TW's Blog

18 FEB 2008 – EKSEPSI TERDAKWA – KASUS PSDH-DR

Posted in KASUS PSDH-DR by paktw on August 28, 2009

EKSEPSI TERDAKWA

ATAS

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

DALAM PERKARA PIDANA No.201/Pid.B/2007/PN.KTP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati,
Saudara Penasihat Hukum Yang Kami Banggakan,
Serta hadirin sekalian,

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karuniaNya, saya diberikan kekuatan sehingga bisa sampai pada hari ini. Perkenankanlah, saya TONY WONG untuk menyampaikan eksepsi atas dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2007 yaitu :

  • Dakwaan Pertama :
    – Sebagaimana diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001;
  • Dakwaan Kedua :
    – Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan Pajak

– Dalam kesempatan ini saya menyatakan menolak seluruh dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum terhadap saya, yang disampaikan pada tanggal 14 November 2007 karena dakwaan tersebut dibuat menyimpang dari BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) yang disusun oleh Polisi ( Penyidik ) dari hasil penangkapan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan KUHAP ( cacat hukum )

– Polisi dari Polres Ketapang ketika melakukan penangkapan terhadap saya pada tanggal 07 Mei 2007 di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, tidak didasari, antara lain:

  • Bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP );
    Pada waktu penangkapan tidak menerangkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum apa yang saya lakukan sehingga harus ditangkap.
    Serta tidak diperlihatkannya kepada saya :
     Surat tugas;
     Surat penangkapan;
     dan tembusan surat penangkapan tidak diberikan kepada keluarga;

– Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mengerti dan mengetahui dengan benar aturan yang termuat dalam KUHAP, justru dengan sengaja telah menabrak rambu-rambu atau pedoman yang seharusnya menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

– Hal ini jelas merupakan suatu perbuatan atau tindakan aparat yang bertindak tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini, maka penangkapan atas diri saya tersebut adalah suatu perbuatan yang cacat hukum, begitu juga dengan BAP Polisi (penyidik) dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, merupakan perbuatan atau tindakan yang cacat hukum karena BAP dan dakwaan JPU tersebut disusun dan dibuat berdasarkan atau berawal dari penangkapan yang cacat hukum.

– Maka dari itu sudah seharusnya dan sewajarnya perbuatan atau tindakan hukum untuk menegakkan/melaksanakan hukum yang dilakukan oleh JPU dengan dakwaannya yang berawal dari suatu tindakan / perbuatan penangkapan oleh oknum polisi yang bertentangan dengan hukum (KUHAP) sudah seharusnya dan sewajarnya rangkaian perbuatan tersebut BATAL DEMI HUKUM atau HARUS DIBATALKAN oleh Bapak Majelis Hakim yang mulia.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,
dan hadirin yang saya Hormati;

– Perlu diketahui, mengapa polisi tetap memaksakan untuk melakukan penangkapan terhadap saya walaupun mereka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan KUHAP, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dan ketakutan pihak-pihak tertentu yang akan terancam dan terbongkar perbuatan Ilegal Logingnya yang melibatkan oknum-oknum tertentu di daerah Ketapang khususnya dan Kalbar pada umumnya, jika saya tidak segera diamankan atau ditangkap karena adanya sikap dan tindakan saya yang menganggu kelancaran kegiatan-kegiatan mereka yang selama ini telah mereka jalankan, yaitu :

i. Keikut-sertaan saya dalam pelelangan kayu di Ketapang telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemasukkan keuangan Pemerintah Daerah dengan terciptanya nilai rekor harga lelang tertinggi yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Ketapang, karena sebelum saya ikut serta pada lelang di Ketapang, harga lelang telah diatur seminimal mungkin dan telah ditentukan pemenangnya sebelum acara lelang dimulai, sehingga pada saat lelang hanya bersifat sandiwara /opera, maka niat baik saya agar lelang dapat berjalan dengan sistim dan suasana yang benar telah menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak tertentu pada saya.

ii. Adanya penyampaian informasi secara tertulis ke Polda Kalbar pada bulan Juni 2006 tentang keterlibatan PT. Suka Jaya Makmur dengan 10 kelompok pekerja Ilegal Loging di Kecamatan Sandai / Hulu sungai, yang dituangkan dalam bentuk SURAT PERNYATAAN BERSAMA tertanggal 11 Juni 2005 dan ditandatangani di atas Meterai Rp.6.000,- dengan diketahui oleh Muspika Sandai dan Perwira Polres Ketapang yang ikut serta menandatangani Pernyataan Bersama tersebut.

iii. Tindakan PT. Suka Jaya Makmur / camp Pawan Utara yang membiarkan adanya aktivitas Ilegal Logging adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang seharusnya tidak dilakukan oleh suatu perusahaan besar, yang banyak mendapat berbagai pengakuan Internasional, namun informasi saya tersebut belum pernah ditindak lanjuti oleh Pihak yang berwenang karena adanya oknum-oknum tertentu yang terlibat pada perbuatan tersebut.

iv. Adanya pemberian informasi ke Mabes Polri atas pembalakan liar/Ilegal Logging di Hutan Lindung Bukit Lawang dan sekitarnya. Dengan pemodal yang besar dan didukung oleh partnernya yang mempunyai banyak jaringan di Ketapang maka cukong-cukong dari Malaysia dengan mudah mengeluarkan kayu-kayu hasil Ilegal Logging dari Ketapang Ke Malaysia dan ini mengakibatkan banyak pengusaha lokal yang tutup karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan, untuk mengeluarkan kayu secara sah dan legal yaitu selain membayar resmi pajak PSDH/DR /dokumen tapi masih harus juga mengeluarkan DANA TAKTIS kepada oknum sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) /per kapal ( sumber informasi dari pengusaha local yang dapat dipertanggung jawabkan ) atau Rp.67.000.000,- ( Enam puluh tujuh juta rupiah ) /per kapal, ( sumber informasi dari Sdr, Asong / pengusaha kayu Ketapang yang berasal dari Pontianak), Berdokumen atau tidak berdokumen, sama;
Dengan adanya informasi tersebut, Mabes Polri mengirim anggotanya ke Ketapang untuk melakukan pemeriksaan.

