Laporan Polisi NO POL : LP / A.245 / IV / 2007 ( apakah ini juga yang dimaksud oleh Sdr. Gusti Hardiansyah dari Alas Kusuma ? )

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Apakah betul saya adalah seorang Pelaku iIlegal Logging sebagaimana yang di Dakwaan oleh sdra JPU ? Atau sebaliknya, saya seorang Pelawan iIlegal Logging yang dikondisikan dan dikorbankan seolah-olah menjadi Pelaku iIlegal Logging ? atau dikarenakan ada ketakutan di pihak tertentu, rangkaian kegiatan illegal logging yang selama ini berjalan adem adem akan menjadi terungkap ke public? saya sangat yakin Majelis Hakim Yang Mulia bisa menilai secara objektif permasalahan ini.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 07 Mei 2007, sekitar jam 17.45 Wib, saya ditangkap di terminal B Bandara Soekarno Hatta, penangkapan tersebut tanpa surat ada surat perintah penangkapan yang ditunjukan kepada saya. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2007 pada jam 00.30 Wib saya resmi ditahan dan dititipkan di rutan Mabes Polri, dengan berbagai tuduhan atas beberapa Laporan Polisi dan saya ditahan berdasarkan ancaman Hukuman yang berat, yaitu tuduhan Korupsi PSDH-DR. Setelah beberapa hari ditahanan, pada tanggal 12 Mei 2007, terhadap saya mulai dilakukan Pemeriksaan dengan tuduhan Korupsi PSDH-DR, kemudian pada tanggal 15 Mei 2007 saya di pindahkan dari Rutan Mabes Polri ke Rutan Polda Kalbar.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 17 Mei 2007, saya mendapat surat dengan nomor B / 464 / V / 2007 / Reskrim Prihal : Pemberitahuan untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah adanya Surat tersebut di atas,saya langsung di BAP oleh Penyidik dari Polres Ketapang masing masing :

1. Tanggal 17 Mei 2007 saya mulai di BAP di Mapolda Kalbar dalam tuduhan sebagai tsk iIlegal Logging;

2. Tanggal 18 Mei 2007 saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam Tuduhan yang sama;

3. Pada tanggal 19 Mei 2007 saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam Tuduhan yang sama.

Pada tanggal 05 Juni 2007 Polres Ketapang menerbitkan SPDP / 55 / VI / 2007 a/n

- Tony Wong;

- Asnawar alias As Bin Abunawi;

- Sujadi alias Lim Tau Tien.

Kemudian pada tanggal 24 Juli 2007, saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam tuduhan yang sama untuk ke empat kalinya. Dan pada awal September 2007 saya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang dan menjalani Penahanan di LP Kelas II B Ketapang.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 02 Januari 2008, sekitar jam 14.00 Wib, saya mendapat serangan jantung dan saya koleps di didalam kamar tahanan, kemudian saya ditolong oleh petugas piket Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan kemudian dibawa ke RS Fatimah Ketapang.

Pada jam 22.30 PM tanggal 02 Januari 2008, Metro Realitas menayangkan wawancara saya secara tersembunyi pada tanggal 18 Desember 2007, hal ini sangatlah terpaksa saya lakukan dikarenakan adanya pencekalan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas kebebasan saya untuk berbicara dengan Media dan harus saya akui, dampak penayangan tersebut telah merepotkan banyak pihak, khususnya Petugas LP Ketapang yang sempat di BAP oleh Polres Ketapang ,

Ada beberapa point penting yang saya ungkapkan dalam tayangan tersebut, diantaranya:

· Ketapang adalah sarang nya iIlegal Logging.

· Saya mendapat warning dari pihak tertentu,apa bila saya banyak bicara dan Media menjadi ramai,maka saya akan dihadapkan pada kasus berikutnya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 03 Januari 2008, setelah dokter mengetahui kondisi kesehatan saya, kemudian dokter RS merujuk saya ke RS Jantung Harapan Kita di Jakarta, di saat inilah dokter RS Fatimah mendapatkan INTERVENSI dari pihak tertentu, yang pada intinya supaya tidak merujuk saya ke RS Jantung Harapan Kita di Jakarta.

Saya sendiri melihat langsung bagaimana stressnya para Dokter menghadapi Intervensi yang sangat tidak manusiawi ini, dokter sendiri mengakui adanya Intervensi dari pihak tertentu, termasuk Sdr. Jaksa Penuntut Umum didalamnya. Pada akhirnya, dengan mengingat RS dan Dokter adalah independen dan tidak bisa di Intervensi oleh siapapun, kepala RS Fatimah mengambil suatu putusan jalan tengah, saya tidak dirujuk ke RS Jantung Harapan Kita, tapi tetap dirujuk ke RS Antonius Pontianak.

Kemudian pada tanggal 06 Januari 2008, setelah mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Ketapang, saya diterbangkan dari Ketapang menuju Pontianak dan langsung dirujuk ke RS Antonius Pontianak, keberadaan saya di RS Antonius dikawal / dijaga Ketat oleh sekitar 10 personil Resmob dan Samapta Polda Kalbar, tidak ada PRIVACY, petugas berada didalam kamar maupun diluar kamar inap.

Saya tidak tahu, apa petugas tidak mengerti dengan status saya yang oleh Pengadilan Negeri Ketapang sudah di BANTAR-kan ke RS Antonius Pontianak untuk berobat sampai sembuh, atau memang para petugas tersebut dengan sengaja tidak ingin tahu.

Selama di RS Antonius Pontianak, semua orang yang menjeguk saya wajib di catat terlebih dahulu ID-nya oleh petugas Polda yang menjaga saya. Media tidak diperkenankan untuk bertemu saya, dan harus saya akui, tidak semua petugas menjalankan perintah atasan dengan kaku, banyak petugas yang meminta maaf pada saya yang pada intinya mereka menjelaskan hanya menjalankan perintah atasan, sebagai bawahan mereka tidak ada pilihan, tapi sebagai sesama manusia, mereka sangat mengerti tekanan dan perasaan yang sedang saya hadapi.

Setelah beberapa hari di RS Antonius Pontianak, karena keterbatasan peralatan Jantung,maka Dokter yang merawat saya merujuk saya ke RS jantung Jakarta,

Dokter dan RS kembali menghadapi Intervensi dari Para Penguasa, termasuk Sdr. Jaksa Penuntut Umum didalamnya, melalui suatu proses yang sangat alot dan melelahkan, akhirnya pada tgl 23 Jan 2008, Pengadilan Ketapang Mengeluarkan Penetapan, mengijinkan saya untuk berobat ke RS Jantung Harapan Kita di Jakarta.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Walau semua prosedur sudah saya tempuh, persyaratan administrasi sudah terpenuhi, namun Jaksa tidak bersedia melaksanakan Penetapan PN tersebut, alasannya pihak Polda keberatan mengawal saya ke RS jantung Harapan Kita, Polda hanya bersedia kalau dirujuk di RS Kramat Jati Jakarta.

Semua intervensi Penguasa baru reda setelah Bapak Kajati turun tangan, beliau langsung memerintahkan Kajari Ketapang untuk melaksanakan Penetapan PN Ketapang tertanggal 23 Jan 2008.

Selama 12 hari saya menjalani perawatan di RS Jantung Harapan Kita. Setelah proses pengobatan selesai dan saya dinyatakan sudah boleh berobat jalan, kemudian saya minta pulang dan ditahan di LP Ketapang untuk melanjutkan proses Hukum saya.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 13 Maret 2008 Mabes Polri mengadakan Operasi dadakan dan berhasil membongkar sindikat illegal Logging, banyak Oknum Polres setempat dinyatakan terlibat iIlegal Logging di Ketapang.

Ini merupakan suatu bukti nyata, bahwa pengungkapan fakta yang saya lakukan melalui media Metro Realitas pada tanggal 02 Januari 2008 adalah fakta yang sesungguhnya .

Setelah Mabes Polri berhasil mengungkap dan menangkap tangan kegiatan IL di Ketapang, kemudian banyak Nakoda , Pengurus angkat layar serta pelaku Ilegal logging kelas kecil bisa ditangkap, sedangkan Para Pelaku Inti atau Pelaku Kelas Kakap dan Koordinatornya bisa lolos melarikan diri.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Pada tanggal 26 Mei 2008 Pengadilan Negeri Ketapang menbebaskan saya dari Dakwaan Korupsi.

Dan pada hari yang sama juga Pihak Polres sudah menunggu di halaman LP Ketapang dan kembali melakukan penangkapan kepada saya dengan Kasus iIlegal Logging.

Pada tanggal 27 Mei 2008 saya Resmi ditahan di Rutan Mapolres Ketapang atas dasar Laporan Polisi tanggal 26 April 2006,ini adalah merupakan fakta kebenaran yang kedua atas ungkapan saya pada tgl 02 Jan 2008 di Metro Realitas, yaitu ” apa bila saya banyak bicara dan Media menjadi Ramai,maka saya akan di hadapkan dengan Kasus berikutnya “

Selama di tahan di Rutan Polres Ketapang saya harnya 2 kali di BAP ,sangat singkat dengan beberapa pertanyaan yang sama dengan sebelumnya.dan anehnya BAP tambahan di Mapolres Ketapang tidak terlampir dalam berkas pekara.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Selama ditahan dalam tahanan Mapolres Ketapang, saya merasakan tekanan psikologis yang teramat berat,diantaranya:

· Tidak diijinkan untuk tidur memakai kasur, bantal bahkan selimut pun tidak diperbolehkan;

· Tindakan Pelanggaran HAM menjadi tontonan rutin sehari-hari selama di Sel Rutan Polres Ketapang;

· Kesempatan kunjungan keluarga sangat dibatasi, bahkan Penasehat Hukum saya sekalipun tidak bisa menemui saya secara baik, sesuai dengan hak saya.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2008 saya dipindahkan ke LP Ketapang dengan status titipan Polres Ketapang.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Di LP Kelas II B Ketapang yang berkapasitas 150 penghuni,saya bergabung dengan 260 penghuni lainnya dan dari 260 penghuni yang ada di LP Ketapang,

Terpidana / Terdakwa / Tersangka iIlegal Logging diperkirakan antara kisaran 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh penghuni yang ada ,

Angka yang cukup tinggi,tapi kalau kita teliti dan cermati, apa betul semuanya itu pelaku illegal Logging ? TIDAK !!! , 95 % ( sembilan puluh lima persen )dari

30 % (tiga puluh persen) bukan !!! Pelaku Ilegal Logging Sejati tidak atau belum ada di LP Ketapang !!! mereka ada yang katanya DPO , apakah DPO betulan atau di DPO kan ??? , yang jelas fakta yang ada di LP Ketapang adalah :

· Para Nakoda / Juragan motor;

· Pekerja / Pemikul kayu;

· Pengurus / perantara;

· Para tumbal atau Joky ;

· Pemilik kayu belian dalam jumlah sangat sedikit ;

· Beberapa Pelaku Ilegal Logging skala sangat kecil.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Setelah sekian lama kami berkumpul di LP Ketapang,dan baru terungkap banyak hal yang belum pernah saya tahu sebelumnya,

Ternyata Kegiatan iIlegal Logging di Ketapang ini memang sudah masuk katagori Sindikat yang Sangat mengerikan, kesimpulan ini berdasarkan pengakuan-pengakuan para Nakoda / juragan Motor dan para Tumbal lainnya dihadapan saya.

Pada 29 July 2008 saya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2008, perkara yng dituduhkan kepada saya resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ketapang untuk menjalanani Pemeriksaan di dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dengan mengutip uraian kata-kata Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Memori Kasasi tertanggal 27 Oktober 2008, atas Putusan Pekara Nomor 100 / Pid.B / 2008 / PN.KTP tertanggal 24 Juli 2008 dalam pekara Terdakwa Sdr. Sumulyo Bin Arwito, seorang Nahkoda perahu layar yang berpendidikan SD, diantaranya:

- ( Menurut JPU ) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 tahun, akan tetapi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ketapang maupun Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak memutus Terdakwa dengan Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan. Hal ini menurut kami, sangatlah melukai rasa Keadilan Masyarakat dan hukuman yang dijatuhi sangat tidak memadai bagi tujuan EDUKATIF, PREVENTIF, KOREKTIF dan REFRENSIF, apa lagi saat ini upaya pembrantasan perkara Ilegal Logging merupakan Program Pemerintah yang tengah gencar gencar digalakan sebagaimana Inpres No 4 tahun 2005 tentang “pencepatan Penanganan Perkara Korupsi dan termasuk juga didalamnya perkara iIlegal Logging”

( Tanggapan ) Adanya uraian kata-kata Sdr Jaksa Penuntut Umum yang Sangat Melukai Rasa Keadilan Masyarakat, sungguh suatu kata-kata yang indah dan sangat mengesankan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat membela kepentingan Masyarakat kecil, tapi mungkin Sdr. Jaksa Penuntut Umum lupa, bahwa obyek ataupun orang yang dimaksud adalah seorang masyarakat kecil dan miskin, berprofesi sebagai Nakoda Perahu Layar yang sekedar mencari nafkah untuk mempertahankan hidup keluarganya, berpendidikan sangat rendah. Dalam hal ini, saya beranggapan Sdr. Jaksa Penuntut Umum mencoba menjadi Abdi Negara ataupun Penegak Hukum yang baik, tapi Sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah salah sasaran, seharusnya lebih atau sangatlah tepat kalau diarahkan ke Para Cukong, Pemilik Kayu ataupun para Oknum-oknum yang terlibat dalam Ilegal Logging, bukan kepada seorang Nakoda kecil yang miskin dan buta hukum.

- ( Menurut JPU ) Bahwa kami menyadari sepenuhnya, bahwa Pidana Penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan memiliki tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatannya kembali.

( Tanggapan ) Saya ingin mengaris bawahi uraian kata yang indah dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Penjara memang dibangun pemerintah bukan untuk tujuan balas dendam, akan tetapi semata-mata untuk sarana membina para penjahat ,mungkin Sdr. Jaksa Penuntut Umum kurang ataupun tidak pernah berkunjung ke Penjara, khususnya Penjara di Ketapang, apakah penghuni dipenjara yang terbelit kasus Ilegal Logging sepenuhnya adalah penjahat iIlegal logging betulan? jawabannya TIDAK !!!, selama satu setengah tahun saya menghuni di Penjara Ketapang, tidak pernah melihat Pelaku iIlegal Logging Sejati masuk dan menjadi penghuni disana, pelaku iIlegal Logging sejati masih bebas diluar, sementara yang dianggap pelaku ilegal loging yang ada di Penjara Ketapang adalah :

o Para Nakoda / Juragan motor;

o Pekerja / Pemikul kayu;

o Pengurus / perantara;

o Para tumbal atau Joky;

o Pemilik kayu belian dalam jumlah sangat sedikit;

o Beberapa Pelaku Ilegal Logging skala sangat kecil.

- ( Menurut JPU ) Bahwa sebagaimana yang kita ketahui bersama, akibat yang ditimbulkan oleh iIlegal logging sangat signifikan di Negara RI ini ,hal ini dapat dilihat dari semakin banyak terjadinya bencana alam berupa banjir yang sekarang ini terjadi di Aceh, Kalimantan, Sumatera serta daerah lainnya diseluruh wilayah RI, belum lagi akibat yang ditimbulkan dari maraknya pembalakan serta pembakaran hutan yang sempat menyebabkan bahaya kabut asap, yang mana hal tersebut sangat menganggu kelancaran transportasi, baik darat, laut maupun udara, bahkan negara tetangga Malaysia, Singapore sampai memprotes prihal kabut asap ini.

( Tanggapan ) Disatu sisi Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum mengetahui dampak iIlegal Logging sangatlah berbahaya untuk kelangsungan masa depan Bangsa ini, tapi disisi lagi Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum tidak menangani secara serius dan mengejar Para pelaku iIlegal Loging sejati yang dikatakan sebagai buron atau DPO. Celakanya, Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum terkesan malah lebih fokus pada kasus saya, seorang yang telah berusaha untuk diadakanya pemberantasan terhadap pelaku ilegal loging, dengan cara melaporkannya ke media dan Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Mabes Polri, tapi mengapa saya yang melaporkan adanya ilegal loging justru dianggap sebagai pelaku illegal Logging, ada apa sebenarnya ???

Apa betul mereka, pelaku iIlegal Logging sejati yang dikatakan DPO itu DPO betulan ??? kalau betul, mengapa tidak diumumkan dimedia cetak maupun electronic dan gambarnya tidak ditempelkan pada tempat tempat umum ??? atau mereka itu hanya di DPO kan untuk sesaat saja ??? apa yang saya pertanyakan ini bukan tanpa alasan, fakta sudah membuktikan, sudah banyak orang yang dinyatakan DPO, tapi selang beberapa saat timbul kembali sebagai orang bebas??.

Yang lebih perlu saya pertanyakan lagi adalah, Sdr. Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui persis saya adalah seorang pelapor adanya Ilegal Logging di Ketapang,dan kebenaran laporan saya semua sudah terbukti di Tayangan Metro Realitas 26 MARET 2007 dan 13 MARET KELABU 2008, fakta itu memang ada, banyak Oknum yang terlibat, dan perlu kita garis bawahi, Bapak Menteri Kehutanan saat diwawancarai di Jakarta dan ditayangkan di Metro TV pada tanggal 04 April 2008 jam 21.01 PM , beliau mengatakan, Kejahatan Kehutanan di Ketapang Kalbar Terorganisasi Rapih, menurut beliau Pelaku iIlegal Logging di ketapang bisa disebut MAFIA, tidak ada yang tidak terlibat, semua teribat, termasuk kejaksaan Negeri Ketapang,

Pernyataan Menhut ini tentunya bukan tidak berdasar, akan tetapi sudah ada pertunjuk atau bukti awal yang cukup dan menyakinkan, baru beliau berani mengeluarkan statement secara terbuka di Media.

Apakah dengan adanya statement dari Menteri Kehutanan tersebut, Sdr. Jaksa Penuntut Umum menjadi Marah dan Dendam terhadap saya???, kemudian Sdr. Jaksa Penuntut Umum melampiaskan kemarahannya dengan mem-P21 kan Kasus saya. Dan berusaha menjadikan Penjara sebagai Sarana Pelampiasan Kemarahan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya ???

Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengetahui, berkas Perkara saya sudah selama setahun tidak dapat di P21 karena dianggap tidak layak, mengapa setelah setahun kemudian dan tanpa bukti tambahan mendadak bisa dinyatakan Layak di P 21 ??? apakah karena sakit hati ??? Dendam ???

atau ada factor lainnya ? apakah seorang Penegak Hukum bisa seenaknya menahan dan mendakwa serta menuntut seseorang hanya dengan ASUMSI ???

Segenap anak Bangsa telah memberikan Amanah dan wewenang yang bergitu besar kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Para Penegak Hukum kita dengan maksud dan tujuan yang SANGAT MULIA, bukan untuk menganiaya anak bangsanya sendiri, terlebih lagi menganiaya anak bangsa yang memiliki keberanian untuk mengungkap suatu kejahatan iIlegal logging yang membahayakan masa depan bangsa ini, apakah tindakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum ini yang dinamakan memenuhi Rasa Keadilan ??? dan bagian dari tujuan akhir dari suatu Pengabdian ??? Tidak !!!, Oknum Penegak Hukum bukanlah Malaikat Sebagai contoh Sdr. Urip Tri Gunawan seorang Oknum Jaksa terbaik di Indonesia , terbukti melakukan suatu tindakan yang sangat tercela ,dan yang bersangkutan dijatuhi hukuman 20 tahun Pidana Penjara. Dan Di Kabupaten Ketapang ini juga tidak tertutup kemungkinan masih banyak Urip Tri Gunawan lainnya, mengingat Ketapang yang jauh dari pantauan Media dan KPK.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dengan mengutip uraian kata-kata lain Sdr Jaksa Penuntut Umum lainya yang berbunyi sebagai berikut, “Hal ini sangatlah penting sekali di pertimbangkan,mengingat perkara iIlegal logging menbawa efek yang sangat besar dan luas khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap Pri Kehidupan Masyarakat dan hal yang paling utama adalah setiap putusan yang dihasilkan sejogjanya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat demi terciptanya pembinaan penegakan Hukum secara tepat dan adil, sehingga dengan demikian setiap putusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagi semua peradilan“.

( Tanggapan ) Penegakan Hukum terhadap Pri Kehidupan Masyarakat dan penegakan Hukum secara tepat dan adil, sungguh memiliki pengertian dan arti yang mendalam, yang perlu saya pertanyakan adalah, apakah tindakan Sdr. Penuntut Umum selama ini sudah mencerminkan dan sesuai dengan apa yang dikatanya, TIDAK !!! Fakta menbuktikan,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum masih menganut Istilah Tebang Pilih dan Pilih Kasih dalam menangani perkara.

Kalau Sdr. Jaksa penuntut Umum selaku Penegak Hukum dan Abdi Negara memiliki keberanian dalam hal penegakan Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan, tentunya Sdr. Penuntut Umum dengan sendirinya sudah melakukan proses HUKUM atas adanya “Pernyataan Bersama” tertanggsal 11 Juni 2005 yang melibatkan banyak pihak, antaranya:

o PT Suka Jaya Makmur /Alas Kusuma Group

o Oknum-Oknum penegak Hukum

o Para pelaku Pembalakan Liar.

Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum selalu mengatakan Korupsi dan iIlegal Logging berdampak sangat signifikan dan sesuai dengan Inpres No. 4 tahun 2005, Prihal Percepatan kasus Korupsi dan Ilegal Logging juga termasuk didalamnya.

Hal yang menjadi pertanyaan untuk Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum adalah, mengapa kasus yang bergitu jelas dan berdampak sangat besar tidak Sdr. Penuntut Umum tindak lanjuti ??? bukan kah dalam Pernyataan Bersama tanggal 11 Juni 2005 memenuhi beberapa unsur Kejahatan Kehutanan, Korupsi dan Penyalah Gunaan Wewenang?.

Uraian kata kata yang indah dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidaklah terlalu penting, masyarakat menunggu Keberanian Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku Penegak Hukum menjalankan perintah Undang Undang dengan tidak saling memandang, artinya kalau perintah Undang Undang harus di Proses Hukum,yah segera diproses Hukum, jangan ada saling memandang karena factor X dan lainnya.

Sdr. Jaksa Penuntut Umum selalu mengatakan Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan, tapi mengapa Pelaku Pembalakan Liar Raksasa didaerah ini tidak pernah tersentuh hukum, yang terjarat hukum mayoritas adalah orang kecil dan miskin yang sekedar menerima upahan demi mempertahankan hidup, apakah itu yang Sdr. Jaksa Penuntut Umum katakan Memenuhi Rasa Keadilan ???

( Menurut JPU ) Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinya mengenai penjatuhan hukuman yang cenderung lebih rendah terhadap perkara iIlegal Logging, justru hal ini akan semakin menambah keberanian bagi para pelaku iIlegal Logging untuk membabat hutan-hutan di belantara republik ini, dengan bergitu akan semakin sulit menghentikan para pelaku iIlegal Logging ini, bahkan efek dari semua ini kemungkinan besar bencana demi bencana akan semakin banyak terjadi di Republik Indonesia Tercinta ini.

( Tanggapan ) Saya menilai uraian kata-kata yang yang disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku seorang Abdi Negara, Penegak Hukum dan pencinta bumi pertiwi tercinta ini, sudah bertolak belakang dengan fakta yang ada, penanganan kasus iIlegal logging di Ketapang selama ini tidak memenuhi rasa Keadilan, sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, dan opini masyarakat berasumsi bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku penegak Hukum hanya berani menindak orang orang Kecil dan menerima kasus titipan orang orang besar dan kuat.

Selaku anak bangsa yang tentunya mencintai semua Institusi Penegak Hukum yang ada, saya kira opini yang tidak menguntungkan ini perlu segera Sdr. Jaksa Penuntut Umum patahkan dengan cara penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku penegak hukum harus berani melimpahkan perkara ke Pengadilan kasus kasus korupsi besar yang menyangkut orang besar, mantan penjabat atau Pejabat yang sudah bertahun tahun terpendam di meja atau lemari Sdr. Jaksa Penuntut Umum ataupun Penegak Hukum lainnya.

- Temuan BPK dan BPKP yang harus segera ditindak lanjuti secara transparan,

- Gebrakan KPK perlu dicontoh sdr. JPU selaku Para Penegak Hukum di Daerah Ketapang ini,

- Hukumlah mereka yang memang layak dihukum,dan bebaskanlah mereka yang selayaknya tidak layak dihukum.

- Tahanlah mereka yang betul betul layak untuk di Tahan, jangan melakukan suatu Penahanan karena Factor Sakit Hati,Dendam,Tersinggung atau Demi untuk mendapatkan sesuatu.

- Perlakukan semua Tersangka / Terdakwa secara adil, jangan ada yang Ditahan ,ada yang tidak ,disitulah letak ada tidaknya “ Penegakan Hukum Yang Memenuhi Rasa Keadilan “ sebagaimana mana yang selalu Sdra JPU katakan.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Sebagai Bangsa yang besar, kiranya semua pihak harus akui khususnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum,bahwa Nuansa Perubahan sudah mulai bergulir di Bumi Pertiwi Tercinta ini, marilah kita menerimanya dengan lapang dada demi masa depan Bangsa ini, jangan lagi ada pemaksaan kehendak dengan mengunakan wewenang tanpa perhatikan ketentuan Hukum yang ada ,melanggar HAM, karena unsur sakit hati dan yang lainnya. Mari kita belajar pada Negara yang lebih maju, Nuansa Perubahan sudah menjadi dambaan Masyarakat Dunia, bukan sebatas masyarakat Indonesia lagi, sebagai contoh, masyarakat Amerika, sebuah Negara Adi Kuasa di luar dugaan dan untuk pertama kalinya memilih Barack Obama, seorang warga kulit hitam sebagai Presiden Negaranya, ini pertanda Masyarakat Amerika sudah bosan dengan gaya Presiden lamanya yang sangat suka kekerasan, perang, memaksakan kehendak Negaranya atas Negara Orang lain.

Begitu juga dengan kondisi masyarakat kita, semua menghendaki adanya perubahan, masyarakat kita sudah jenuh dengan tindak tanduk para Oknum Penegak Hukum yang Arogan, tebang pilih dan pilih kasih, harapan Masyarakat kita tentunya kearah yang lebih baik dan pasti. khususnya dalam bidang Penegakan Hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia .

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, ijinkanlah saya mengajak kita semua, khususnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk merenungkan kembali sejarah terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana kita ketahui bersama, Belanda menjajah dan menguasai perekonomian Bangsa Indonesia selama 350 tahun,

Pada saat tersebut ,banyak Pemuda, Penjuang kita yang berusaha untuk bisa MERDEKA. Pemuda, perjuang kita berjuang melalui jalan perundingan maupun perlawanan fisik, tapi selalu gagal dan gagal, pemuda atau pejuang kita yang dianggap berpotensi selalu dipenjarakan dan bahkan di buang ke pengasingan demi tidak terwujudnya KEMERDEKAAN Bangsa kita ini. Pemuda dan Pejuang kita tidak berdaya karena mereka dihadapkan dengan suatu KEKUASAAN, inilah yang dialami oleh banyak Pemuda dan Perjuang kita, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta Bapak Bangsa kita.

Penilaian saya, dimasa Penjajahan Belanda KEKUASAAN dan PENJARA dijadikan senjata dan sarana untuk mengekang semangat perjuangan Bangsa kita.

Kemudian pada masa Penjajahan Jepang selama 3.5 tahun, Bangsa kita dihadapan pada situasi yang lebih mengerikan lagi, semua pemuda, pejuang atau orang yang dianggap berpotensi dihadapkan pada PEDANG SAMURAI, leher mereka ditebas dan ada yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup.

Penilaian saya, di masa penjajahan Jepang, semua pemuda atau orang yang berpotensi dimusnahkan dengan KEKUASAAN dan menjatuhkan semangat perjuangan para Pemuda kita dengan TINDAKAN KEGANASAN.

Berkat semangat para pemuda, perjuang dan keuletan Bapak Bangsa kita yang pantang menyerah pada KEGANASAN maupun KEKUASAAN DUNIAWI, sejalan dengan kekalahan Jepang pada tentara sekutu Amerika, moment tersebut tidak di sia-siakan oleh Bapak Bangsa kita. Sebagai puncak perjuangan, pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia berhasil menproklamasikan diri menjadi bangsa yang MERDEKA.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia saat ini sudah memasuki usianya yang ke 63, dua Rezim sudah kita lalui , dari Rezim Orde Lama ke Rezim Orde Baru dan semenjak tahun 1998 Bangsa kita memasuki Rezim Reformasi,

Di Rezim Reformasi yang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden SBY, SEGENAP ANAK BANGSA telah memberikan Kekuasaan dan wewenang yang bergitu besar kepada Aparat Penegak Hukum yang ada, tentunya dengan tujuan yang MAHA Mulia, yaitu

Penegakan Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,

Kekuasaan tidak lagi bertujuan sebagai Kekuatan untuk menindas bangsa ini sebagai mana yang dilakukan oleh para Penguasa di masa penjajahan Belanda maupun Jepang.

Fungsi Penjara sudah bukan lagi menjadi Sarana Pengekangan ataupun Pengasingan bagi orang yang dianggap berpotensi ataupun Sarana Balas Dendam bagi Para Penguasa.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Falsafah Kuno suku China mengatakan,untuk mencapai kehidupan yang tenang dan tentram, kita wajib menghindari berbenturan dengan tiga hal ,antaranya :

1. Oknum Penguasa;

2. Orang Berduit;

3. Orang Gila.

Saya sangat menyadari, bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini secara tidak langsung ataupun tidak sengaja sudah menyentuh kepentingan sebagian Oknum-Oknum Penguasa dan Orang Orang Berduit.

Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang mendalam dan kiranya para pihak bisa memaklumi, apa yang saya lakukan selama ini, yakni melaporkan adanya ilegal logging yang sudah merajalela, khususnya di Kabupaten Ketapang, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan kecintaan saya terhadap bangsa ini.khususnya Kabupaten Ketapang .

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak sdra JPU untuk bersama sama menghayati Artikel Sdra Tanto Yacobus yang sangat bermakna ,dan kiranya bisa dijadikan sebagai bahan Intropeksi ,Khususnya sdra JPU dan Para Pihak Penegak Hukum, maupun Segenap anak Bangsa yang mencintai Bumi Pertiwi Tercinta ini.

Keadilan Masih Mimpi

Dec 16, ’08 11:40 AM
for everyone

Oleh Tanto Yakobus

Jauh bukan berarti luput dari pengawasan. Di daerah bukan lantas bisa berbuat enaknya saja. Sebab di Republik ini kita punya aturan yang jelas. Dari pusat sampai daerah pakai aturan yang sama.

Demikian juga dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim, semua sudah ada prosedur tetap (protap) pada lembaga masing-masing dalam menangani kasus.


Dengan demikian, aturan hukum yang diterapkan di Jakarta , perlakuannya sama persis di daerah-daerah di Republik ini.


Artinya, tidak ada pengecualian hukum bagi seseorang. Apalagi bila seseorang itu statusnya tahanan, terpidana atau malah narapidana sekalipun. Sebab protap penanganannya sudah jelas. Aturan hukumnya jelas. Namun teorinya tidaklah seindah praktik di lapangan.


Sebagai orang awam, kita kaget juga dengan perlakukan hukum terhadap mantan Kapolres Ketapang, AKBP Akhmad Sun’an—yang bisa berkeliaran mencari sapi untuk kurban.


Padahal statusnya jelas sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Ketapang–yang dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Kini, mantan Kapolres Melawi itu tengah menjalani masa pesidangan di Pengadilan Negeri Ketapang terkait kasus illegal logging yang menyeret banyak pejabat di Ketapang.


Kita tidak tahu apakah dengan mudahnya Sun’an keluar masuk ruang tahanan karena ada perlakukan khusus? Kita juga tidak tahu apakah ada perbedaan perlakukan terhadap tahanan yang mantan pejabat penegak hukum dengan orang awam?


Atau memang ada ikatan emosional karena kesamaan korp? Sehingga walau pun statusnya tahanan, dia masih bisa bebas menghirup udara di luar.


Sebetulnya kejadian seperti Sun’an itu bukan kali pertama saja, tapi banyak kasus-kasus serupa terjadi. Dengan berbagai macam alasan mereka yang statusnya tahanan bebas beraktivitas di luar.


Jadi terhadap kasus Sun’an bukan berarti karena Ketapang jauh dari pantauan kita, atau jauh dari pengawasan aparat penegak hukum lainnya.


Sekali lagi, itulah fakta hukum kita. Praktiknya tak selalu seindah teorinya. Sebab antara praktik lapangan dan teori selalu bertolak belakang.


Tak heran juga dari dulu kasus-kasus kakap di negeri ini tak pernah tuntas penyelesainya. Sebab aparat penegak hukum kita hampir-hampir berwajah opurtunis. Begitu dia menyelesaikan suatu kasus, begitu juga dia membuat kasus itu tambah rumit.


Misalnya, biaya untuk penyelesaian satu kasus korupsi senilai Rp100 juta, biaya penyelesainya bisa lebih dari Rp100 juga bahkan bisa mencapai miliaran. Mulai dari proses penyidikan, penyelidikan hingga proses persidangan, butuh biaya yang tidak sedikit.. Karena disana sini ada uangnya. Entah apa namanya, yang jelas semuanya butuh uang pelicin.


Demikian juga dengan tersangka atau terdakwa, bila punya duit, bisalah mengatur semuanya. Maka tak heran status tahanan sekali pun bisa tetap keliaran di luar tahanan, seperti Sun’an itu.


Jadi semakin kakap kelas kasus yang ditangani, maka semakin besar pulalah biaya penyelesainya. Dan semakin berduit para tersangka maupun terdakwa, maka semakin enaklah dia, walau pun statusnya pesakitan, tapi hidupnya tidak.


Keadilan yang seadil-adilnya ternyata masih mimpi di negeri ini. Faktanya, ada perlakuan beda antara Sun’an dengan tahanan lainnya.

http://tuahtanto.blogspot.com/2008/11/keadilan-masih-mimpi.html

Dengan mencermati isi dan makna yang mendalam atas artikel sdra Tanto Yacobus, kira nya semua pihak sudah dapat menarik suatu kesimpulan yang mendalam ,sebetulnya pokok permasalahannya ada pada pihak yang mana ? saya kira Sdra JPU lah pihak yang paling pantas menjawabnya,

dan disisi lain , apakah kita rela Mimpi buruk yang di ungkapkan oleh sdra Tanto Yocobus kita biarkan menjadi mimpi yang berkepanjangan ? atau kita harus segera bangun dari Mimpi tersebut demi masa depan Bangsa ini, dan menuju kearah yang lebih baik dan Pasti ? sekali lagi , semua jawaban ada pada para Penegak Hukum kita, khususnya Sdra JPU selaku pihak yang paling berwenang .

Demi mencapai masa depan Bangsa yang lebih baik ,Segenap anak Bangsa sangat berharap kepada Instansi Penegak Hukum khusus Kejaksaan Negeri Ketapang yang sangat kita banggakan ,kiranya kedepan bisa melaksanakan Penegakan Hukum secara Tegas dan Memenuhi Rasa Keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia ,

Segenap anak Bangsa sangat berharap dan menghimbau;

· Dimana mendatang tidak ada lagi Oknum Kejaksaan yang mau atau bersedia menerima tawaran Fasilitas ataupun tawaran lainnya dari Para Pengusaha tertentu,terlebih bagi para Pengusaha yang sedang memiliki keterkaitan Perkara,baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Oknum Kejaksaan.

· Dimasa mendatang juga segenap anak bangsa sangat berharap dan menghimbau semua Oknum Kejaksaan Ketapang dapat menjadi contoh tauladan dalam hal Bersikap dan Berbicara,Khusunya dalam Ruang Persidangan, kita sangat berharap tidak ada lagi Oknum Kejaksaan yang suka mengeblak Meja dan berbicara dengan Nada atau Suara Extra super Power, khususnya didalam Ruang Persidangan, mengingat tidak semua anak bangsa yang menjadi Terdakwa ataupun Saksi memiliki jantung atau kesehatan yang prima, dan kami nilai sikap garang dengan suara besar dan Nada tinggi bukanlah mencerminkan kewibawaan seseorang .

· Segenap anak Bangsa ini juga sangat berharap dan menghimbau,didalam Persidangan Persidangan mendatang tidak ada lagi Oknum JPU yang tidur disaat para Penasehat Hukum sedang membacakan Pledoi / Pembelaan di Hadapan Majelis Hakim.

· Kami juga sangat berharap dan Menghimbau ,Oknum JPU Dalam menanggapi Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum, tidak ada lagi Oknum JPU yang menpergunakan kata kata yang kurang sopan , karena Oknum JPU dalam persidangan adalah sebagai seorang Abdi Negara atas hasil Produk Negara tercinta ini ,dan bila penggunaan bahasa yang kurang sopan akan berdampak negatip ,menjatuhkan atau memalukan institusi Kejaksaan yang menjadi Kebanggaan segenap anak Bangsa Indonesia.

· Dan terakhir, kami sangat berharap dan menghimbau Oknum Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Ketapang untuk bisa berintropeksi diri , baik dalam bersikap , melaksanakan perintah undang-undang , dan tentunya kita berharap bisa menuju arah yang lebih baik dan pasti ,khususnya dalam Penegakan Hukum yang memenuhi rasa Keadilan, tanpa membeda bedakan suku, kelompok ,Jabatan ,golongan ,Ras dan Agama.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdra Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati

Kembali pada permasalahan saya dalam perkara ini, bahwa sesuai fakta yang terungkap di dalam persidangan, kiranya semua pihak sudah membaca dan mengerti dengan jelas, apa yang di Dakwakan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya adalah suatu tindakan yang terkesan sangat dipaksakan demi kepentingan pihak tertentu, penuh rekayasa dan suatu yang sudah di rencanakan jauh hari sebelumnya, banyak keganjilan-keganjilan yang mengindikasikan factor sakit hati dan balas dendam terhadap diri saya. Hal ini dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Perkara Sujadi Alias ATIAN yang sudah di Dakwa dan dituntut oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Ketapang, adalah merupakan Perkara yang berdiri sendiri tanpa ada kesertaan orang lain yang dilibatkan. Terdakwa Sdr. Sujadi Alias ATIAN sendiri sudah mengakui di depan persidangan bawa kayu tersebut adalah miliknya. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, Terdakwa Sujadi Alias ATIAN telah diputus bersalah dan dikenakan sanksi Pidana penjara, melalui putusan Pengadilan Negeri Ketapang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Pontianak dan sudah inkracht.

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah Penegak Hukum yang sangat menguasai undang undang dan KUHAP, Sdr. Jaksa Penuntut Umum jelas mengetahui suatu Perkara yang Berdiri sendiri tanpa ada keikut sertaan orang lain, tidak dapat dijadikan objek kembali untuk mendakwa atau menuntut pertanggung jawaban Hukum terhadap Pihak lain yang tidak tahu menahu, adanya Dakwaan ataupun tuntutan terhadap diri saya adalah suatu Dakwaan ataupun Tuntutan yang sangat dipaksakan dengan menyalahi ketentuan undang-undang.

· Bahwa berdasarkan pendapat Saksi Ahli, yakni Bapak DR. Chairul Huda, SH., MH., yang merupakan salah satu diantara 30 Pakar Hukum Pidana di Indonesia, menyampaikan keterangannya dalam persidangan, sebagai berikut“

· “Bahwa bila ada seseorang yang sebelumnya sudah di putus perkaranya dan sudah di jatuhi hukuman pidana, tanpa ada dikenakan pasal penyertaannya dalam dakwaannya, maka dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tunggal. Dan bila ternyata setelah itu ada orang lain yang di dakwa turut serta dalam pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya tersebut, maka hal ini tidak boleh terjadi, sebab dalam dakwaan sebelumnya sama sekali tidak disertai dengan pasal penyertaan. Mengenai hal yang saat ini terjadi pada Terdakwa, seharusnya perkara ini tidak dapat dinaikkan, karena perkara ini masuk dalam perkara penyertaan yang mana, bila dalam putusan perkara sebelumnya sama sekali tidak muncul pasal penyertaan tersebut.

Majelis Hakim Yang Mulia

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Dalam Persidangan terungkap fakta-fakta sebaga berikut:

1. Semua saksi hanya di Periksa (dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/BAP) oleh Polisi Penyidik Polres Ketapang dipergunakan untuk tiga perkara dengan Tersangka/Terdakwa dan Pasal-Pasal yang didakwakannya berbeda, Saksi-saksi tidak mengetahui BAP Penyidik dalam Kesaksian Perkara siapa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asnawar, yang mengatakan tidak pernah diperiksa oleh Polisi dalam kasus sdra Sujadi alias Atian, namun Saksi pernah menjadi Saksi dalam kasus sdra Sujadi alias Atian di muka Persidangan, sdra Sujadi alias Atian mengakui bahwa adalah kayu pembelian dari Sdra Sujadi alias Atian sendiri,dan sdra Sujadi alias Atian sudah menjalani hukuman;

- Saksi Djamaludin Bin Amranka dalam keterangannya pernah diperiksa di Kepolisian terhadap perkara Asnawar pada bulan April tahun 2007 dan dipersidangan diperiksa untuk perkara Asnawar, namun tidak pernah diperiksa sebagai Saksi untuk perkara saya. Selanjutnya Saksi diperiksa 2 (dua) kali oleh Polisi untuk perkara ASNAWAR dan Saksi tidak pernah diperiksa untuk ATIAN dan Saksi tidak diberitahu oleh Polisi Saksi diperiksa untuk kasus ASNAWAR ada sangkut pautnya dengan kasus saya dan Saksi mengatakan pada penyidik bahwa saksi tidak mengetahuinya;

- Saksi JAHUDIN BIN MAYOYO dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi lupa apa saja yang ditanyakan oleh Polisi saat itu hanya pada saat di kantor Polisi Saksi diminta untuk tanda tangan saja karena saya tidak bisa membaca dan menulis. Saksi tidak bisa baca tulis dan memberi cap jempol pada BAP karena niat Saksi benar.

Bahwa Saksi Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H. telah menerangkan bahwa saksi – saksi seharusnya diperiksa untuk setiap perkara karena adanya splitsing dan jika saksi-saksi yang diperiksa digunakan dalam 3 perkara sekaligus maka itu tidak boleh. Splitsing adalah tidak tepat karena bisa menutup siapa pelaku utamanya, sebab pemisahan perkara menyebabkan unsur penyertaan tidak terbukti. Hal ini disebabkan penentuan siapa Pelaku (Pleger) dan turut serta (medepleger) tidak jelas. Padahal unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik. Jika tidak dibuktikan maka unsur dakwaan tidak terbukti.

2. Saksi-saksi dalam proses BAP tidak disumpah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa di dalam berkas perkara atas nama Tersangka TONY WONG, seluruh Saksi diambil sumpahnya dan menjadi lampiran pada setiap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seluruh Saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi EFENDI alias FENDI BIN BASUKI menyatakan tidak disumpah dalam pemeriksaan oleh Polisi. Pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi tidak pernah disuruh mengikuti sumpah oleh Polisi namun Saksi benar menandatangani sumpah dalam BAP.

- Bahwa Saksi DJAMALUDIN BIN AMRANKA menyatakan tidak disumpah untuk BAP pertama kali dan untuk yang kedua kali Polisi mengatakan bahwa saksi diminta untuk menganggap sudah bersaksi dan diambil sumpah dan saksi tanda tangan untuk BAP yang kedua dan tidak pernah dihadapan Bapak Kadafi (Kasat Reskrim).

Terdakwa dihadapan Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi Jaminto selaku Penyidik sebagai berikut;

“ Coba saudara saksi jelaskan bagaimana caranya seorang saksi bisa diambil Sumpahnya oleh Pejabat Penyumpah yang tidak pernah ketemu dengan saksi yang di Sumpah ?

Saksi Jaminto selaku penyidik terpaku dan tidak bisa menjawab dan tidak dapat beraksi apa apa dan Saksi tidak dapat menerangkan prosedur penyumpahan saksi dalam tahap pemeriksaan tersebut,

Fakta tersebut diatas,sangatlah jelas bahwa Para Saksi ternyata tidak pernah di Sumpah oleh Penyidik pada saat melakukan pemeriksaan. Berita Acara Sumpah memang hanya disiapkan oleh Penyidik dan ditanda tangani oleh Para Saksi, padahal menurut keterangan Saksi Ahli DR. Chaerul Huda, SH., MH. Dengan jelas mengatakan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi harus disumpah, terutama saksi yang tidak bisa hadir dalam persidangan”.

· “Berita acara Sumpah” yang di lakukan oleh Penyidik terhadap para saksi, fakta dipersidangan terungkap secara sangat jelas,bahwa para saksi ternyata tidak pernah di Sumpah oleh Penyidik penyumpah, mereka tidak pernah bertemu dengan Penyidik Penyumpah sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sumpah dan diakui oleh saksi Jaminto selaku Penyidik “Dibawah Sumpah” didepan Persidangan,

· Fakta di depan persidangan terungkap “Berita Acara Sumpah” memang harnya disiapkan oleh Penyidik dan ditanda tangani oleh para saksi dengan tujuan menyakinkan sdra JPU dan Majelis Hakim di Persidangan;

o ini adalah suatu Permasalahan yang sangat serius, dan berkaitan dengan Sila pertama Pancasila yang menjadi Dasar Negara kita .Penyidik telah secara terang-terangan dengan sengaja dan Demi Kepentingan Tertentu Rela Melukai Makna Dasar Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “ KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

3. Sawmil Ketapang Timber disewakan kepada Saksi ASNAWAR.

Bahwa saya, pada tanggal 24 Agustus 2006 telah menyewakan Sawmil Ketapang Timber kepada Saksi Sdr. Asnawar, dengan maksud dan tujuan, agar saya bisa lebih konsen dalam penyelesaian masalah perizinan IUPHHK PT Prima Sawitindo di Jakarta. Bukti dari adanya sewa-menyewa tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Akte Perjanjian Sewa Menyewa Sawmill Ketapang Timber No. 32 tertanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris AGUNG SRI SADHONO, SH.

Fakta yang terungkap dipersidangan diakui oleh Sdr. Asnawar “Dibawah Sumpah” selaku Penyewa dan sampai saat ini masih berjalan dan belum ada Penyerahan Kembali atau Akte Pembatalan Sewa Menyewa.

Sdr. Asnawar Mengakui didepan persidangan adanya Titipan Kayu Hasil menang Lelang milik saya Tony Wong di Sawmill Ketapang Timber dan berikut Document kayunya .

Adapun adanya kerjasama antara Sdr. ASNAWAR dengan Sdr. ATIAN dan ALAI untuk menerima, mengelola dan menjual kayu, saya sama sekali tidak mengetahuinya dan saya tidak bisa ikut campur, karena secara hukum saya tidak memiliki Hak dan tanggung jawab lagi atas Sawmill Ketapang Timber setelah terjadinya Sewa Menyewa Sawmill Ketapang Timber No. 32 tertanggal 24 Agustus 2006 yang dibuat oleh Notaris AGUNG SRI SADHONO, SH.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan,

Berdasarkan uraian kejadian dan atau fakta di persidangan yang saya ungkapkan, saya selaku anak Bangsa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya berkenan untuk bisa menilai permasalahan yang sedang saya hadapi secara objektip dan berkenan memberikan rasa Keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada diri saya.

Demikian nota pembelaan pribadi saya ini, atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang saya Muliakan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Ketapang, 13 January 2009

Hormat kami,

_______________________

Tony Wong

17 Dec 2008 – Surat Tuntutan JPU – Kasus Illegal Logging

Posted in KASUS ILLEGAL LOGGING by paktw on September 23, 2010

17 JUN 2009 – KESIMPULAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI (PK) – KASUS PSDH-DR

Posted in KASUS PSDH-DR by paktw on September 10, 2009

KESIMPULAN MEMORI PK_0001 KESIMPULAN MEMORI PK_0002 KESIMPULAN MEMORI PK_0003 KESIMPULAN MEMORI PK_0004 KESIMPULAN MEMORI PK_0005 KESIMPULAN MEMORI PK_0006 KESIMPULAN MEMORI PK_0007 KESIMPULAN MEMORI PK_0008 KESIMPULAN MEMORI PK_0009 KESIMPULAN MEMORI PK_0010 KESIMPULAN MEMORI PK_0011 KESIMPULAN MEMORI PK_0012 KESIMPULAN MEMORI PK_0013 KESIMPULAN MEMORI PK_0014

APR 2009 – MEMORI PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI – KASUS PSHD-DR

Posted in KASUS PSDH-DR by paktw on September 9, 2009

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0001

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0002

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0003

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0005

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0006

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0007

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0008

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0009

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0010

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0011

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0012

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0013

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0014

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0015

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0016

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0017

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0018

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0019

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0020

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0021

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0022

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0023

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0024

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0025

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0026

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0027

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0028

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0029

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0030

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0031

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0033

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0034

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0035

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0036

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0037

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0038

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0039

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0040

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0041

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0042

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0043

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0044

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0045

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0046

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0047

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0048

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0049

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0050

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0051

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0052

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0053

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0054

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0055

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0056

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0057

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0058

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0059

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0060

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0061

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0062

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0063

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0064

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0065

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0066

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0067

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0068

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0069

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0070

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0071

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0072

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0073

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0074

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0075

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0076

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0077

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0078

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0079

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0080

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0081

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0082

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0083

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0084

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0085

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0086

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0087

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0088

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0089

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0090

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0091

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0092

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0093

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0094

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0095

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0096

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0097

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0098

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0099

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0100

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0101

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0102

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0103

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0104

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0105

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0106

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0107

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0108

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0109

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0110

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0111

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0112

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0113

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0114

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0115

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0116

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0117

APR09-MEMORI PK KEMBALI_0118

21 OCT 2008 – KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG – KASUS PSDH-DR

Posted in Uncategorized by paktw on September 3, 2009

KEPUTUSAN MA_0001

KEPUTUSAN MA_0002

KEPUTUSAN MA_0003

KEPUTUSAN MA_0004

KEPUTUSAN MA_0005

KEPUTUSAN MA_0006

KEPUTUSAN MA_0007

KEPUTUSAN MA_0008

KEPUTUSAN MA_0009

KEPUTUSAN MA_0010

KEPUTUSAN MA_0011

KEPUTUSAN MA_0012

KEPUTUSAN MA_0013

KEPUTUSAN MA_0014

KEPUTUSAN MA_0015

KEPUTUSAN MA_0016

KEPUTUSAN MA_0017

KEPUTUSAN MA_0018

KEPUTUSAN MA_0019

KEPUTUSAN MA_0020

KEPUTUSAN MA_0021

KEPUTUSAN MA_0022

KEPUTUSAN MA_0023

KEPUTUSAN MA_0024

KEPUTUSAN MA_0025

KEPUTUSAN MA_0026

KEPUTUSAN MA_0027

KEPUTUSAN MA_0028

KEPUTUSAN MA_0029

KEPUTUSAN MA_0030

KEPUTUSAN MA_0031

KEPUTUSAN MA_0032

KEPUTUSAN MA_0033

KEPUTUSAN MA_0034

KEPUTUSAN MA_0035

KEPUTUSAN MA_0036

KEPUTUSAN MA_0037

KEPUTUSAN MA_0038

18 JUN 2008 – KONTRA MEMORI KASASI – KASUS PSDH-DR

Posted in KASUS PSDH-DR by paktw on September 3, 2009

KONTRA MEMORI KASASI_0001

KONTRA MEMORI KASASI_0002

KONTRA MEMORI KASASI_0003

KONTRA MEMORI KASASI_0004

11 JUN 2008 – MEMORI KASASI – KASUS PSDH-DR

Posted in KASUS PSDH-DR by paktw on September 3, 2009

scan0005

scan0006

scan0007

scan0008

scan0009

scan0010

scan0011

scan0012

scan0013

scan0014

scan0015

scan0016

scan0017

scan0018

scan0019

scan0020

scan0021

scan0022

scan0023

26 MEI 2008 – KEPUTUSAN MAJELIS HAKIM – KASUS PSDH-DR

Posted in Uncategorized by paktw on September 2, 2009

DSC00001

DSC00002

DSC00003

DSC00004

DSC00005

DSC00006

DSC00007

DSC00008

DSC00009

DSC00010

DSC00011

DSC00012

DSC00013

DSC00014

DSC00015

DSC00016

DSC00017

DSC00018

DSC00019

DSC00020

DSC00021

DSC00022

DSC00023

DSC00024

DSC00025

DSC00026

DSC00027

DSC00028

DSC00029

DSC00030

DSC00031

DSC00032

DSC00033

DSC00034

DSC00035

DSC00036

DSC00037

DSC00038

DSC00039

DSC00040

DSC00041

DSC00042

DSC00043

DSC00044

DSC00045

DSC00046

DSC00047

DSC00048

DSC00049

DSC00050

DSC00051

DSC00052

DSC00053

DSC00054