v. Sehubungan informasi-informasi yang saya berikan tersebut dan datangnya team Mabes Polri ke daerah Ketapang telah menimbulkan keresahan bagi pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang terlibat dalam kegiatan Ilegal Loging di daerah Ketapang, sehingga saya dijadikan objek target sebagai tindakan balasan oleh pihak-pihak tertentu tersebut yaitu mencari-cari atau memaksakan kesalahan pada diri saya dan itu terjadi tanggal 07 Mei 2007, saya ditangkap tanpa prosedur yang benar dan diperlakukan seperti seorang teroris, yang kemudian ditindak lanjuti dengan berbagai komentar tendensius dan sangat tidak objektif yang dikemukakan oleh pejabat/oknum di Pontianak pada media cetak maupun elektronik, yang intinya ingin membuat public opini atau ingin mengiring masyarakat kepada suatu pemikiran bahwa saya adalah pelaku/cukong besar illegal logging, hal tersebut dilakukan agar segala tindakan yang dilakukan oknum-oknum tersebut kepada saya mendapat dukungan atau pembenaran dari masyarakat sehingga perhatian masyarakat terfokus pada diri saya, sedangkan pelaku Ilegal logging yang sebenarnya tidak terjangkau atau sengaja tidak dijangkau oleh oknum-oknum tersebut. Komentar-komentar demikian tidak sepatutnya dikemukakan oleh pejabat / oknum yang seharusnya memberikan contoh dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tetap menjaga azas PRADUGA TIDAK BERSALAH bagi siapapun sebelum adanya putusan tetap dari Peradilan.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,

i. Dakwaan JPU yang mengatakan PT. GI telah melakukan Manipulasi Laporan Hasil penebangan adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada Fakta yang ada yaitu Berita Acara Stock Opname oleh Tim Dinas Kehutanan Ketapang yang disebutkan dalam dakwaan JPU tertanggal 24 Februari 2003 adalah salah dan tidak pernah ada; yang ada adalah Berita Acara Stock Opname tertanggal 23 September 2003 dan Hasil Stock Opname tersebut sesuai dan tidak ada selisih. Sehingga kesalahan ini harus Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan KABUR.

ii. Terhadap kekurangan pembayaran PSDH dan DR oleh PT. GI tersebut belum pernah diterbitkannya Surat Peringatan oleh Dinas Kehutanan kepada PT. GI, sehingga apa yang disampaikan oleh JPU dalam surat dakwaannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu penafsiran dan pengertian yang keliru dari JPU terhadap SPP ( SURAT PERINTAH PENYETORAN ) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan itu sudah jelas BUKAN SURAT PERINGATAN.

iii. Terhadap kekurangan pembayaran PSDH dan DR PT. GI pada Dinas Kehutanan, yang menurut saudara Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp.134.145.275,- dan US$ 40.252,03, quod non, untuk jumlah kekurangan pembayaran tersebut PT. GI dikenakan denda sebesar 2% perbulannya, sebagaimana diatur UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak :

Pasal 17 ayat ( 1 ) :

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap wajib bayar untuk jenis penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terhadap kekurangan pembayaran jumlah penerimaan Negara bukan Pajak yang terutang wajib bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat ) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.

iv. Kekurangan pembayaran PSDH dan DR oleh PT. GI tidak ada indikasi untuk memperkaya diri maupun orang lain dan Negara tidak dirugikan/tidak ada pihak lain yang dirugikan karena kewajiban kekurangan pembayaran berikut dendanya wajib tetap harus dibayar oleh PT. GI, sehingga kekurangan pembayaran tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka syarat-syarat tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibuktikan dan tidak terpenuhi.

v. Kekurangan pembayaran PSDH dan DR oleh PT. GI bukan merupakan perbuatan tidak membayar, tidak menyetor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dakwaan JPU pada PT. GI untuk pasal ini, tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Bapak Hakim yang Mulia;

Berdasarkan uraian-uraian yang saya sampaikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

a. Penangkapan yang dilakukan oleh Polres Ketapang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku (KUHAP)atau suatu penangkapan yang sangat dipaksakan,maka penangkapan tersebut cacat hukum, sehingga BAP dan Dakwaan JPU yang merupakan kelanjutan dari tindakan penangkapan tersebut juga turut CACAT HUKUM.

b. Kekurangan pembayaran PSDH dan DR oleh PT. GI bukan merupakan perbuatan untuk memperkaya / menguntungkan diri maupun pihak lain dan dalam hal ini Negara/Pihak lain tidak dirugikan karena terhadap kekurangan pembayaran tersebut PT. GI tetap wajib harus membayar berikut denda yang dihitung terus menerus sampai kekurangan pembayaran tersebut dilunasi.

c. Kekurangan Pembayaran PSDH dan DR oleh PT. GI bukan merupakan perbuatan tidak membayar atau tidak menyetor dan / atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.

d. Dan pada akhirnya DEMI KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA, saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Kami Muliakan untuk membatalkan dan menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan saya dari segala tuntutan hukum.

Demikian eksepsi ini saya sampaikan dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Ketapang, 19 Februari 2008
Wassalam,

TONY WONG

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

tertanggal 11 Juni 2005

SJM 1

SJM 2

SJM 3

SJM 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: